SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Serapan Anggaran PIK Tidak Maksimal

  • Reporter:
  • Senin, 27 Agustus 2018 | 13:44
  • Dibaca : 248 kali
Serapan Anggaran PIK Tidak Maksimal
Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan elemen masyarakat Kelurahan Tanjung Buntung meresmikan hasil kegiatan PM-PIK.

BATAM KOTA – Anggaran Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) sekitar Rp15 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini tidak bisa digunakan untuk beberapa item pembangunan. Akibatnya, serapan anggaran di kecamatan tidak maksimal. Hal tersebut karena terbentur Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam.

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Bustamin Hasibuan mengatakan, penyerapan anggaran di seluruh kecamatan masih minim, terutama anggaran untuk PIK. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberpa waktu lalu, terungkap anggaran tersebut tidak bisa dialokasikan karena bertentangan dengan Perwako yang baru saja diterbitkan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

“Mereka sampaikan bahwa anggaran tidak bisa terserap semua karena terhambat oleh Perwako. Ada beberapa item yang tidak termasuk dalam paket pekerjaan seperti pembangunan gedung serbaguna dan batu miring. Untuk total sekitar Rp15 miliar, setiap kecamatan bervariasi anggarannya,” kata Bustamin, Minggu (26/8).

Ia mengatakan, sebelum Perwako diterbitkan, ada beberapa kegiatan yang dimasukkan dalam program PIK. Di antaranya, semenisasi jalan, pembangunan drainase, pembangunan gedung serbaguna dan batu miring. Tetapi setelah Perwako keluar dua kegiatan tidak diperbolehkan.

“Jadi untuk 2018 ini hanya semenisasi jalan dan drainase,” ujarnya.

Menurut dia, Perwako merupakan kebijakan prerogatif dari Wali Kota Batam yang harus dijalankan, apalagi untuk program PIK ini tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Jika kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka sisa dana tersebut akan masuk kas daerah dan akan dibahas dalam APBD Perubahan nanti.

“Sekarang APBD tidak lagi sesuai kebutuhan melainkan sesuai anggaran,” katanya.

Ia menambahkan, PIK merupakan program terbaik untuk melakukan pemerataan pembangunan di Kota Batam, dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar lebih untuk masing-masing 64 kelurahan di Batam. “Program ini langsung menyentuh ke masyarakat dan ini juga merupakan inisiatif kita dari komisi III DPRD Kota Batam,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Rohaizat menambahkan, seluruh Camat diminta untuk memberikan laporan secara rinci terkait program apa saja yang ditunda agar bisa dilakukan pengawasan oleh DPRD Kota Batam.

“Kalau memang ada ditunda dirincikan di mana saja beserta itemnya supaya jelas,” kata Rohaizat.

Camat Batam Kota Muhammad Fairuz Batubara mengatakan, pihaknya memiliki 17 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp14 miliar terdiri dari PIK dan non PIK yang terserap terhitung sampai triwulan II 2018 sekitar 25 persen saja.

“Pencapaian tidak maksimal merupakan penyesuaian terhadap Perwako, untuk batu miring dan gedung serbaguna ada anggaran sebesar Rp1,3 miliar,” katanya.

Sementara di Sagulung, hingga triwulan II 2018, dari anggaran sebesar Rp16,5 miliar yang terealisasi baru Rp5 miliar atau 31,26 persen. “Ya kurang lebih sama dengan kecamatan lainnya terhalang akan Perwako,” kata Sekretaris Camat Sagulung, Hardinaus.

iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com