SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Siapa Penjegal Rudi?

  • Reporter:
  • Senin, 18 Februari 2019 | 08:47
  • Dibaca : 699 kali
Siapa Penjegal Rudi?
Wali Kota Batam Muhammad Rudi. DOK SINDO BATAM

Pengusaha Anggap Langgar Aturan, Wapres Dukung Wali Kota Ex Officio Kepala BP

BATAM – Langkah pemerintah pusat mendudukkan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP agar Batam satu komando tak mulus. Ada yang mencoba menjegal. Siapa?

Baru sepekan merayakan Tahun Baru 2019, puluhan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam dan Kepri sudah punya kesibukan di Jakarta. Dalam dua hari mereka mendatangi dua lembaga, satu di Kuningan dan satu lagi Senayan. Lembaga di bilangan Kuningan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami ke KPK untuk menyampaikan masukan terkait rencana pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam,” ujar Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk pekan kemarin.

Jadi tak sendiri dalam pertemuan dengan komisi antirasuah pada Senin (7/1) tersebut. Dia didampingi Dewan Pakar Kadin Batam Ampuan Situmeang. Kadin mengadukan keputusan pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam ex officio. Keputusan itu dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. “Kami diterima (KPK) dengan baik. Masukan kami akan ditelaah menjadi bahan kajian KPK untuk harmonisasi keputusan pemerintah,” sebut Ampuan beberapa waktu lalu.

Menyuarakan penolakan kepada keputusan pemerintah, Kadin beralasan keputusan pemerintah soal status ex officio keliru. Langkah pemerintah akan mengesahkan status ex officio dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2007 dianggap melanggar undang-undang yakni UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Pemerintahan Daerah.

Sikap penolakan Kadin Batam yang dipimpin Jadi Rajagukguk itu kemudian memunculkan anggapan di tengah masyarakat bahwa ada upaya menjegal Muhammad Rudi sebagai ex officio Kepala BP Batam. Jadi Rajagukguk menolak Kadin Batam dan Kadin Kepri disebut menjegal Rudi. “Kadin Batam tidak pernah menghambat siapapun untuk menjadi Kepala BP Batam,” kata Jadi, Minggu (17/2).

Menurutnya, Kadin Batam berpandangan keputusan ex officio Kepala BP Batam bukan solusi tepat bagi kota ini. Atas alasan itu, Jadi menyebut Kadin sebagai induk organisasi pengusaha sudah sewajarnya memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan pemerintah pro pengusaha.

“Sejak dulu hanya satu yang diperjuangkan Kadin Batam, yaitu agar pemerintah pusat jangan membuat Batam seperti mainan antar instansi di pusat,” sambung Jadi.

Dia menyebut selama ini antara aturan kementerian yang satu dengan yang lainnya tidak pernah harmonis di Batam. Salah satu buktinya pergantian aturan kepabeanan PP No 2/2009 yang diterbitkan beberapa bulan FTZ berlaku. Aturan itu diprotes pengusaha kemudian diganti dengan PP 10/2012. PP ini disebut mereduksi peranan BP dan memperlambat arus barang karena terlalu banyak prosedur hambatannya. Kemudian juga menimbulkan kerumitan arus barang ketimbang daerah pabean di Indonesia. “Banyak aturan yang tidak konsisten. Banyak aturan yang justri mengeliminasi keberadaan status free trade zone sehingga berdampak langsung pada kelancaran investasi,” papar dia.

Kadin Batam yakin Presiden RI, tidak semua persis mengetahui situasi di lapangan, akibatnya, kepentingan-kepentingan sesaat dari banyak pengusaha, oknum partai-partai, yang ingin menguasai titik lahan dan bisnis tertentu di Batam. Semua itu menekan pimpinan BP Batam dan Wali Kota Batam. Maka ditegaskannya bahwa sampai kapan pun Kadin Batam berkepentingan memperjuangkan kepastian hukum dalam pelaksanaan FTZ terlaksana di Batam.

Kemudian sampai saat ini menurut dia belum ada dasar aturan regulasi sebagai landasan gagasan Wali Kota Batam memimpin BP Batam secara ex officio. Pihaknya juga menilai bahwa revisi PP No 46/2007 tidak harmonis dan selaras dengan undang-undang di atasnya. Di antaranya tidak selaras dengan pasal 360 ayat (4) Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

“Di mana dalam undang-undang tersebut mengamanatkan PP yang substansinya mengatur keikutsertaan Daerah dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang di bentuk oleh pemerintah pusat. Itu yang seharusnya di rumuskan bersama dan ditetapkan, bukan RPP perubahan PP No 46/2007,” kata Jadi. Jadi lalu mengungkap Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyebut namanya di setiap pidato dan forum-forum Musrenbang. “Rekamannya ada banyak dengan saya. Seolah-olah saya sebagai Ketua Kadin Batam menghalangi gagasab ex officio,” sebut Jadi.

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady mengatakan pemerintah sejauh ini masih terus melakukan pembahasan terkait dengan penunjukan Wali Kota ex officio Kepala BP Batam. Hanya saja pihaknya mengaku tidak bisa bisa berkomentar banyak terkait dengan adanya pihak-pihak yang menolak terkait dengan kebijakan tersebut karena dinilai banyak melanggar undang-undang.

Edy mengatakan tugasnya menjadi Kepala BP Batam hanya sampai April 2019 mendatang, saat ini pihaknya fokus bagaimana investasi yang ada di Batam bisa tetap jalan dengan baik. Kemudian pihaknya juga mempersipakan bagaimana ke depan jika Wali Kota ex officio Kepala BP Batam diterapkan bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor atau aturan yang ada.

“Kalau untuk regulasi terkait Wali Kota ex officio Kepala BP Batam itu urusan dewa-dewa (Presiden dan Menteri). Saya hanya sampai April, saat ini bagaimana layanan dan investasi ini tetap baik di Batam,” kata Edy.

Namun, Edy mengatakan sepengetahuannya DK melalui tim teknisnya masih terus melakukan pembahasan terkait hal tersebut. Diantaranya yakni masih melakukan kajian regulasinya, yakni revisi PP No 46/2007 tersebut. Hanya saja sejauh mana revisi tersebut, pihaknya mengaku belum mendapatkan informasi pastinya “Setahu saya yang jelas saat ini PP nya masih diproses untuk dilakukan revisi. Masih jalan terus pembahasan di Jakarta,” katanya.

Sementara Wali Kota Batam, Muhammad Rudi masih enggan berkomentar terkait dengan ex officio tersebut. Meskipun dibebarapa kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan beberapa kali menyampaikan bahwa ada beberapa pihak yang keberatan terkait dengan ex offcio. Ia mengaku masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait hal tersebut.

“Saya belum bisa komentar terkait hal itu (ex officio) karena saya belum duduk. Saya tidak mau berandai-andai,” kata Rudi beberapawaktu lalu.

Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono mengatakan penetapan jabatan Kepala BP Batam dijabat secara ex-officio oleh Wali Kota Batam, lebih ditujukan agar koordinasi dalam pengelolaan dan pengembangan Batam menjadi lebih efisien. Dimana sesuai aturan yang ada, selama ini pihaknya menilai ada area-area yang menjadi kewenangan BP Batam dan ada area lain yang menjadi kewenangan Pemko Batam yang saling terkait dalam pengembangan Batam.

Konsepnya kata dia adalah dengan menyatukan pimpinannya, namun BP Batam dan Pemko Batam masih tetap ada untuk menjalankan berbagai layanan publik sesuai ketentuan yang ada. Sehingga ditegaskannya bahwa tidak akan ada kepentingan politik apapun, yang ada adalah agar koordinasinya lebih efisien, dan bisa meningkatkan daya saing Batam sebagai tujuan utama investasi.

“Perlu diketahui bahwa lembaga tertinggi dalam pengelolaan Batam adalah DK (Dewan Kawasan) Batam yang diketuai Menko Perekonomian dengan para Menteri terkait. Tugasnya menetapkan semua kebijakan, menetapkan Kepala dan mengawasi BP Batam,” jelas Susiwijono.

Kemudian, status BP Batam sebagai badan layana umum (BLU), sehingga kebijakan pengelolaan keuangannya berada di bawah Menteri Keuangan, yang tentunya harus mengikuti standar dan aturan BLU yang sangat ketat. Kalau ada kekhawatiran adanya kepentingan politik atau kepentingan yang lain, perlu diyakinkan bahwa tata kelola (governance) pelaksanaan kegiatan di BP Batam sudah ditetapkan secara jelas dan transparan.

“Sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan tata kelola yanh baik, sehingga semua keputusan akan sangat bisa dipertanggung jawabkan,” katanya

Semua kewenangan dan tanggung jawab Kepala BP Batam yang akan dijabat ex officio Wali Kota, akan diatur dan ditetapkan secara jelas dan tegas di RPP perubahan PP 46/2007 yang saat ini sedang kami finalisasi perumusannya. Salah satu substansi yang akan diatur dalam RPP tersebut adalah pedoman penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kepala BP Batam yang dijabat ex-officio Wali Kota Batam.

Dengan langkah dan upaya serius serta penetapan berbagai aturan, instrumen pengawasan dan sistem layanan yang terintegrasi, pihaknya yakin bahwa pelaksanaan tugas Kepala BP Batam ex-officio Wali Kota, akan dapat berjalan dengan baik dan akan bisa menghilangkan berbagai kepentingan yang lain untuk memajukan Kota Batam sesuai dengan harapan dan keinginan bersama. “Kami optimis Batam akan menjadi pilihan utama untuk investasi, terutama penanam modal asing (PMA),” tegasnya.

Pengamat Ekonomi atau Kebijakan Publik, Muhammad Zaenuddin mengatakan penunjukan Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam berpotensi menimbulkan masalah baru. Pasalnya, rangkap jabatan berpeluang memunculkan konflik kepentingan maupun memuluskan kepentingan politik.

“Karena rangkap jabatan itu membuat kekhawatiran beberapa pihak yang harus diperhatikan pemerintah pusat, yakni kekhawatiran kepentingan politik,” katanya.

Hal itu tak mustahil. Karena menurut Zaenuddin, periode jabatan Wali Kota selama 5 tahun bahkan hingga 10 tahun jika terpilih di periode kedua, memungkinkan munculnya kepentingan politik. Terlebih, jabatan Wali Kota adalah jabatan politik yang bisa saja bias ketika yang bersangkutan juga memimpin lembaga lain.

Kalau pun pemerintah pusat tetap memutuskan ex-officio dilanjutkan, menurutnya juga tak masalah. Asalkan, ada kepastian kebijakan dan hukum yang menaunginya. “Kebijakan ini harus konsisten, dan kebijakan juga harus menyentuh semua aspek dan menyeluruh,” jelasnya.

Menurutnya kebijakan mempermudah investor berinvestasi di Batam, mempunyai daya tarik di dunia industri, investasi dengan nyaman. “Kondisinya seperti ini memberikan ruang investasi bukan jangka pendek, langkah-langkahnya, kepastian bagi pengusaha, investasi nyaman,” terangnya.

Satu Nakhoda Mudahkan Pengelolaan Batam

Sebelumnya, mantan Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid menanggapi pro dan kontra kebijakan pemerintah yang melimpahkan wewenang Kepala BP Batam ke Wali Kota Batam. Menurut pakar ilmu pemerintahan itu, rangkap jabatan seperti yang dimasalahkan Ombudsman RI tidak akan membawa konflik kepentingan bagi pengelolaan Batam.

Dalam konteks pengembangan kawasan ekonomi khusus Batam, satu kepemimpinan malah akan bisa mengharmoniskan kebijakan dan menghindarkan tabrakan kebijakan. “Ide ini pernah saya lempar dalam forum diskusi Batam dua tahun lalu. Ide sebagai salah satu opsi penyelesaian masalah Batam,” papar Ryaas, kemarin.

Opsi lainnya, lanjut mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu, Kota Batam dijadikan daerah administratif dengan kewenangan terbatas sementara Otorita Batam (BP Batam) tetap menyelenggarakan fungsinya sebelum terbentuknya Kota Batam yang otonom. Opsi ketiga adalah membubarkan BP Batam dan seluruh kewenangan pelayanan menjadi tanggung jawab Pemko Batam.

Ryaas yang menjabat Menteri Otonomi Daerah era Presiden Abdurrahman Wahid, menjelaskan dalam konteks daerah, Batam memang tidak sama dengan daerah otonom lain. Ada latar belakang sejarah di mana Otoritas Batam telah berdiri sebelum terbentuknya pemerintahan di Batam.

“Ibaratnya Kota Batam itu dilahirkan dari rahim Otorita. Kota ini tidak lahir dari kekosongan otoritas pelayanan publik di wilayah itu,” jelas dia.

Dia menambahkan rangkap jabatan Wali Kota Batam harus dilihat dari tujuannya untuk mengakhiri dualisme kewenangan demi mengoptimalkan pelayanan publik. “Menurut saya itu solusi terhadap dualisme pengelolaan pembangunan dan layanan publik yang berlangsung selama ini di Batam,” tutur dia.

ahmad rohmadi/reni hikmalia

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com