SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Sulit Cari Pekerjaan, Warga Ngadu ke Dewan

  • Reporter:
  • Selasa, 14 Januari 2020 | 15:17
  • Dibaca : 103 kali
Sulit Cari Pekerjaan, Warga Ngadu ke Dewan
ilustrasi. DOK SINDO BATAM.

BATAMKOTA – Susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan menjadi permasalahan masyarakat Batam saat ini. Pemko Batam dituntut merealisasikan program dan kebijakan ekonomi agar mendorong dan menstimulus terwujudnya peningkatan kesejahteraan.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Batam Mochamat Mustofa mengatakan, ada beberapa permasalahan yang disampaikan masyarakat dalam masa reses DPRD Batam, beberapa waktu lalu. Di antaranya, sulitnya mendapatkan pekerjaan dan diperparah dengan tingginya harga kebutuhan pokok.

“Tentunya kami yang berada di sini tidak dapat menutup mata dengan kondisi ini. Masyarakat menunggu program dan kebijakan di bidang ekonomi yang mendorong dan menstimulus terwujudnya peningkatan kesejahteraan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Reses di DPRD Batam, Senin (13/1).

Saat ini, katanya, banyak masyarakat yang memilih untuk membuka usaha di Batam dengan memulai usaha dari dapur rumahnya masing-masing. Tentunya keberpihakan pemerintah kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat.

Ia mengatakan, masyarakat membutuhkan bantuan permodalan yang mudah diakses, pelatihan internet marketing serta bantuan peralatan produksi dan kemasan.

“Masyarakat menitipkan aspirasi kepada kami untuk disampaikan kepada Wali Kota Batam. Aspirasi masyarakat tersebut kami rangkum dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Batam,” katanya.

Mustofa mengatakan, aspirasi selanjutnya di bidang pendidikan. Dengan kondisi perekonomian Batam yang masih belum begitu membaik, masyarakat berharap kepada Pemko Batam dapat memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Masyarakat masih berharap dari pemerintah untuk dapat dengan sigap dan cepat membangun Ruang Kelas Baru (RKB) bukan saja di sekolah-sekolah negeri namun juga sekolah swasta,” ujarnya.

Dengan terus berkembangnya Kota Batam tentu juga diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduknya. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan penambahan ruang kelas dan sekolah.

“Permintaan penambahan ruang kelas baru tersebut kami rangkum juga dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Batam,” katanya.

Di bidang kesehatan, lanjutnya, masyarakat mengeluhkan kenaikan iuran BPJS. Beragam respons bermunculan menyambut kenaikan ini. Ada yang pro dan jelas lebih banyak yang kontra. Namun, kebijakan ini terus diberlakukan dan diteruskan oleh pemerintah. Bahkan nantinya, akan ada sanksi tegas untuk penunggak BPJS atau yang tidak menggunakan BPJS.

“Kenaikan iuran BPJS dirasa semakin membebani rakyat, khususnya masyarakat miskin,” katanya.

Menurut dia, kenaikan-kenaikan ini tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan setiap keluarga. Bagi wiraswasta, tidak ada jaminan kenaikan pendapatan, sedangkan bagi karyawan, tidak semua perusahaan memberlakukan kenaikan upah.

“Pada saat reses di kelurahan Tanjungsengkuang, salah satu harapan yang disampaikan warga kepada kami terkait isu kenaikan iuran BPJS ini adalah subsidi dari pemerintah daerah untuk masyarakat miskin,” katanya.

Selanjutnya di bidang infrastruktur, lanjutnya, masyarakat memahami keinginan Wali Kota Batam dalam kebijakan pembangunan infrastruktur. Adapun beberapa harapan masyarakat kepada Pemko Batam di antaranya pembangunan maupun perbaikan jalan di lingkungan pemukiman, batu miring dan perbaikan maupun pembuatan drainase.

“Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, masyarakat berharap Pemko Batam dapat memperhatikan mutu, kualitas, kerapian dan ketepatan waktu dalam pengerjaannya,” ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batam sekaligus pimpinan Rapat Paripurna, Muhammad Kamaluddin mengatakan, laporan reses yang disampaikan setiap fraksi akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Wali Kota Batam.

“Hasil reses ini nanti akan menjadi bagian dari penyusunan APBD Batam melalui pokok-pokok pikiran DPRD,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com