SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Targetkan Pasang 500 Tapping Box

  • Reporter:
  • Senin, 15 Oktober 2018 | 16:43
  • Dibaca : 209 kali
Targetkan Pasang 500 Tapping Box
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. DOK KORAN SINDO BATAM.

BATAM KOTA – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam diharapkan dapat memenuhi target memasang 500 tapping box hingga akhir tahun. Selain mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), sistem ini juga dapat meminimalisir kebocoran pendapatan daerah.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemko Batam menjadi pilot project optimalisasi pajak melalui tapping box. Hal ini yang mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan penerapan sistem online di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam.

Wakil Wali Kota Amsakar Achmad meminta OPD penghasil untuk terus berusaha mengoptimalkan pemungutan pajak untuk meningkatkan PAD. “Sejak Pak Coki (Korwil II Sumatera Korsupgah KPK) melakukan sosialisasi beberapa waktu lalu terpasang empat tapping box. Pada hari kedua terpasang sembilan tapping box, hari Minggu terpasang dua tapping box. Jika sehari bisa terpasang 14 tapping box, maka akhir tahun target 500 tapping box tercapai,” ujarnya di Batam Centre, kemarin.

Menurut Amsakar, ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan di samping efisiensi yang dilakukan Pemko Batam. Ia berpesan agar tidak ada lagi yang bermain-main di lapangan, jika terjadi menurutnya, jangan menyalahkan pimpinan apabila ada tindakan hukum.

Tak hanya terus menambah jumlah tapping box, Pemko Batam melalui BP2RD juga intens melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap wajib pajak yang memasang tapping box. Bahkan sanksi tegas akan diberikan pada wajib pajak yang melakukan kecurangan. Alat rekam pajak tersebut dilengkapi dengan alarm yang terhubung langsung dengan petugas dan akan berbunyi jika tapping box dilepaskan atau tak berfungsi.

Penerapan sistem pajak online ini bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadikan Batam sebagai smart city. Pemasangan tapping box bukan hanya pada WP hotel dan restoran, melainkan juga pada pengelola parkir, hiburan dan sumber pajak lainnya. Pemasangan bersifat wajib, artinya wajib pajak tidak bisa menolak jika sudah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, wajib pajak juga tidak boleh menghalangi proses survei dan pemasangan tapping box. Mengingat hal ini sudah diatur dalam Perwako 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak secara online.

Kepala OPD Harus Kerja Keras

Amsakar meminta kepada kepala OPD, terutama OPD penghasil untuk bekerja lebih semangat untuk mendongkrak pendapatan. Dengan disahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Batam Tahun 2018, pimpinan OPD selaku kuasa pengguna anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat merealisasikan penggunaan anggaran menjelang akhir tahun 2018.

“Diharapkan rekan-rekan pimpinan SKPD dapat menggunakan APBD Perubahan dalam rentang waktu yang kurang Iebih tinggal dua bulan. Ingat APBD murni maupun perubahan sudah diasistensi oleh Kopsurgah Korwil ll KPK,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, juga tengah dilakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD murni 2019 antara Tim Anggaran Pemko Batam dan Badan Anggaran DPRD Kota Batam.

Ia meminta pimpinan OPD dapat hadir setiap kali pembahasan anggaran itu. Kehadiran pimpinan OPD sangat penting mengingat pengambilan keputusan anggaran di tangan pimpinan OPD.

“Suatu waktu kami di undang dalam acara World City Summit. Di berbagai event agenda nasional Batam selalui jadi perbincangan. Tapi kami bekerja bukan untuk menjadi perbincangan atau penghargaan melainkan untuk masyarakat Batam yang akan menjadi catatan abadi,” katanya.

Amsakar bersyukur sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemko Batam sehingga Batam menjadi referensi nasional. Seperti program Percepatan lnfrastruktur Kelurahan (PIK) yang telah dianggarkan tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya keberhasilan Pemko Batam yang mengintegrasikan 427 perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan juga dijadikan roll mode pajak online oleh KPK RI.

“Tidak ada kata telambat. Saya yakin kita bisa bangkit dan bergerak untuk membuat terobosan bagi kota ini. Bahwa kita diamanahkan oleh masyarakat untuk membenahi tata pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat dan bekerja pada standar normatif yang ada,” ujarnya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com