SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Tentang OSS, Pengusaha Wajib Urus Izin di Daerah

  • Reporter:
  • Sabtu, 18 Agustus 2018 | 11:13
  • Dibaca : 214 kali
Tentang OSS, Pengusaha Wajib Urus Izin di Daerah
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad memberikan pemaparan kepada peserta pelatihan tekni penggunaan OSS di Hotel Harmoni One Batam Centre, Selasa (7/8).

BATAM KOTA – Sebanyak 80-an Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengurus perizinan untuk berinvestasi di Batam sejak penerapan sistem online single submission (OSS) diluncurkan pada 8 Juli lalu. Namun hingga kemarin, belum satupun pengusaha yang melanjutkan pengurusan izin usaha di daerah.

“Ada 80-an PMDN. Nilainya belum dapat kami sampaikan karena mereka baru mengurus OSS, belum ada yang urus izin di daerah. Sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai investasi. Komitmen itu adalah utang terhadap izin,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam, Gustian Riau, Jumat (17/8).

Ia mengatakan, pelaku usaha yang sudah mendapatkan tanda komitmen Kementerian Koordinator Perekonomian melalui OSS diharapkan segera mengurus izin di daerah, karena banyak pengusaha yang masih salah paham mengenai OSS.

“Selama ini mereka (pelaku usaha) beranggapan izin OSS itu izin operasional mereka. Itu salah. OSS itu adalah komitmen yang diterbitkan Kemenko Perekonomian. Tapi setelah itu mereka wajib mengurus izin di daerah,” ujarnya.

Menurut dia, perizinan yang diterbitkan melalui OSS ini memiliki batas waktu. Meski masa berlakunya ini berbeda-beda tergantung jenis usaha. Apabila pengusaha tidak segera menindaklanjuti OSS dengan izin daerah, pemerintah bisa mencabut kembali komitmen yang sudah diterbitkan tersebut.

“Kemarin kami latih staf kami satu per satu. Untuk memberikan pemahaman. Kami ingin masyarakat, pengusaha juga memahami, yang sudah urus OSS segera urus izin di daerah,” katanya.

Gustian menjelaskan, izin di daerah tetap diperlukan karena pemerintah daerah yang bisa melakukan pengawasan. Ia mencontohkan, seperti untuk pembangunan perumahan apakah berlokasi di daerah rawan banjir atau tidak. Selain itu, perizinan panti pijat apakah berada di lokasi berdekatan dengan rumah ibadah.

“Kalau tidak lihat kondisi daerah, banyak dampaknya. Misal perumahan di lokasi banjir, panti pijat misalnya dekat masjid. Daerah yang tahu. Kami bisa menolak jika izin tak sesuai,” jelasnya.

Sehingga tak langsung, Ia mengakui pengusaha jadi bertambah proses perizinan usahanya. Namun OSS juga diperlukan untuk mengawasi tahapan penerbitan izin di daerah.

“Selama ini banyak izin lama, makanya pusat monitor terhadap izin itu. OSS itu biar ada kepastian waktu, kepastian biaya terhadap izin usaha mereka. Kewenangan daerah tetap seperti semula. Mereka tetap harus mengurus izin di daerah,” kata Gustian.

Sebelumnya, DPM PTSP Kota Batam mendatangkan ahli OSS dari pusat untuk melatih pegawai pemerintah dan pelaku usaha terkait aturan baru ini. Narasumber yang dihadirkan yaitu Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Benediktus Dwi Hari Prasetyo.

“Pesertanya dari 25 kawasan industri, melibatkan notaris juga. Ada sekitar 250 orang pesertanya,” kata Kepala DPM PTSP Batam, Gustian Riau di Hotel Harmoni One Batam Centre, Selasa (7/8). Pelatihan ini agar sistem OSS bisa segera diimplementasikan di Batam. Karena sistem baru ini diharapkan bisa berdampak baik pada dunia usaha.

“Banyak yang masih kebingungan, terutama bagaimana melakukan OSS ini. Maka segera dilakukan pelatihan supaya pelaku usaha tidak kebingungan. Narasumber yang dihadirkan betul-betul yang langsung menangani OSS ini. Karena itu kami suruh peserta bawa laptop, langsung praktik. Supaya tidak gamang, bertanya-tanya apa itu OSS,” jelasnya.

Kegiatan ini juga akan ditindaklanjuti dengan pembahasan khusus mengenai Batam. Karena hampir semua daerah memiliki kondisi yang berbeda, jumlah izin pun berbeda-beda.

“Perizinan di daerah punya peraturan, SOP (standar operasional prosedur), SPM (standar pelayanan minimum) sendiri. Semua daerah rata-rata memiliki itu. Dan variasinya cukup banyak. Karena itu perlu dibuat bagaimana caraya agar bisa mengintegrasikan sistem yang ada, yang dibuat oleh OSS itu dengan perizinan di daerah,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Tahap pertama, sambungnya, pelayanan perizinan di pusat seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sudah standar, dilaksanakan terlebih dulu. Setelah itu, pada tataran izin teknis lainnya untuk sementara waktu akan dilaksanakan di daerah.

Amsakar menjelaskan, sistem OSS ini juga sudah dibuat fleksibel terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ketiadaan RDTR di daerah, tidak menghambat pelaksanaan OSS. Karena sistem pada aplikasinya sudah dibuat sedemikian rupa agar bisa mengakomodir keduanya. “Tapi pada prinsipnya, mau OSS atau tidak OSS, pelayanan di Batam sudah berjalan pada relnya. Dan kami siap melaksanakan OSS itu,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com