SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Serikat Buruh Tolak Omnibus Law

  • Reporter:
  • Senin, 20 Januari 2020 | 22:01
  • Dibaca : 183 kali
Serikat Buruh Tolak Omnibus Law
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Mochamat Mustofa

BATAMKOTA – Ratusan pekerja yang terdiri dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Batam, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam dan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Batam menggelar aksi di depan DPRD Kota Batam, Senin (20/1).

Mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan mendesak berlakunya UMSK Batam 2020.

Omnibus Law merupakan gabungan atau penyederhanaan dari beberapa undang-undang, di mana Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk di dalamnya. Jadi, wajar apabila buruh ikut mengawal aturan mereka.

Pasalnya dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja diprediksi akan mengancam kesejahteraan dan posisi dari pada buruh itu sendiri.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Alfitoni mengatakan, ada lima tuntutan buruh yang disampaikan, salah satunya menolak RUU Omnibus Law.

Menurut dia, ada beberapa isi dari rancangan Omnibus Law seperti, menghilangkan upah minimun diganti dengan upah per jam, menghapus pesangon, Tenaga Kerja Asing (TKA) akan semakin mudah masuk ke Indonesia

“Menghapus sanksi pidana bagi pengusaha dan menghilangkan jaminan sosial pekerja serta outsourcing dan buruh kontrak semakin diperluas,” ujarnya.

Selain itu, kata Alfitoni, para buruh juga mendesak Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk segera memfasilitasi perundingan UMSK Kota Batam, mendesak DPRD Kota Batam untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SKPD dan Organisasi Pengusaha terkait permasalahan UMSK serta menyusun dan membahas Raperda Pengupahan.

“Kami juga mendesak agar Wali kota Batam dan DPRD Kota Batam agar segera memfasilitasi perundingan antara para buruh dan pihak pengusaha terkait permasalahan UMSK Kota Batam tahun 2020,” ujarnya.

Mereka juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Yang faktanya sudah naik 110 persen. Hingga iuran BPJS sebesar Rp58 ribu. Iuran BPJS Kesehatan resmi naik pada 1 Januari 2020. Dasar hukumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“FSPMI menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sangat merugikan rakyat. Apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Mochamat Mustofa mengatakan, pihaknya mendukung tuntutan yang disampaikan para buruh tersebut. Namun hingga kini, DPRD Batam belum menerima draf RUU tersebut. Sehingga belum mengetahui dengan rinci terkait apa saja isi dari rancangan peraturan tersebut.

“Kemarin kami (DPRD) diundang terkait sosialisasi RUU Omnibus Law oleh Polda Kepri. Tetapi yang disampaikan itu baru kisi-kisinya saja. Kalau dilihat, isinya itu semuanya indah-indah,” katanya.

Ia mengatakan, DPRD Kota Batam akan menindaklanjuti tuntutan serikat pekerja tersebut ke pemerintah pusat dan DPR RI. Pihaknya akan mengambil sikap menolak jika isi di dalam RUU Omnibus Law itu merugikan para pekerja.

“Kemudian kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah disampaikan. Tetapi di pemerintah pusat tetap juga menaikkan iuran kelas satu, dua dan tiga. Mungkin mereka salah tandatangan atau gimana kita juga kurang tau,” katanya.

Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan, apapun yang menjadi keluhan buruh di Batam akan disampaikan ke pemerintah pusat. Nantinya, surat tuntutan buruh tersebut dikirim bersama.

“Soal kebijakan Omnibus law, menolak kenaikan BPJS Kesehatan, kenaikan gas elpiji tiga kilogram kami siap lanjutkan ke pemerintah pusat. Karena memang itu ada kebijakan di pemerintah pusat,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. mengatakan, apa yang menjadi seruan buruh tersebut akan disampaikan ke pemerintah pusat. Karena Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.

“Kami bukan buang badan soal itu. Untuk aspirasi teman teman semua, kami pastikan sampaikan ke pemerintah pusat. Bagiamana reaksinya, tentu sama sama kita menunggu,” kata Amsakar. iwan sahputra/ilham

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com