SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Wali Murid Protes Penerimaan Siswa Baru, Masuk Zonasi Tetap Tak Diterima

  • Reporter:
  • Selasa, 11 Juni 2019 | 10:41
  • Dibaca : 172 kali
Wali Murid Protes Penerimaan Siswa Baru, Masuk Zonasi Tetap Tak Diterima
Puluhan orang tua mendatangi kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, kemarin. /romi kurniawan

BATAMKOTA– Puluhan orang tua siswa mengadu ke Pemko Batam karena anaknya ditolak mendaftar di SMPN 42 dan SMPN 28 padahal alamatnya masuk dalam zonasi.

“Ada sekitar 70 anak di Kelurahan Belian tidak masuk zonasi,” ungkap Freddy Tanod, salah satu orang tua siswa saat ditemui di kantor Wali Kota Batam, kemarin.

Menurut Freddy, sesuai tempat tinggal seluruh anak tersebut masuk dalam zonasi SMPN 42 dan SMPN 28. Namun masalah muncul ketika mendaftar ke dua sekolah itu, sang anak ditolak sistem sekalipun alamatnya masuk dalam zonasi. “Anak saya dan anak lain bernasib sama, tidak masuk dalam zonasi. Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi,” sambung dia.

Dia menambahkan, sebagai orang tua bukannya tidak mau mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta tapi melainkan ingin mendapatkan hak yang sama. Pasalnya permasalahan ini bukan disebabkan nilai anaknya yang rendah, tapi melainkan karena belum mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak lainnya. “Kalau persoalanya terkait dengan nilai yang rendah, mungkin kami bisa terima. Tapi ini anak saya tidak masuk zonasi, gimana mau daftar,” katanya.

Kendati demikian Freddy percaya bahwa Pemko Batam bisa mencarikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Hasil pertemuan dengan Pemko Batam sendiri menurut dia, wali murid diminta untuk menunggu sampai pendaftaran ulang selesai, setelah itu nantinya akan didata jumlah siswa yang tidak masuk zonasi.

Para orang tua berharap Pemko Batam bisa mengakomodir para siswa yang tidak masuk dalam zonasi tersebut bisa masuk ke sekolah neger. Sehingga anak-anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya, pasalnya pendidikan bagi masyarakat juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu sebabnya pihaknya meminta solusi kepada Pemko Batam.

“Kami juga bayar pajak sama-sama dengan masyarakat lainnya, artinya kami juga memiliki hak yang sama,” katanya.

Arif Budiyanto, orang tua siswa lainnya percaya Pemko Batam bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan ini. Pasalnya masalah ini bukan dikarenakan faktor dari siswanya yang tidak bisa masuk sekolah negeri. Tapi melainkan sistem yang dibuat pemerintah sendiri. “Intinya kami datang ke sini untuk menyampaikan masalah kami kepada pemerintah. Kami yakin pemerintah bisa mencarikan jalan keluarnya,” kata Arif.

Sementara bagi Rista, juga orang tua yang hadir di Pemko Batam, mengaku kesulitan dengan sistem zonasi karena mempersulit siswa berprestasi untuk mendapatkan tempat di sekolah tersebut.

“Anak kami ada sekitar 70 orang yang tidak di terima di SMPN 42, padahal kami dekat dengan sekolah,” kata Rista.

Rista mengatakan, dalam sistem zonasi di wilayah tersebut, ada dua pilihan sekolah yaitu SMPN 42 dan SMPN 28. Namun, nama anak orang tua wali murid tidak ada dalam daftar dua sekolah. “Di SMPN 42 itu ada satu siswa yang di terima di luar sistem zonasi, sedangkan anak kami yang masuk zonasi sekolah tidak diterima. Sistem apa seperti itu,” tegasnya.

Lanjut Rista, wali murid heran dengan sistem zonasi PPDB, karena perumahan Rajawali dekat SMAN 3 bisa masuk di SMPN 42, sementara di Bukit Palem,Cendana,KDA,Centra Melati, Kopkar PLN, dan Taman Raya tidak diterima.

“Masa anak kami tidak dapat sekolah dekat rumah gara-gara nilai,” ujar Rista.

Rista menjelaskan, setelah mendatangi Asisten III Pemko Batam, orangtua wali murid mendapat masukan, bahwa setelah anak-anak yang diterima zonasi daftar ulang baru anak-anak yang tidak diterima dipikirkan. “Sampai tanggal 17 besok kepastiannya, pakah anak kami diterima atau tidak. Kalau tidak, kami akan melakukan orasi meminta kepastian,” kata Rista.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB tahun ini merupakan sistem berdasarkan aturan dari pemerintah pusat. Ia memintah masyarakat yang anaknya tidak masuk dalam zonasi untuk bersabar terlebih dahulu, pihaknya mengaku akan segera mengeluarkan kebijakan sebagai kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menurut dia, saat ini pihaknya masih berupaya menyelesaikan sistem zonasi yang dari pemerintah pusat tersebut. Setelah itu baru berapa siswa yang tidak masuk zonasi ini dicarikan solusinya. Hanya saja Rudi belum bisa menjelaskan secara detail seperti apa kebijakan yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Saya bukan tidak perduli, tapi kita selesaikan dulu sistem zonasi ini, karena kan aturannya dari pusat. Setelah itu baru nanti saya mengeluarkan kebijakan sebagai kepala daerah,” kata Rudi. ahmad rohmadi/romi kurniawan

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com