SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

UMK Batam 2019 Rp3,8 Juta

  • Reporter:
  • Rabu, 17 Oktober 2018 | 10:39
  • Dibaca : 507 kali
UMK Batam 2019 Rp3,8 Juta
Ilustrasi. Foto TEGUH PRIHATNA

BATAM – Pemerintah memutuskan kenaikan upah minimum 2019 sebesar 8,03 persen. Jika mengacu keputusan itu, maka upah minimum kota (UMK) Batam tahun depan sebesar Rp3.806.358.

Dengan kalkulasi kenaikan 8,03 persen, maka upah minimum Kota Batam 2019 dipastikan berkisar Rp3.806.358 atau naik Rp282.931 dari UMK 2018 sebesar Rp3.523.427. Sementara UMP Provinsi Kepri 2019 naik menjadi Rp2.769.754 atau bertambah Rp205.879. UMP Kepri 2018 sebesar Rp2.563.875.

Kalkulasi pemerintah sebesar 8,03 persen mengacu Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B.240/M-NAKER-PHI9SK-UPAH/X/2018 yang diedarkan kemarin. Surat berisi tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

“Menurut ketentuan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 78 itu, kenaikan upah minimum provinsi pada tahun 2019 nanti yang akan ditetapkan pada 1 November 2018 itu sebesar 8,03%. Jadi ini bukan keputusan dari menteri tenaga kerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri di Istana Negara, Selasa (16/10).

Dia menjelaskan perhitungan tersebut mengacu pada PP No.78 tentang Pengupahan, didasarkan atas pertumbuhan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melaporkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun mendatang masing-masing 2,88% dan 5,15%. Surat edaran tersebut sudah disampaikan kepada para gubernur sehingga mereka diharapkan dapat memproses kenaikan UMP 2019 sesuai dengan ketentuan PP No. 78/2015.

Hanif menambahkan pekerja dan pengusaha seharusnya sudah memahami beleid PP No.78 yang didasarkan atas pertumbuan ekonomi dan inflasi, sehingga tidak perlu reaksi negatif. “Lebih predictable karena salah satu fungsi dari PP 78 itu adalah memastikan agar pekerja selalu mendapatkan kenaikan upah setiap tahun. Enggak perlu demo, enggak perlu ramai-ramai, upah naik,” tambahnya.

Sebaliknya, bagi pelaku usaha, dia menilai mereka menjadi lebih bisa memprediksi terkait kenaikan upah di tahun yang akan datang dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi dan inflasi. “Nanti ada beberapa provinsi perlu penyesuaian terkait KHL [Kebutuhan Hidup Layak]-nya. Tetapi basic dari peningkatan UMP tahun 2018 yang akan dilaksanakan tahun 2019 adalah 8,03%,” tekannya.

Dalam surat edaran tertanggal 15 Oktober 2018, Gubernur diminta untuk menetapkan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, dalam pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan formulasi penghitungan kenaikan UMP didasarkan pada UMP tahun berjalan dikalikan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-216/BPS/1000/10/2018 Tanggal 4 Oktober 2018, angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing sebesar 2,88% dan 5,15%.

Besaran UMP 2019 untuk setiap provinsi akan ditetapkan oleh Gubernur selambatnya pada 1 November 2018, sedangkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK), ditetapkan oleh bupati atau walikota selambatnya pada 21 November 2018.

Dalam surat edaran tersebut juga tertulis masih ada sebanyak delapan provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHl yakni Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Beratkan Dunia Usaha

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya mengatakan, dengan kenaikan UMK 2019 sebesar 8,03% yang kemudian membuat UMK Batam tahun depan menyentuh di kisaran Rp3.806.358, diyakini makin memberatkan dunia usaha. “Banyak yang tidak mampu membayar setinggi itu. Lalu bagaimana? Padahal angkatan kerja masih banyak yang belum terserap,” ujar dia.

Dengan UMK yang sudah naik tinggi, Cahya berharap Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak menetapkan lagi Upah Minimum Sektoral (UMS) 2019 seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain menyalahi aturan, Cahya memastikan dunia usaha juga tak mampu membayar. “Pak Gubernur harus mengerti keadaan lapangan dan makin bijak mengambil keputusan,” kata dia.

Pandangan Cahya soal UMS itu berkaitan dengan kalahnya Gubernur Kepri di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemarin. Cahya menyatakan selalu mengingatkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengenai penetapan UMSK Batam di luar ketentuan dan menyalahi PP No.78/2015 tentang pengupahan. “Tapi tiap tahun Pak Gubernur menetapkan juga. Saya tak mengerti apa pertimbangan Bapak Gubernur,” ujar Cahya, kemarin.

Cahya kemudian menjelaskan dari aturan itu bisa diambil kesimpulan yang menyatakan Dewan Pengupahan sudah tidak berwenang membahas dan menetapkan sendiri UMSK. Jika dipaksakan, maka anggota DPK, lanjut dia, bisa digugat dengan perbuatan melawan hukum secara perdata.
chandra gunawan/okezone

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com