SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Seteru Dua Nakhoda Batam

Seteru Dua Nakhoda Batam
Pelabuhan di Batam. Foto Teguh Prihatna.

:: Pemko-BP Batam Tak Harmonis, Masyarakat Jadi Korban

BATAM – Hubungan Pemko dan BP Batam selalu pasang-surut. Pernah tak harmonis di era Nyat Kadir-Ismeth Abdullah, lalu rekat kembali di zaman Ahmad Dahlan-Mustofa Widjaja, kini di masa Muhammad Rudi-Hatanto Reksodipoetro, hubungan dua lembaga itu kembali panas-dingin.
================
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur tahu betul apa yang harus diperbaiki untuk menyelamatkan ekonomi Kepri yang terpuruk. Sebagai mantan Wakil Wali Kota Batam, Asman sangat memahami bahwa Batamlah yang menyumbang keterpurukan itu. Maka, tidak boleh tidak, Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam harus bersatu.

“Hentikan semua perbedaan, tak boleh lagi saling menyalahkan. Satukan kekuatan, baik provinsi (Pemprov Kepri), Pemko Batam, maupun BP (Badan Pengusahaan) Batam,” ujarnya dua pekan lalu.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kepri, menurut Asman, merupakan indikasi tidak adanya sinergi. Kondisi ini sangat membahayakan, karena akan membuat pengangguran naik dan menurunnya pendapatan per kapita.

“Kalau sudah begini, segala ego sektoral harus dihilangkan. Tidak bisa mencapai sesuatu kalau tidak kompak, apalagi saling menyalahkan,” kata Asman.

Asman memang tak asal tuding. Ia saksi bagaimana hubungan Pemko dan BP Batam yang selalu pasang-surut. Ia menjadi Wakil Wali Kota Batam mendampingi Nyat Kadir di tahun 2001-2004, saat BP Batam dipimpin Ismeth Abdullah.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga mengakui itu. Wajahnya mendadak serius saat ditanya soal permintaan Asman agar Pemko dan BP Batam bersinergi menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun.

Mengenakan kemeja polos putih, dengan nada suara meninggi serta tegas, Rudi menekankan bahwa permasalahan utama di Batam adalah dualisme kewenangan antara pemerintah daerah dan BP Batam.

“Tinggal kita dudukkan saja. Apa yang menjadi masalah, kenapa perusahaan cabut. Kita cari solusinya bersama,” katanya usai menghadiri Rapat Paripurna tentang Laporan Pansus LKPj Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2016 di DPRD Batam, dua pekan lalu.

Rudi menuding Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro terlalu tertutup, engganmembuka diri. Padahal, katanya, Pemko Batam sudah berupaya membuka diri untuk membahas dan menyelesaikan berbagai kendala yang membuat perekonomian menurun sambil menunggu kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution dalam menyelesaikan dualisme institusi di Batam.

“Sekali lagi ini harus duduk bersama dan jangan terlalu lama. Sewaktu pertumbuhan ekonomi 7 dan 10 persen, masih bisa diselesaikan tanpa nunggu orang pusat,” katanya.

Hubungan Pemko dan BP sempat diperkirakan akan mencair saat Hatanto Reksodipoetro yang kala itu baru dilantik, berkunjung ke Kantor Wali Kota Batam, April 2016. Mengenakankemeja putih, bersama wakil dan kelima deputinya, kunjungan pertama itu sebagai upaya untuk menjalin silaturrahmi dan mengajak agar sejalan dalam membangun Batam.

Rudi dan Wakilnya Amsakar Achmad menyambut langsung kedatangan Hatanto. Pakaian kedua pimpinan lembaga itu pun tampak serasi, sama-sama mengenakan kemeja putih. Saat itu, mereka berkomitmen untuk bersinergi dalam membangun kota ini.

Tak berselang lama, Rudi pun membalas kunjungannya ke Kantor BP Batam, yang letaknya tak jauh dari Kantor Wali Kota. Hubungan baik ini sempat memberikan harapan bahwa dualisme lembaga atau yang sering diistilahkan dua nakhoda dalam satu kapal ini akan segera berakhir.

Namun, harapan tinggal harapan. Nyatanya, hubungan baik itu tak bertahan lama. Seiring waktu, banyak permasalahan muncul yang berimbas terhadap panas-dingin hubungan kedua pimpinan lembaga.

Berawal dari tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) yang diterapkan BP Batam kemudian menuai protes dari masyarakat dan kalangan pengusaha. Berdalih menyampaikan aspirasi atas keberatan masyarakat, pimpinan Pemko Batam seolah mengambil posisi menentang kebijakan tersebut. Saling lempar pernyataan mengemuka di media massa. Masalah ini membuat hubungan mereka memanas.

Setelah itu, banyak lagi masalah seperti sulitnya Pemko Batam meminta aset dari BP Batam. Juga, tak cepat dikabulkannya permohonan lahan yang diajukan Pemko Batam yang diklaim bakal diperuntukkan sebagai fasilitas pelayanan ke masyarakat. Tak hanya itu, berderet masalah lainnya yang memicu hubungan tak harmonis antara Rudi dan Hatanto juga kerap muncul dalam kurun setahun terakhir.

Terhitung hanya dua kali pertemuan Wali Kota dan juga Kepala BP Batam secara resmi. Selebihnya, pertemuan mereka terjadi saat mengikuti rapat di pemerintah pusat dan juga pertemuan di acara-acara yang diprakarsai oleh pengusaha di Batam.

Puncak hubungan tidak baik ini terjadi di saat pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Real Estate Indonesia (REI) Kota Batam. Saat memberikan sambutan, Wali Kota mencurahkan semua permasalahan yang dihadapi Pemko Batam terkait kebijakan-kebijakan yang harus berbenturan dengan BP Batam di hadapan pengusaha dan juga di hadapan Hatanto, yang kala itu juga hadir diundang.

Rudi yang diberi kesempatan memberikan sambutan di akhir acara, menyemprot langsung Kepala BP Batam Hatanto. Di depan puluhan pengusaha properti, mimbar Musda REI berubah menjadi panggung curhat. Di akhir sambutan, Rudi memberikan pesan khusus untuk Kepala BP Batam. Ia meminta agar Hatanto menjalankan tugas sebagai Kepala BP Batam sesuai keputusan dan arahan Dewan Kawasan (DK), yang memilihnya mengembang jabatan tersebut. Dalam hal ini, Rudi mengklaim memiliki jabatan lebih tinggi, karena Rudi sebagai Anggota DK.

Ditemui KORAN SINDO BATAM Rabu pekan lalu, Rudi mengakui hubungan mereka tak baik secara kelembagaan, tapi bukan secara personal. Di beberapa kesempatan Rudi mengakui panas-dingin hubungan kedua lembaga ini memang acap kali mengundang perhatian masyarakat. Namun, ia mengklaim kondisi itu terjadi lantaran pihaknya berupaya menyampaikan keluhan masyarakat yang dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Tak heran, jika kemudian muncul istilah dualisme kepemimpinan di Batam.

“Komitemen awal bahasanya bersinergi. Dalam pelaksanaannya, nyatanya tidak,” curhat Rudi, usai memimpin rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Batam, pekan lalu.

Rudi mengaku terus mengajak pimpinan BP Batam bersinergi dengan satu tujuan menjadikan Batam lebih baik lagi. Nyatanya, kini upaya untuk bersinergi ini belum sempat terwujud hingga pemerintah pusat turun tangan untuk mengakhiri masalah dualisme ini.

“Semangatnya harus disamakan, yakni membangun, (maka) selesai (masalahnya),” ujarnya.

Menurut mantan Wakil Wali Kota Batam itu, sinergi membangun Batam bukan untuk BP Batam atau juga Pemko Batam. Melainkan, dua lembaga ini menjadi kekuatan Batam untuk mensejahterakan masyarakat Batam dan membangun Kota Batam.

“Saya tidak ada kepentingan apapun. Kita (Wali Kota dan Wakil Wali Kota) diangkat dan dikontrak 5 tahun untuk itu, menjadikan Batam lebih bagus,” katanya.

Hal yang hampir sama juga sempat disampaikan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat ditemui pertengahan pekan lalu. Dia mengatakan, pihaknya terus mengajak BP Batam untuk bersinergi. Namun hingga saat ini beberapa permasalahan di Batam tak terselesaikan di tingkat daerah saja. Sehingga akhirnya disepakati, kedua nahkoda ini akan dipisah dengan pembagian kewenangan. Jika tak berubah, nantinya yang satu mengurus kawasan industri dengan fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK), sedangkan satu lagi lembaga mengurus wilayah dengan fasilita kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ).

“Masalah aset sudah dibahas, tunggu saja pembahasan dualisme ini. Pemerintah pusat sudah punya formulanya,” kata dia.

Hatanto: Tak Mesti Harus Bertemu Saya
Kepala BP Batam Hatanto Rekspodipoetro mengatakan dia tidak pernah menutup diri untuk bertemu dan duduk bersama Rudi. Namun, katanya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, tak mesti ia langsung bertemu Rudi. Pasalnya dalam struktur di BP Batam ada wakil dan juga para deputi yang bisa mewakili.

“Kan tidak mesti harus langsung sama saya. Lha wong Hatanto ini orang yang paling tidak disukai kok di Batam,” katanya saat ditemui di halaman Kantor BP Batam, Jumat (19/5).

Sebab itu jika ada persoalan di lapangan, para kepala dinas di Pemko Batam atau Wali Kota Batam bisa langsung melakukan komunikasi dengan para Deputi BP Batam. Sejauh ini menurut Hatanto juga belum pernah mendapatkan ajakan secara resmi untuk bertemu bersama Wali Kota Batam, tapi ia tegaskan dirinya akan selalu membuka pintu lebar kepada Pemko Batam.

Sebelumnya Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono tidak mau disalahkan terkait melemahnya perekomian Kepri saat ini. Pasalnya banyak faktor yang mempengaruhi menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut. Terutama beberapa sektor yang selama ini menjadi andalan tumbuh negatif.

“Memang ego sektoral harus diminimalisir. Tapi bukan itu penyebab utama perekonomian kita melemah,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Jumat (12/5).

Andi menjelaskan BP Batam selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Pemko Batam. Mulai dari pimpinan sampai bawahan saat ini dinilai sudah berkoordinasi dengan baik. Meskipun diakuinya ada beberapa pandangan yang terkadang belum sama.

Namun, menurut dia ego sektoral yang terkadang muncul ini tidak hanya terjadi di Batam saja tapi beberapa daerah juga sama. Pihaknya juga sepakat jika ego sektoral ini bisa diminimalisir akan sangat membantu iklim investasi yang sangat baik di Batam.

“Tapi kami selalu terbuka untuk komunikasi dan koordinasi. Di level pejabat sampai di bawahnya juga selalu koordinasi,” kata Andi.

Ego Sektoral Menjadi Penghalang
DPRD Batam pernah menyatukan Pemko dan BP Batam dalam sebuah perjanjian dan kerjasama. Saat itu, Ketua DPRD Batam Soerya Respationo menyatukan Kepala BP Batam Mustofa Widjaja dan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan.

Ditemuai pekan lalu, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengatakan, belum bisa melakukan apa yang pernah dilakukan Ketua DPRD Batam periode 2004-2009, Soerya Respationo. “Zaman itu berbeda dengan sekarang. Pak Mustofa dan Dahlan adalah orang-orang punya kemauan dan negarawan tinggi,” katanya, Minggu (21/5).

Menurut dia, kedua lembaga menonjolkan ego sektoral masing-masing dan bekerja sesuai dasar hukum institusi masing-masing. Langkah merangkul keduanya, semakin sulit saat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam diambil alih pemerintah pusat.

“Saat itu masih di bawah Gubernur dan orang-orangnya adalah warga Kepri yang tentu memiliki kepedulian terhadap daerahnya sendiri,” katanya.

Nuryanto mengaku, DPRD awalnya menyambut positif pergantian pimpinan BP Batam yang membuka diri dengan mendatangi Wali Kota Batam dan pihaknya.

Namun seiring waktu, pimpinan BP justru mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh di masyarakat seperti kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

“Mereka merasa bukan bagian masyarakat Kepri dan bekerja sesuai peraturan. Kalau begini komunikasi pasti buntu,” ujar pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

Cak Nur menilai, pemerintah pusat sengaja membiarkan permasalahan dualisme di Batam berlarut-larut. Karena tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP), yang mengatur jelas kewenangan dan batas kerja Pemko Batam dan BP Batam.

“Jangan Batam ini dijadikan kelinci percobaan. Semakin hari pertumbuhan ekonomi di sini mengkhawatirkan,” katanya.

Terlambatnya, pemerintah menyelesaikan permasalahan di Batam memunculkan asumsi masyarakat seperti pembubaran BP Batam, peleburan BP ke pemerintah daerah dan pembentukan provinsi khusus Batam serta lainnya.

DPRD Batam tidak mempermasalahkan siapa yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Asal, konsep yang diberikan jelas dan pasti. Pemerintah pusat selalu memberikan angin segar tanpa ada kejelasan kapan dan bagaimana konsep Batam ini.

“Kalau KEK, apa saja istimewanya. Kalau FTZ juga bagaimana. Ini setahun lebih tidak ada perubahan. Masyarakat butuh pelayanan pasti dan jelas,” katanya.

iwan sahputra/ahmad rohmadi/fadhil

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com