SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Waspada Flu Burung, Unggas Asal Malaysia Dilarang Masuk

  • Reporter:
  • Jumat, 7 September 2018 | 11:25
  • Dibaca : 196 kali
Waspada Flu Burung, Unggas Asal Malaysia Dilarang Masuk

SINDOBATAM – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian pusat menginstruksikan pelarangan pemasukan unggas dan produk unggas segar asal Malaysia. Pasalnya, di negara tersebut terjadi wabah Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) atau flu burung. Hal itu terkonfirmasi dari Immedite Notification World Animal Health Information System (Wahis) pada 30 Juli lalu dengan pengujian laboratorium atau serotipe H5N1.

Karena itu, Badan Karantina Pertanian menginstruksikan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian di seluruh Indonesia agar melakukan beberapa tindakan pencegahan.

“Melakukan tindakan karantina penolakan terhadap pemasukan unggas dan produk unggas segar (belum diolah) yang berasal dari Negara Malaysia setelah tanggal 9 Agustus 2018 ,” bunyi surat instruksi yang ditandatangani Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini tertanggal 9 Agustus lalu.

Sedangkan untuk produk unggas segar yang diproduksi di unit usaha pada tanggal 27 Juli 2018 atau sebelumnya, diizinkan pemasukannya. Hal itu dibuktikan dengan pencantuman tanggal produksi pada sertifikat kesehatan dan label kemasan.

Tak lupa, Badan Karantina Pertanian juga menginstruksikan seluruh jajaran petugas karantina untuk melakukan tindakan karantina lebih intensif (maximum security) dan segera dilakukan tindakan pemusnahan jika ditemukan indikasi positif HPAI untuk pemasukan unggas dan produk unggas segar dari Malaysia antara tanggal 27 Juli sampai 8 Agustus 2018.

“Dalam rangka mengantisipasi kejadian wabah dan penyebaran HPAI di dalam negeri, agar selalu meningkatkan pengawasan lalu lintas antar area,” Banun mengingatkan.

Dalam surat bernomor 13631/KR.120/K/08/2018 itu, Banun juga menginstruksikan agar segera membuat laporan apabila ditemukan kasus HPAI dan atau pelanggaran atas instruksi tersebut kepada Badan Karantina Pertanian.

Adapun, landasan hukum penerapan instruksi itu adalah Pasal 24 huruf c Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Juga, Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com