SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Wali Murid Dimintai Rp2,5 Juta, Tersangka Pungli SMPN 10 Meraup Rp274 Juta

  • Reporter:
  • Sabtu, 21 Juli 2018 | 09:49
  • Dibaca : 591 kali
Wali Murid Dimintai Rp2,5 Juta, Tersangka Pungli SMPN 10 Meraup Rp274 Juta
Kapolresta Barelang Kombes Hengki (tengah) didampingi Kasatgas Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) AKBP Muji Supriadi dan Kasatgas AKP Andri Kurniawan saat gelar perkara pungli SMPN 10, kemarin. /teguh prihatna

LUBUKBAJA – Tersangka pungli SMPN 10 meminta calon wali murid membayar Rp2,5 juta agar anaknya diterima lewat jalur tidak resmi. Berdalih untuk bikin seragam sekolah, mereka berhasil meraup duit dari 171 calon murid dengan total Rp247.330.000.

Polresta Barelang menghadirkan tersangka kasus pungutan liar itu yang berjumlah lima orang dalam gelar perkara di Mapolresta Barelang, kemarin.

Lima orang itu yakni Ketua Komite SMPN 10 Baharuddin, Kepala Sekolah Rahib, Wakil Kepala Sekolah Antonius Yudi, dan dua guru honorer SMPN 10, Raturora dan Mismarita. Mengenakan sebo dan baju tahanan, kelimanya hanya tertunduk selama gelar perkara.

“Modus mereka meminta bayaran dari orang tua calon siswa dengan dalih untuk biaya pembuatan seragam,” ungkap Kapolresta Barelang Kombes Hengki saat gelar perkara, kemarin.

Hengki menyebut terdapat sekitar 171 calon wali murid yang dimintai membayar sejumlah uang sebanyak rata-rata Rp2,5 juta. “Ini tentu memberatkan calon wali siswa,” sambung Hengki.

Modus yang dilakukan tersangka adalah melalui pendaftaran online juga offline. Setiap calon wali murid akan dimintai uang tunai, namun dengan alasan untuk pembayaran seragam sekolah.
Padahal sekolah umumnya menyediakan tiga seragam wajib, yaitu baju olahraga, baju batik, dan baju melayu.

Sementara untuk baju putih biru dan pramuka, meski disediakan sekolah, wali murid diperkenankan membeli di luar. Sehingga jika ketiga seragam yang disediakan sekolah dikalkulasikan, maka harganya hanya bekisar Rp500 ribu saja.

“Berdasarkan pemeriksaan, calon wali murid telah menyerahkan sejumlah uang tunai agar anaknya diterima di SMPN 10 Batam. Karena terindikasi pungli, tim pun langsung bergegas turun ke lapangan,” kata dia.

Meski telah ditetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, menurut Hengki pihaknya masih menyelidiki peran masing-masing tersangka dalam pungli PPDB di SMPN 10 Batam. Besaran uang yang akan dibagikan kepada tiap tersangka pun belum diketahui.

“Dari hasil pemeriksaan, terdapat sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp274.330.000, empat buah telepon gengganm, satu buku tabungan, dan nota pembayaran,” tambah Hengki.

Rencananya Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Batam juga akan dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kelima tersangka pun dijerat pasal dengan pasal UUD no.20/2001 tindak pidana korupsi.

Hengki menerangkan pungli termasuk gratifikasi yang merupakan tindakan melanggar hukum. Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empattahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Seperti diberitakan, polisi menetapkan lima tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 10 Batam. Kepala SMPN 10 Batam yang ikut jadi tersangka langsung dicopot dari jabatannya, terhituna 17 Juli 2018.

Kasus ini bermula saat Rorita ditangkap Tim Saber Pungli. Dari pengembangan, petugas kemudian menangkap Mismarita dan Baharudin. Nama terakhir ditangkap di rumahnya, Perumahan Nusa Jaya, Seipanas pada Minggu (15/7) malam lalu.

Tety Riana Plt Kepsek

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Batam menunjuk wakil kesiswaan SMPN 10 Seipanas Tetty Riana Hutabarat menjadi Pelaksana tugas (PLT) sementara menggantikan Rahib yang jadi tersangka kasus pungli. Penunjukkan Plt Kepsek tersebut perintah dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala sekolah SMPN 10 Seipanas dan untuk menjalankan program kerja sekolah.

“Pak Rudi langung yang menunjuk secara lisan Plt tersebut,” kata Plt Kadisdik Batam Hendri Arulan, Jumat (20/7).

Hendri mengatakan penunjukkan Plt Tetty Riana Hutabarat juga telah melalui rapat Dinas Pendidikan, para guru, dan Walikota Batam di Gedung Pemko, Kamis (19/7) kemarin. “Kepala sekolah yang ditangkap Rahip tidak aktif lagi, pak Walikota langsung mencopot jabatannya,” sambung Hendri.

Mengenai permasalahan kasus pungli tersebut, lanjut Hendri, Dinas pendidikan mendapatkan surat dari pihak kepolisian Polresta Barelang untuk menjadi saksi tentang kasus PPDB tersebut.

Ia mengatakan kasus pungli yang dilakukan oknum kepala sekolah SMPN 10 Sei Panas tidak akan ada toleransi lagi, karena sudah mencemari dunia pendidikan di Kota Batam. “Seharusnya Batam menjadi kiblat pendidikan di Kepri, tapi karena ulah segelintir orang ini merusak dunia pendidikan,” katanya.

Terkait permasalahan pungli dalam PPDB di SMPN 10 Batam, Walikota Batam tidak terima adanya kepala sekolah yang masih berbuat seperti itu. Mengingat banyaknya masyarakat yang kurang mampu terpaksa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menyekolahkan anaknya.

“Untuk komite sekolah harus paham Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016,” ujar Hendri.

Hendri berharap dengan kejadian seperti ini, pihak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maupun guru tidak ada hak untuk mengambil hak masyarakat dalam PPDB. Pasalnya, penerimaan peserta didik baru ini adalah tanggungjawab pemerintah.

“Jangan sekali-sekali melakukan Pungli atau memeras orangtua siswa yang akan memasukkan anaknya sekolah. Penjara didepan mata,” ungkapnya. fathurrohim/romi kurniawan

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com