SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Solar Subsidi untuk Bus Pariwisata Dievaluasi

  • Reporter:
  • Kamis, 11 Oktober 2018 | 09:38
  • Dibaca : 87 kali
Solar Subsidi untuk Bus Pariwisata Dievaluasi
Bus Pariwista tampak ikut antre dan membeli solar subsidi di SPBU Jalan Raya Tanjunguban, Toapaya, Rabu (10/10). ft novel

BINTAN – Satgas Migas Bintan yang terdiri dari aparat kepolisian Polres Bintan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disperindagkop Bintan mengevaluasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi (bio solar) kepada bus-bus pariwisata yang ada di Bintan.

Tim Satgas Migas Bintan mengecek langsung beberapa SPBU yang ada di wilayah Bintan, Rabu (10/10). Tim ini mendapati beberapa bus pariwisata mengisi bahan bakar solat subsidi pasca pengurangan kuota solar subsidi yang dilakukan Pertamina di tiap SPBU di Bintan.

Dari pantauan KORAN SINDO BATAM, di SPBU Jalan Raya Tanjunguban, KM 16 Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Rabu (10/10), antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar jenis solar subsidi masih terjadi. ASntrean itu didominasi kendaraan alat angkut barang jenis dump truk dan bus pariwisata.

Salah satu armada pariwisata yang terpantau, berlabel Answin, merupakan milik salah satu perusahaan yang berkantor di Jalan Wisata Bahari KM 24 Kawal, Kelurahan Toapaya Asri.

Petugas gabungan dari Satgas Migas dan Polres Bintan mengaku terkendala untuk melakukan penindakan. Lantaran, bus-bus tersebut memakai plat polisi berwarna kuning seperti angkutan umum yang dapat menggunakan bahan bakar subsidi. Padahal fungsi kendaraan itu, khusus digunakan untuk bisnis pariwisata yang hanya mengangkut penumpang turis-turis wisatawan luar.

Salah satu anggota Tim Satgas Migas Bintan yang merupakan PPNS dari Disperindakop Bintan, Setia Kurniawan menjelaskan, ketidaksesuaian pembelian solar subsidi yang dilakukan bus-bus angkutan pariwisata itu memang menjadi dilema, dan butuh kajian serta evaluasi lanjutan.

Menurutnya, angkutan plat kuning sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, memang dibolehkan membeli solar subsidi yang dijual di SPBU.

“Persoalannya, inikan angkutan pariwisata bukan angkutan umum. Tapi, kita segera evaluasi lah dengan pihak Migas terkait persoalan itu,” ujar pria yang akrab disapa Iwan itu, saat turun ke lokasi SPBU.

Ia sendiri menyesalkan bus-bus angkutan pariwisata itu justru memakai plat kuning. Padahal, plat kuning diperuntukan untuk angkutan umum.

“Ini kan bukan angkutan umum,” ujar Iwan.

Sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014, solar subsidi hanya bisa dikonsumsi untuk kepentingan masyarakat kecil yang bergerak di bidang usaha kecil mikro, pertanian dan nelayan serta angkutan umum berplat kuning roda enam.

Namun pada kenyataannya, BBM yang disubsidi untuk masyarakat kecil justru dimanfaatkan perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan. Fenomena ini terjadi lantaran harga solar subsidi lebih rendah ketimbang harga solar non subsidi.

Sementara itu, pengawas SPBU KM 16 Deni Supardani ketika dikonfirmasi terkait maraknya pembelian solar subsidi yang dilakukan bus pariwisata mengaku belum mengetahui adanya regulasi yang mengatur pembelian solar subsidi tersebut.

Ia pun meminta kepada Tim Satgas Migas untuk menerbitkan edaran yang melarang pembelian solar subsidi oleh angkutan komersil seperti bus pariwisata.

“Ya dikeluarkan edarannya supaya kami bisa menyosialisasikan kepada mereka,” ujarnya.

Disinggung soal antrian pembelian solar yang belakangan terjadi, Deni menyebut pasokan solar dari Pertamina memang telah dikurangi ke SPBU yang ada di Bintan.

“Setiap hari, solar yang masuk berbeda-beda, kadang 8 kiloliter kadang 10 kiloliter. Biasanya memang 16 kiloliter, pengurangan kuotanya hampir setengahnya,” tuturnya.

novel m sinaga

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com