SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Tetesan Masalah Air Bersih Kepri

Tetesan Masalah Air Bersih Kepri

(Sempena Hari Air Sedunia 22 Maret)

Bekerjasama dengan Global Canopy Programme and United Nations Environmental Programme Finance Initiative, badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bidang lingkungan hidup, Agustus 2015, World Resources Institute (WRI) merilis hasil penelitian yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang akan mengalami krisis air pada tahun 2040 mendatang.

Sementara, menurut penelitian The Economist World Figures in Pocket 2016, Indonesia merupakan salah negara yang akses masyarakatnya masih rendah. Baru 84,9 persen penduduk yang mempunyai akses terhadap air bersih, artinya masih terdapat 15,1 penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih.

Penelitian tersebut mengkonfirmasi laporan UNICEF (United Nations Children’s Fund) atau Badan PBB yang menangani yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang, pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa persentase orang dengan akses ke sumber air yang baik di Indonesia baru mencapai 84 persen.

Merespons hasil peneliti lembaga-lembaga internasional tersebut, dalam rencana pembangunan infrastruktur, pemerintah menetapkan target pada tahun 2019 pelayanan air minum di Indonesia telah harus mencapai 100 persen. Saat ini, akses masyarakat ke air bersih tidak seragam, di pedesaan akses masyarakat baru mencapai 76 persen, sedangkan di daerah perkotaan relative tinggi 93 persen.

Ketimpangan akses air bersih tersebut, bukan saja terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan, namun juga antar wilayah. Di luar pulau Jawa akses terhadap air bersih terbilang masih rendah, bahkan beberapa daerah terancam mengalami krisis air.

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah wilayah yang kini sedang berhadapan dengan ancaman krisis air. Sebagaimana dilaporkan Tanjungpinang Pos (8/2/2017). Dari dua Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berada di daerah itu hanya mampu memproduksi air bersih sebesar 350 liter/detik. Masing-masing, 100 liter/detik air bersih dari waduk Sei Pulai dan 250 liter/detik air bersih dari waduk Sei Gesek. Demikian, terdapat kekurangan air bersih sekitar 300 hingga 350 liter per detik.

Namun jumlah kebutuhan air bersih tersebut baru dihitung berdasarkan jumlah pelanggan yang terdaftar di PDAM Tirta Kepri, namun bilang dihitung dengan jumlah penduduk pulau Bintan, angkanya akan jauh lebih besar. Ini disebabkan sebagian besar masyarakat pulau Bintan masih menggunakan air sumur untuk memenuhi kebutuhannya.

Masih rendahnya akses masyarakat di Kepri atas air bersih tergambar dari data Susenas (Survei Sosial-Ekonomi Nasional) tahun 2015 yang menyatakan jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan air minum di Kepri pada tahun 2115 baru mencapai angka 85 persen. Dari jumlah tersebut, 73,57 persen diantaranya menggunakan air kemasan/isi ulang, dan ledeng sebagai sumber air minum, sedangkan sisanya sekitar 11,43 persen masih menggunakan air sumur.

Hal yang tidak jauh berbeda, juga terjadi di kota Batam. Pada tahun 2017 ini, diperkiraan kebutuhan air bersih kota Batam sekitar 113.580.000 meter kubik atau setara dengan 3.601 liter/detik, sedangkan ketersediaan air baku dari lima waduk yang ada di Batam, hanya sekitar 104.260.000 meter kubik atau sekitar 2.980 liter/detik. Demikian, kota Batam mengalami minus pasokan air bersih sekitar 9.320.000 kubik atau sekitar 621 liter/detik.

Kekurangan pasokan air bersih tersebut sesungguh tidak meliputi seluruh wilayah kota Batam, namun terbatas pada pulau-pulau kecil disekitar (hinterland) pulau Batam (mainland). Untuk pulau Batam sendiri cakupan pelayanan air bersih telah mencapai 97 persen melebihi target MDGs 2015 sebesar 68 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih di wilayah hinterland baru mencapai 15 persen.

Disparitas (kesenjangan) pelayanan air bersih antara daerah mainland (pulau Batam) dan hinterland (pulau-pulau sekitarnya) disamping disebabkan faktor geografis, juga akibat tidak adanya sumber air alternatif di pulau-pulau sekitar Batam tersebut, yang bisa dijadikan sebagai sumber air bersih seperti sumur dalam/sumur bor untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk sehari-hari.

Selama ini, pelayanan dan akses terhadap air bersih di pulau-pulau kecil dilakukan penduduk dengan membeli air bersih dari penjual air yang diangkut menggunakan boat (kapal kecil) dengan biaya yang sangat mahal yaitu ± Rp. 10.000,-/drum atau Rp. 50.000,- kubik. Rata-rata dalam satu bulan satu rumah tangga mengeluarkan biaya untuk air bersih sebesar ± Rp. 450.000,-. Celakanya, pembelian air bersih tidak bisa dilakukan setiap saat, tetapi bergantung kedatangan penjual air ke pulau mereka yakni selama 2 kali dalam seminggu.

Membangun sistem distribusi air bersih antara pulau dengan cara interkoneksi jaringan pipa air bersih bawah laut dari sumber air bersih ke wilayah pelayanan sebagai upaya peningkatan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat hinterland ditinjau dari perspektif kemudahan akses terhadap sumber air bersih, pelayanan air bersih secara kontinyu dan keterjangkauan harga air bersih.

Guna mengatasi ancaman krisis air bersih di Kepri, Pemerintah pusat dan daerah harus mengoptimalkan sinerginya mempercepat keberlanjutan pembangunan sarana dan prasarana, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat, terutama dalam hal pemeliharaan infrastruktur air bersih.

Salah satu program yang perlu segera dikembangkan adalah pembangunan sistem distribusi air bersih antara pulau dengan cara interkoneksi jaringan pipa air bersih bawah laut dari sumber air bersih ke wilayah pelayanan air bersih bagi masyarakat hinterland.

Pada program ini, pemerintah mewujudkan pembangunan infrastrukturnya, berupa pemasangan pipa bawah laut, sedangkan operasional dan pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat pengguna air melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah masyarakat untuk kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Lurah setempat.

Disamping itu, pemerintah daerah dan BP Batam harus bisa memastikan segera beroperasinya Dam Tembesi yang terletak di Jembatan 1 Barelang, pada tahun 2017 ini. Dam yang berkapasitas 56 juta m2, dapat memproduksi air bersih sebesar 600 liter per detik, mampu mengatasi defisit air bersih di kota Batam.

Sementara, untuk memenuhi kekurangan air bersih di pulau Bintan, Pemprov Kepri harus mempercepat pembangunan Dam Kawal dan Dam Estuari. Dam Kawal diperkirakan dapat memproduksi air bersih sekitar 300-400 liter/detik itu. Sementara Dam Estuari mampu memproduksi air bersih sekitar 5.000 liter/detik.

Sebagaimana Dam Tembesi, Dam Kawal, dan Dam Estuari, juga dibangun dengan cara membendung lautan dan di bagian paling bawah bendungan dipasang katub buka-tutup. Demikian diperlukan proses penghilangan kadar garam (desalinasi), sehingga ketika air hujan makin banyak, maka air laut makin turun ke bawah dan keluar melalui katub tersebut. Ketika air hujan (tawar) sudah memenuhi waduk dan air laut sudah habis, maka katub akan tertutup sendirinya. Sehingga air hujan tak bisa keluar lewat katub itu. Selanjutnya air tawar yang berasal dari hujan tersebut dapat diproses menjadi air bersih siap konsumsi.

Melalui program percepatan pembangunan tiga Dam tersebut, maka ancaman krisis air bersih di Kepri bisa segera diatasi. ***

Djasarmen Purba SH
Senator Provinsi Kepri

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com