SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Tolak KEK Pilih FTZ Plus-Plus

  • Reporter:
  • Rabu, 16 Mei 2018 | 09:08
  • Dibaca : 250 kali
Tolak KEK Pilih FTZ Plus-Plus
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menghadiri Rakortas KEK Barelang di Ruang Ali Wardana Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/7). HUMAS PEMPROV KEPRI

BATAM – Rencana pemerintah menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam ditolak sejumlah asosiasi usaha di Batam, kemarin. Mereka menawarkan Batam dijadikan sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Plus-Plus.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, rencana pemerintah mentransformasi dari FTZ ke KEK merupakan langkah mundur dan memunculkan ketidakpastian hukum dunia usaha. Kalangan pengusaha di Batam berpendapat mempertahankan FTZ merupakan langkah terbaik saat ini.

“Undang-Undang sudah jelas bahwa FTZ berlaku 70 tahun, sekarang baru berjalan 15 tahun. Kalau diubah ke KEK artinya tidak ada kepastian hukum,” kata Jadi dalam konferensi pers di Aston Batam Hotel & Residence, Selasa (15/5/2018).

Jadi mengatakan investor membutuhkan kepastian hukum untuk menjalankan usaha. Jika pemerintah terus mengubah kebijakan yang tidak pasti dampaknya dikhawatirkan akan membuat para investor tidak percaya. Pihaknya berharap pemerintah bisa mengkaji ulang dengan rencana mengubah FTZ menjadi KEK tersebut. Karena sejauh ini di Indonesia sendiri juga belum ada satu pun KEK yang berhasil diterapkan.

Kadin, menurut dia sebelumnya juga telah menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama dengan seluruh anggotanya dan menjadi bagian penting untuk menentukan sikap Kadin Batam. Setelah mempelajari dasar hukum yang ada, FTZ masih menjadi pilihan yang terbaik dan tepat untuk di Batam.

“Karena itu kami sampaikan bahwa Kadin Kota Batam dengan ini menegaskan menolak rencana penerapan KEK di Batam,” kata Jadi.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com