SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Waspadai Publikasi Data Pribadi di Media Sosial

  • Reporter:
  • Selasa, 20 Maret 2018 | 16:21
  • Dibaca : 327 kali
Waspadai Publikasi Data Pribadi di Media Sosial

JAKARTA– Masyarakat diimbau agar tidak mengumbar data pribadinya di media sosial (medsos). Sebab data pribadi tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Asosiasi Penyelenggara Teleko munikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyinyalir data pribadi yang tersebar di medsos tersebut bisa digunakan untuk penyalahgunaan data registrasi kartu prabayar. Penyalahgunaan data registrasi kartu prabayar juga bisa dilakukan oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan fasilitas di mitra operator yang tersebar di ratusan ribu outlet atau counter.

”Yang pertama perlu dipahami, apanya dulu yang bocor? Data yang beredar dan mengalir disimpan operator itu hanya nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK). Hanya berisi nomor saja, bisa apa orang dengan data NIK dan KK,” kata Ketua ATSI Merza Fachys dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (16/3). Menurutnya, operator hanya meneruskan dua nomor (NIK dan KK) itu ke database Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri untuk mendapat jawaban bahwa NIK dan KK sesuai atau tidak. ”Kalau se – suai, nomor itu benar. Bukan abal-abal, maka kita yakini orang ini benar,” ujarnya. Terkait kasus penyalahgunaan data registrasi kartu prabayar, Merza menjelaskan, setelah ditelusuri ada ibu-ibu minta dibantu meregistrasi kartunya di outlet.

”Kemudian ada orang datang, minta didaftarkan juga, akhirnya menggunakan data ibu tadi. Kemudian begitu terus, berulangulang. Nah, kebocoran data hanya bisa terjadi jika namanama keluar dari database Dukcapil. Padahal Dukcapil bilang, proteksinya sudah setengah mati,” ujarnya. Menurutnya, sengaja atau tidak sengaja data-data pribadi masyarakat telah beredar luas di internet. Hal itu tak lain dari perilaku di dunia siber. Berdasarkan data yang dimiliki ATSI, sebanyak 60% pengguna internet mengunggah fotonya di dunia maya. Tak hanya itu, 50% dari pengguna internet juga memberikan data berupa tanggal lahir dan 46% memberikan informasi mengenai email pribadinya. Lebih dari itu, 30% pengguna internet juga memberikan informasi alamat rumahnya dan bahkan 24% menuliskan nomor ponsel.

”Sengaja atau tidak, semua data pribadi kita di dunia maya itu ada. Kita sendirilah memberikan itu ke public domain. Di mana semua orang bisa melihat. Bahkan kita kadang dengan sengaja pernah bilang; kalau mau melihat emailsaya, lihat saja di Facebook,” ujarnya. Dengan banyaknya data yang dipublikasikan di internet, sudah pasti sulit dikontrol penggunaan data tersebut. ”Pengguna internet tak akan pernah tahu imbas dari datadata yang telah mereka publish melalui internet suatu hari nanti,” ujarnya. S e c a ra terpisah, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) selaku Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ahmad M. Ramli mengatakan, yang terjadi adalah penyalahgunaan data kependudukan oleh oknum untuk melakukan registrasi ulang nomor seluler.

Seluruh data kependudukan aman karena Kementerian Dalam Negeri mempunyai SOP ketat untuk melindunginya, selain itu operator memiliki ISO 270001. “Kemendagri SOP-nya ketat, operator seluler juga memiliki ISO 270001. Jadi kata-kata kebocoran itu terlalu tendensius, yang terjadi penyalahgunaan data untuk re – gistrasi,” tutur Ramli. Sebelumnya Ahmad M. Ramli menegaskan, tidak ada kebocoran terhadap data NIK dan KK. Namun, dia mengakui, jika ditemukan ada penyalahgunaan data pribadi tersebut. Ahmad M. Ramli membenarkan adanya laporan masyarakat mengenai pendaftaran nomor dalam jumlah banyak dan memakai satu NIK tertentu. Pihaknya juga telah mendalami dan tidak menemukan ada kebocoran data dari sistem.

“Yang terjadi saat ini menjadi berita adalah penyalahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data,” ujar Ramli. Dia mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati menjaga identitas individu, terutama saat meminta bantuan melakukan registrasi prabayar. Untuk mencegah kasus serupa, BRTI menggandeng Bareskrim Polri melakukan penelitian terhadap kasus yang terjadi di masyarakat. Langkah itu dilakukan sejalan dengan upaya pembersihan (cleansing ) data kartu prabayar yang sudah teregistrasi.

Menurutnya, penyalahgunaan data bisa saja terjadi karena banyak pihak memberikan data-data terkait dengan pembelian atau pengajuan kredit. Dia menegaskan langkah pertama pencegahan yang dilakukan BRTI adalah meng-unreg nomor yang diketahui tidak sesuai.

Sudarsono/ant

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com