SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Tunjangan Honorer Natuna Dihapus

  • Reporter:
  • Kamis, 3 Januari 2019 | 13:38
  • Dibaca : 166 kali
Tunjangan Honorer Natuna Dihapus
ilustrasi

NATUNA – Kerja keras Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna hanya dipandang sebelah mata. Padahal tidak sedikit PTT yang harus rela membantu para pegawai untuk menyelesaikan segala urusan pemerintahan. Namun kerja keras mereka yang sudah lama mengabdi, tidak diimbangi dengan kesejahteraannya.

DPRD Kabupaten Natuna telah menyetujui kenaikan gaji PTT sebesar Rp300 ribu. Tapi, tunjangan mereka dihapuskan oleh pemerintah daerah.

“Ketika mendengar PTT akan naik gaji, kami senang sekali. Tapi ternyata kenaikan gaji itu diikuti dengan penghapusan tunjangan kegiatan disetiap instansi dinas dan badan. Kalau seperti ini sama aja bohong naik gaji,” kata seorang honorer yang enggan disebutkan identitasnya, kemarin.

Ia mengatakan, kenaikan gaji yang digaungkan saat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Natuna 2019 tidak terealisasi. Dengan kondisi tersebut, merugikan bagi para honorer yang benar-benar bekerja.

“Kalau kecewa sudah jelas, sebelumnya kita biasa setiap bulan menerima Rp1,5juta ditambah dengan tunjangan kegiatan atau kata lain honor kegiatan Rp300 ribu menjadi Rp1,8 juta. Apabila naik gaji jadi Rp1,8juta sama saja percuma jika honor kegiatannya dihapuskan,” katan pria yang sudah mengabdi selama 12 tahun ini.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah pusat menaikkan tunjangan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai 50 persen. Kebijakan tersebut dinilai menciderai asas keadilan bagi honorer yang sudah membantu kinerja PNS.

“Eselon II dari biasa setiap bulan menerima tunjangan sekitar Rp15 juta, mulai tahun 2019 naik hingga mencapai kurang lebih Rp27 juta. Eselon III dari Rp5 juta naik hingga mencapai Rp13 juta. Dan untuk eselon IV bisa mendapatkan tunjangan mencapai Rp8 juta dari sebelumnya Rp3juta,” jelasnya.

Ia berharap agar pemerintah daerah bisa mempertimbangkan kembali keputusan penghapusan tunjangan kegiatan itu. “Jujur saja bang, dengan adanya tunjangan kegiatan dan kenaikan gaji itu, yang kita dapatkan bisa lebih memadai dibandingkan kenaikan gaji cuma formalitas saja,” katanya.

Menangapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan sofyan merasa sangat kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan menghapuskan tunjangan kegiatan itu.

“Betul, memang ada beberapa PTT yang menghadap ke saya dan mempertanyakan terkait penghapusan tunjangan kegiatan itu. Makanya dalam waktu dekat ini kita akan segera memanggil tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk menjelaskan permasalahan yang dialami oleh para honorer ini,” ujarnya.

Padahal, menurut dia, dalam proses pembahasan sampai pengesahan APBD Natuna tahun 2019 itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar bisa menaikkan gaji para PTT di lingkungan Pemkab Natuna.

“Dengan adanya permasalahaan itu, kita (DPRD) segera meminta penjelasan yang sejelas-jelasnya dari pemerintah terkait keluhan para PTT,” katanya. sholeh ariyanto

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com