SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Soal Penutupan Perusahaan, Warga Kecam DPRD Dapil Kundur

  • Reporter:
  • Rabu, 19 April 2017 | 09:49
  • Dibaca : 503 kali
Soal Penutupan Perusahaan, Warga Kecam DPRD Dapil Kundur
Aktivitas ratusan pekerja PT Saricotama di Pulau Kundur yang terancam ditutup DPRD Karimun, Sabtu (15/4). abdul gani.

KUNDUR – Setelah ratusan pekerja kecewa, kini giliran tokoh masyarakat mengecam tindakan Komisi III DPRD akan menutup sejumlah perusahaan di Kecamatan Kundur. Apalagi, anggota DPRD paling getol menyuarakan penutupan justru dari daerah pemilihan (Dapil) Kundur.

“Selaku tokoh masyarakat kami mengecam atas desakan DPRD yang menutup perusahaan tempat anak cucu kami bekerja mencari nafkah,” ujar Pengti, tokoh masyarakat Kundur, kemarin.

Menurut dia, fungsi DPRD adalah membuat perda, budgeting serta pengawasan dan tidak ada dituliskan dapat menutup perusahaan.

“Kalau seperti ini kami mengutuk keras desakan itu. Terlebih ada Ketua Komisi III DPRD Karimun yang juga dari Dapil Kundur, Rasno. Seharusnya dia membela rakyatnya di Kundur bukan mendesak menutup,” katanya.

Terkait perusahaan tak kantongi izin sebagaimana disampaikan Rasno dalam sidak pertama pada pertengahan Maret lalu, Pengti menilai sebaiknya membeirkan petunjuk dan menanyakan pada bagian perizinan. Dia memastikan, perusahaan yang didesak untuk ditutup mengantongi izin dikeluarkan Pemkab Karimun. Alasannya, mana mungkin rakyat berani membangun perusahaan besar dan membayar retribusi.

Kalau tidak ada izin, kata dia, Dinas Pendapatan Daerah memungut duit haram. Selama ini retribusi tidak pernah bermasalah. Kalau ini ditutup mau ke mana ratusan bahkan ribuan petani terdampak dengan perusahaan itu.

“Kita kecewa dengan DPRD terutama wakil kami dari Dapil Kundur. Ada Rasno dari PDIP di situ. Yang memilih anda itu rakyat Kundur tapi justru menutup tempat mereka mencari nafkah. Mudah-mudahan pada Pemilu 2019 mendatang anda tidak dipilih lagi oleh ratusan pekerja itu,” ujar Pengti kesal.

Kekecewaan juga disampaikan Tokoh masyarakat Kundur lainnya, Biecuk. Pasalnya, Biecuk sendiri yang menguruskan izinnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karimun. Menurut dia, PT Saricotama memiliki izin HO, SITU, termasuk TDP, SIUP. Untuk izin HO, dirinya mengurus perpanjangan tiap tahun, kemudian TDP lima tahun sekali.

“Kalau dikatakan tidak ada izin, DPRD salah besar. Sebelum berbicara periksa dulu, bukan justru memperkeruh suasana mendeksa menutup perusahaan tempat rakyat anda memenuhi kebutuhan rumah tangganya,” katanya.

Kalaupun ada izin yang masih kurang, kata Biecuk, sebaiknya disampaikan baik-baik dan berikan petunjuk apa yang harus diselesaikan dan ke mana harus melengkapinya. Bukan justru mendesak untuk ditutup.

“Izin itu saya yang urus, pemiliknya minta tolong ke saya. Mungkin ada kekuranagn dan bisa kita perbaiki atau kita urus, tapi kalau hanya bilang tidak punya izin saya rasa itu lucu. Satu perusahan besar tidak punya izin logikanya tidak masuk,” katanya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Karimun Muhammad Asyura ketika dikonfirmasi menegaskan, DPRD tidak memiliki hak menutup suatu perusahaan. Yang ada hanyalah fungsi pengawasan. Menurut dia, sah-sah saja Komisi III turun sidak. Karena DPRD memiliki fungsi dan wewenang untuk itu. Namun satu sisi, kata dia, tidak perlu mencari-cari kesalahan perusahaan. Jika ada yang salah, harusnya memberitahu dan membina, bukan menutup. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Saya sendiri tidak setuju kalau perusahaan ditutup. Ada ribuan warga bergantung dengan perusahaan itu. Mulai dari para pekerja sampai kepada hasil perkebunan para petani yang kehilangan pemasaran,” ujar Asyura.

Menurut dia, semua perusahaan di bidang pengolahan hasil tani Kundur, membuat harga melonjak dan stabil. Sehingga petani pun diuntungkan. Dalam sidak Komisi III ada tujuh perusahaan didatangi dan dikabarkan lebih dari tiga diancam ditutup karena persoalan izin.

Asyura menerima banyak pengaduan dari masyarakat Kundur terutama para pekerja terancam kehilangan mata pencaharian atas desakan Komisi III DPRD. Satu sisi pemerintah daerah juga harus peka atas permasalahan itu, memberikan pembinaan dan menyampaikan agar melengkapi mana izin yang belum ada.

Ketua Ikatan Pemuda Kundur (IPK) Amat Melati siap pasang badan jika Komisi III bersikeras menutup perusahaan tempat sanak saudaranya bekerja mencari nafkah. “Kalau sampai beberapa perusahaan di Kundur ini tutup, saya siap pasang badan. Di sini ada ribuan jiwa menggantungkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak untuk kaya tapi hanya untuk cukup makan,” katanya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com