SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

UMSK Belum Ditandatangani Gubernur

  • Reporter:
  • Selasa, 19 Maret 2019 | 12:45
  • Dibaca : 125 kali
UMSK Belum Ditandatangani Gubernur
Ilustrasi Foto Teguh Prihatna.

BATAM KOTA – Ratusan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut penandatanganan SK Upah Minimum Sektoral Kota (UMS) Kota Batam, Senin (18/3). Unjuk rasa buruh di depan Gedung Graha Kepri, Batam Centre ini meminta agar Gubernur Kepri, Nurdin Basirun segera menandatangani UMSK yang sampai saat ini belum juga disahkan, meski sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2019.

Ketua Konsulat Cabang Federasi Sarikat Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Alfitoni menyampaikan, apa yang dilakukan Nurdin merupakan bentuk penindasan pada buruh. Janji yang selama ini disampaikan Nurdin untuk menandatangani SK UMSK ini terus diulur.

“Kami heran juga dengan gubernur, padahal semua mekanisme sudah dijalani,” ujarnya.

Pihaknya berjanji akan terus memperjuangkan nasib buruh di Batam. Memberikan ruang pada pekerja yang memang seharusnya mendapatkan imbalan lebih atas risiko pekerjaan yang mereka jalani.

Sampai nantinya SK UMSK ditandatangani, para buruh akan terus menyuarakan protes mereka melalui aksi unjuk rasa. Meskipun dalam prosesnya jumlah buruh yang hadir tidak selalu ramai, namun harapan dan tuntutan mereka tidak akan berubah, tetap menuntut gubernur Kepri segera menandatangi SK UMSK.

Lebih jauh, Alfitoni juga menyayangkan perwakilan pemerintah yang tidak merespons dengan maksimal. “Kita kejar di Tanjungpinang tidak ada, kami datangi di sini (Graha Kepri) tidak ada, padahal cuma tinggal menandatangi saja,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepri belum menandatangani upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam karena belum ada kesepakatan antara serikat buruh dan asosiasi pengusaha soal permasalahan ini. Meskipun sebelumnya para buruh mendesak agar UMS segera disahkan, Pemprov Kepri masih menunggu kesepakatan bersama.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih belum setuju dengan adannya UMS, sedangkan dalam aturan yang ada atau Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, UMS harus disepakati bersama antara pekerja dan pengusaha. Karena itu pihaknya belum mengesahkan UMS untuk Batam.

“Apindo belum setuju, belum ada kesepakatan. Jadi kami masih menunggu,” ujarnya, Kamis (28/2).

Terkait dengan tenggat waktu yang ditargetkan, Nurdin mengaku belum bisa memastikannya. Ia saat ini tengah mencari upaya alternatif agar UMS tidak terus menjadi polemik. Semua pihak diharapkan bisa sama-sama menahan diri agar Batam tetap kondusif dan menjadi daerah tujuan investasi.

Aturan UMS memang sudah diatur dalam PP 78 tersebut, di mana disebutkan bahwa Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi atau kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. “Karena itu saya juga sedang mempelajari aturan yang ada. Supaya kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan pihak manapun,” jelasnya. agung dedi lazuardi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com