SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Tiap Kecamatan Akan Punya Zona Wisata

  • Reporter:
  • Selasa, 3 Desember 2019 | 13:59
  • Dibaca : 45 kali
Tiap Kecamatan Akan Punya Zona Wisata
Warga menikmati liburan di Pantai Tanjungpinggir, beberapa waktu lalu. Pemko akan mengembangkan sektor wisata di setiap kecamatan di Batam. f dok koran sindo batam

BATAMKOTA – Batam terus mengembangkan sektor pariwisata. Ke depan, objek wisata di Batam tidak hanya menumpuk di kecamatan tertentu saja, dan akan menyebar ke setiap kecamatan dengan keunggulan masing-masing. Hal ini akan dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan dasar Pemko Batam untuk menyusun penataan kota dalam pembangunan ke depan. Salah satu yang didorong, penyiapan zona wisata tiap kecamatan di Batam. Zona wisata ini juga dimasukkan untuk Rencana Induk Pariwisata Nasional (Ripnas) dan akan dimasukkan dalam Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam Ardiwinata mengatakan, usulan itu sudah disampaikan ke Bappekko dan dinas lain.
Sehingga dalam pembahasannya bersama-sama memasukkan dan mendukung zona wisata Batam itu. ”Hampir semua kecamatan yang ada, disiapkan ada zonasi pariwisata. Hanya dua kecamatan yang belakangan yang dimasukkan. Salah satunya Seibeduk, bisa belakangan nanti,” katanya di Batam Centre, Senin (2/12).

Ia mengatakan, ada tiga kawasan di Batam yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dalam rencana induk pariwisata nasional. Masing-masing di Belakangpadang, Nongsa dan Pulau Abang. ”Ini zonasi nasional. Nanti akan ada turunan ke Ripda. Kita lagi susun Ripda karena ada perencanaan yang disiapkan di RTRW,” katanya.

Walau yang disiapkan hanya tiga kecamatan, namun Wali Kota Batam Muhammad Rudi disebut Ardi, ingin semua kecamatan memiliki kawasan wisata.
”Pak Wali mau, tiap kecamatan ada tempat pariwisata. Pasti nanti akan disiapkan. Sehingga perkembangan perekonomian masyarakat dari sektor wisata lebih merata,” katanya.

Untuk rencana itu, diakui pihaknya juga mendorong agar di beberapa kecamatan akan disiapkan area untuk event bertaraf internasional. ”Sudah kami sampaikan ke Bappeko, Batam harus dipikirkan untuk event bertaraf internasional,” ujarnya.

Ardi menilai, daerah yang cocok untuk disiapkan dalam kegiatan bertaraf internasional, ada di Nongsa. Di mana, di Nongsa, ada ruang terbuka besar. Selain itu, ada dukungan ketersediaan hotel dan resort. Kemudian akses jalan yang mendukung, serta jauh dari perkampungan. ”Jadi bisa menampung kegiatan seperti, untuk F1, GP. Nongsa mendukung, ini harus dipikirkan zonasi untuk games bertaraf internasional juga. Seperti PON, Asean Games dan Asian Games,” katanya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menargetkan, RDTR bisa masuk DPRD Batam Desember 2019. Setelah disepakati nanti, RDTR itu diakui akan mengunci tata ruang di Batam, sehingga tidak diubah-ubah ke depan. Peruntukan lahan di Batam juga diakui nantinya akan jelas dan tidak bisa diubah-ubah lagi.
Disebutkan Rudi, dalam RDTR nanti, secara jelas akan diatur tata ruang Batam.

”Ke depan akan disiapkan daerah yang mana boleh ini dan boleh itu. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Jadi suatu saat (setelah RDTR), kita kembalikan Batam sebagai daerah investasi,” katanya.

Rudi mengatakan RDTR ini dibutuhkan Batam, untuk perencanaan pembangunan Batam. Karena rencana tata ruang yang dulu disiapkan sudah tak digunakan lagi. Sehingga penataan kota menjadi amburadul. “Dua tahun ini saya coba tata kembali. Sesuai yang direncanakan Pak Habibie. Bagaimana bisa kita mengembalikan sehingga Batam jadi tujuan wisata dan industri dari luar,” ujar Rudi.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin menambahkan, RDTR ini sudah mulai disusun pada tahun 2018. Di awali dengan penyediaan peta dasar, bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta Badan Informasi Geospasial (BIG). “Untuk pembuatan Peta Dasar Skala 1: 5.000 sudah dilaksanakan. Pembuatan peta ini sesuai verifikasi hasil Survey Kelengkapan Lapangan (SKL) bersama para camat di Kota Batam pada 8 Oktober 2019,” ujarnya.

Kemudian tahun 2019 Pemko Batam menyusun Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) Kota Batam di 5 kecamatan. Yakni Kecamatan Bengkong, Batuampar, Lubukbaja, Nongsa, dan Batam Kota. Kemudian PZ untuk dua kecamatan, Batuaji dan Sekupang, disusun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelaksanaan di dua kecamatan ini dalam rangka percepatan Online Single Submission (OSS).

“Untuk pembahasan Ranperdanya sudah masuk dalam program legislasi daerah di DPRD Kota Batam. Akan dibahas di semester pertama tahun 2020,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com