SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Target Labuh Jangkar Tahun Depan Rp50 Miliar

  • Reporter:
  • Rabu, 20 November 2019 | 09:33
  • Dibaca : 80 kali
Target Labuh Jangkar Tahun Depan Rp50 Miliar
Sejumlah kapal labuh jangkar di perairan Kepri, belum lama ini. Pemprov kembali menarget pendapatan di sekor ini, untuk tahun depan sebesar Rp50 miliar. /DOK SINDO BATAM

PINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri kembali memproyeksikan pendapatan dari retribusi labuh jangkar, meski sejak dua tahun terakhir gagal mendapatkannya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kepri Junaidi mengatakan, pihaknya memproyeksikan Rp50 miliar pendapatan dari labuh jangkar kapal yang masuk dalam APBD tahun 2020.

“Di DPRD Kepri tidak ada masalah. Kami optimistis mendapatkannya,” katanya di Tanjungpinang, Senin (18/11).

Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan Pemprov Kepri melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUMD) memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengelola labuh jangkar kapal. Pertama, kewenangan pengelolaan ruang laut diberikan oleh UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada pemerintah provinsi.

Kedua, legal opini dari Kejaksaan Tinggi Kepri. Kemudian ada juga pendapat dari BPK. “Pemprov Kepri juga memenangkan perkara nonlitigasi terkait persoalan itu. Kami masi menunggu pendapat dari BPKP,” ujarnya.

Pengelolaan ruang laut 0-12 mil semestinya diserahkan Kemenhub kepada Pemprov Kepri, namun itu tidak dilakukan sampai sekarang. Pemerintah pusat sampai sekarang mengelola 50 jenis kegiatan dalam ruang laut di Kepri.

“Kepri hanya minta satu. Itu pun amanah undang-undang, yang semestinya dilaksanakan,” tuturnya.

Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto sampai sekarang masih melobi Kemenhub. Namun belum diperoleh keputusan yang menguntungkan Pemprov Kepri.

“Saya pikir Pak Gubernur sangat menghormati Menhub sehingga mengambil langkah negosiasi sebagai jalan tengah penyelesaian permasalahan ini,” katanya.

Ia juga merasa optimistis Pemprov Kepri tahun 2020 memperoleh retribusi dan kegiatan lainnya dalam pengelolaan lanuh jangkar. “Mudah-mudahan tahun 2020 terealisasi,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Isdianto menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (7/11). Salah satu yang dibahas, pengelolaan labuh jangkar.

Di kesempatan itu, Isdianto menyampaikan harapan-harapan untuk peningkatan pembangunan sektor perhubungan dan peningkatan PAD dari sektor ini. Di antaranya Pemprov Kepri berharap dukungan untuk melaksanakan kewenangan dalam mengelola wilayah laut sampai 12 mil sesuai UU sebagai potensi pembiayaan daerah.

Soal labuh jangkar, Isdianto memang berharap restu dari Kemenhub. Karena pendapatan dari labuh jangkar ini sangat Sehingga PAD Kepri akan bertambah. Dari perbincangan satu per satu kegiatan, pihak Kemenhub mengatakan untuk labuh jangkar. Ia berharap kabar terbaik untuk peningkatan PAD Kepri.

“Paling tidak win win solution untuk kemajuan Kepri dan negeri ini,” kata Isdianto.

Untuk diketahui, tahun ini Pemprov Kepri menargetkan pendapatan Rp60 miliar sektor ini, dan hasilnya nihil. Target itu dipasang sejak tahun 2017 sampai 2019 sebagai pendapatan dari labuh jangkar ke dalam APBD.

fadhil/ant

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com