SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Suap Reklamasi Kepri, Nelayan Perantara Suap Dituntut 2 Tahun Penjara

  • Reporter:
  • Rabu, 20 November 2019 | 20:36
  • Dibaca : 295 kali
Suap Reklamasi Kepri, Nelayan Perantara Suap Dituntut 2 Tahun Penjara
infografis KORAN SINDO BATAM

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun terhadap nelayan perantara pemberi suap Abu Bakar.

JPU yang dipimpin Dody Sukmono dengan anggota Yadyn, Dormian, dan Rikhi Benindo Maghaz menilai, Abu Bakar yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) secara bersama-sama dengan tersangka pengusaha Kock Meng dalam delik pemberian suap. Abu Bakar terbukti bersama Kock Meng telah melakukan perbuatan berlanjut yakni memberi uang suap bersandi ‘titipan’, ‘daun’, ‘ikan’, hingga ‘kepiting’ sejumlah Rp45 juta dan SGD11.000 ke tersangka penerima suap Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri. Seluruh uang suap bersumber dari Kock Meng.

JPU memastikan, uang suap telah diterima Nurdin melalui tersangka Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri. Secara keseluruhan, uang suap terbukti agar Nurdin Basirun selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menandatangani Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut yang dimohonkan Kock Meng melalui Abu Bakar.

“Menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Abu Bakar dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan,” tegas JPU Dody Sukmono saat membacakan amar tuntutan atas nama Abu Bakar, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/11/2019).

JPU meyakini Abu Bakar terbukti telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHPidan jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama. Dalam menjatuhkan tuntutan, JPU mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan.

Hal memberatkan, perbuatan Abu Bakar tidak mendukung program pemerintah dalam pementasan korupsi. Pertimbangan meringankan bagi Abu Bakar ada tiga. Pertama, belum pernah dihukum. Kedua, mengakui perbuatan pidana yang dilakukan. “Terdakwa menyesali perbuatannya,” ucap JPU Dody.

Anggota JPU Dormian membeberkan, pada tahun 2018 Kock Meng berencana membuka restoran di daerah Tanjung Piayu. Kock Meng bersama Johanes Kodrat, orang kepercayaan Kock Meng lantas bertemu Abu Bakar. Mereka membahas tentang rencana Kock Meng. Kepada Abu Bakar, Kock Meng menyampaikan bahwa izin pendirian restoran sudah dikantongi Kock Meng tapi belum memiliki izin pemanfaatan ruang laut.

Atas penyampaian Kock Meng, Abu Bakar menjelaskan terkait izin-izin apa saja yang diperlukan dalam membuka restoran terkait dengan pemanfaatan laut. Abu Bakar juga menyampaikan ke Kock Meng bahwa Abu Bakar mengenal Budy Hartono. Berikutnya, Kock Meng, dan Johanes Kodrat berencana membuat perusahaan dengan nama PT Kelong Abadi Sejahtera untuk kepentingan pembangunan dan pengelolaan restoran serta penginapan di pesisir Tanjung Piayu, Batam.

JPU Dormian membeberkan, seluruh uang suap yang diberikan oleh Abu Bakar dan Kock Meng untuk Nurdin Basirun terbagi tiga bagian. Pertama, Rp45 juta untuk pengurusan penandatanganan nota dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri dan pengurusan penyerahan Izin Prinsip Pemanfaatan Laut Nomor: 120/0796/DKP/SET tertanggal 07 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Nurdin Basirun atas permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Laut dari Kock Meng seluas 50.000 m2 dan Abu Bakar seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Perairan Kelurahan Sijantung Jembatan Lima Barelang, Batam.

Kedua, SGD5.000 untuk pengurusan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0945/DKP/SET tanggal 31 Mei 2019. Surat ini ditandatangani oleh Nurdin Basirun saat Nurdin berada di Pelabuhan Sijantung Jembatan Lima. Ketiga, SGD.6000 untuk pengurusan izin prinsip lokasi yang dimiliki Kock Meng dan Abu Bakar bisa masuk rencana reklamasi dalam Rencana Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri.

“Tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal guna mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas JPU Dormian.

Atas tuntutan JPU, Abu Bakar dan tim penasihat hukumnya menyatakan, akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi). Majelis hakim menetapkan, agenda sidang pembacaan pledoi akan berlangsung pada Rabu (27/11/2019).

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com