SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Wujudkan Pemilu Berintegritas demi Indonesia Lebih Baik

  • Reporter:
  • Rabu, 17 April 2019 | 18:02
  • Dibaca : 104 kali
Wujudkan Pemilu Berintegritas demi Indonesia Lebih Baik
ilustrasi

JAKARTA – Tepat hari ini, 17 April 2019, Indonesia menggelar coblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Gawai ini bukan sekadar menentukan arah kepemimpinan bangsa ini ke depan tapi juga menjadi pertaruhan sejauh mana bangsa ini mampu melaksanakan proses demokrasi paling subtantif ini demi membuktikan Indonesia benar-benar salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Pemilu kali ini terbilang istimewa. Pasalnya, sekitar 192 juta warga Indonesia yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden berbarengan dengan anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR, dan DPD. Inilah kali pertama dalam sejarah demokrasi negeri ini pemilihan presiden (pilpres) digelar secara bersamaan dengan pemilihan legislatif (pileg).

Idealisme pemilu tersebut bisa terwujud jika masyarakat secara maksimal berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani; peserta pemilu –termasuk partai politik dan tim sukses- mampu bersama-sama mendorong terwujudnya pemilu demokratis tanpa money politics; dan pelaksana pemilu –Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)- mampu menegakkan pemilu secara jujur dan adil. Hanya dengan prasyarat-prasyarat itulah pemilu berintegritas bisa diwujudkan demi masa depan Indonesia lebih baik.

Pada akhirnya, sebagai kontestansi politik, pemilu akan menghasilkan pihak yang kalah dan yang menang. Karena itu semua pihak harus menegaskan komitmennya untuk siap menang dan kalah. Siapapun yang memenangkan pertarungan pilpres, dan pileg di semua tingkatan harus dihormati, karena sejatinya itulah kehendak rakyat.

Harapan untuk mewujudkan pemilu berintegritas disampaikan sejumlah tokoh, di antaranya Cendekiawan Muslim, Komaruddin Hidayat dan Rohaniawan Romo Benny Susetyo. Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir juga telah menyampaikan pesan serupa.

Komaruddin Hidayat, misalnya,mengajak seluruh masyarakat Indonesia, untuk menjadikan 17 April ini sebagai pesta demokrasi yang sesungguhnya. Hal ini bisa terwujud jika masyarakat memilih sesuai dengan pilihan masing-masing dengan penuh sukacita.“Tanggal 17 April ini mari kita jadikan hari pesta demokrasi, kita memilih capres sesuai dengan pilihan masing-masing dengan gembira,” ucapnya.ujar Komaruddin Hidayat.

Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lantas mengajak seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Dengan demikian, kewajiban sebagai warga negara bisa terpenuhi.“Sebagai warga negara, kita berhak mengkritik atau berharap pada presiden dan kabinetnya agar bekerja dengan baik. Jadi, sebaiknya kita menggunakan hak pilih kita, jangan golput,” imbau Komaruddin.

Dia juga mengingatkan agar siapapun presiden yang terpilih sebagaimana hasil rekapitulasi di KPU harus dihormati, disambut dan didukung oleh semuanya. Dia meminta kepada para pendukung agar baik yang kalah maupun yang menang jangan bersikap berlebihan.“Para pendukung yan menang jangan mabuk, yang kalah jangan ngamuk. Siapapun pemenangnya yang menang adalah rakyat Indonesia,” tegasnya.

Romo Benny Susetyo juga mengajak masyarakat berbondong-bondong menggunakan hak pilih dan memilih berdasarkan pertimbangan nurani. Dia mengakui bahwa tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan mencari pemimpina. Sehingga, gunakan prinsip ‘maklum’ dengan mencari pemimpin yang dosanya paling kecil. Cari pemimpin yang mampu menjaga demokrasi, menjaga keragaman, kemajemukan dan ke-Indonesiaan.“Jadi nggak ada pemimpin yang sempurna tapi mencegah yang terburuk memimpin. Itu prinsipnya,” tegasnya.

Sementara itu Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Standarkia Latief mengajak semua pihak untuk menikmati pesta demokrasi ini dengan penuh kegembiraan. Dia juga mengimbau masyarakat, terutama penyelenggara dan peserta pemilu untuk mencegah sekecil apapun potensi kecurangan yang bisa mengganggu jalannya pemilu. “Potensi itu di antaranya soal ketersediaan kertas suara yang terbatas tak sesuai, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bermain, itu menjadi sumber keributan,” ujarnya di sela diskusi bertajuk “Cegah Pemilu Curang, Ayo Jaga TPS” di Jakarta, kemarin.

Dia menandaskan, sejauh semua aturan regulasi yang ada dijalankan secara konsekuen oleh semua pihak terkait, segala potensi kecurangan itu bisa dicegah. Menurutnya, dalam berbagai penyyelenggaran pemilu, mulai pilkada, pileg, maupun pilpres, masa paling rawan adalah pengiriman surat suara yang sudah dicoblos dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Suara 10.000 bisa menjadi 1.000 atau sebaliknya. transisi dari TPS ke kecematan itu paling rawan. Itu kasus-kasus yang sudah-sudah dari pilkada, pileg maupun pilpres, konflik itu berawal di situ, akhirnya berlanjut sampai ke atas,” paparnya.

Kesiapan KPU dan Bawaslu

KPU dan Bawaslu menyatakan sudah melakukan persiapan optimal dalam menghadapi puncak pemilu 2019 yaitu hari pemungutan suara. Mereka pun berharap pemilu bisa berjalan lancar dan aman.

Kesiapan KPU menjalankan coblosna hari ini disampaikan Komisioner KPU Pramono Ubaid. Dia memastikan persiapan menjelang Pemilu 2019 untuk calon presiden dan legislatif sudah rampung. Kebutuhan pencoblosan juga sudah dikirim dari kota/kabupaten ke masing-masing kecamatan.”Termasuk penggantian surat suara yang rusak, sudah kami kirim, tinggal kami pastikan logistik sampai sebelum 17 April,” ucapnya (16/4) di Gedung KPU Jakarta.

Komisoner KPU Ilham Saputra juga menegaskan KPU telah meminta bantuan ke TNI untuk membantu pendistribusian logistik di daerah dengan medan sulit. ‘’Saat ini masih ada sejumlah daerah yang membutuhkan tambahan logistik. “Memang daerah-daerah yang sulit kami jangkau, kami minta bantuan dari TNI,” katanya.

Senada, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro juga menegaskan kesiapan Bawasli mengawal pemilu. Dia pun mengimbau seluruh jajaran Bawaslu Propinvi hingga tingkat bawah melakukan doa bersama sebelum Pemilu dilakukan besok. ‘’Tujuannya, pelaksanaan pencoblosan Pemilu hingga proses penghitungan berjalan dengan baik, lancar, dan aman,’’ ujar dia.

Gunawan mengaku pihaknya telah melakukan video conference dengan jajaran Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia terkait hasil patroli pengawasan sebelum memasuki masa pemilihan pada 17 April 2019. Langkah ini dilakukan utuk memastikan distribusi buku saksi untuk partai politik, kesiapan anggaran, serta hasil patroli pengawasan sebelum melakukan pemilihan.

“Sebagian Bawaslu Provinsi menyebut distribusi buku saksi telah didistribusikan dengan baik. Misalnya di Provinsi Kalimatan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat dan beberapa wilayah lainnya,” ucapnya.

Dia juga menyampaikan kepada seluruh anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota agar tidak ragu menindak jika ditemukan politik uang. Pasalnya, dalam video conference tersebut beberapa Bawaslu Provinsi melaporkan temuan mereka terhadap maraknya politik uang.

“Seperti Bawaslu Provinsi Lampung melaporkan hasil pengawasan jajarannya ditemukan beberapa pelanggaran politik uang. Lampung jangan ragu dalam memberantas politik uang,” jelasnya.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagdja memasaikan Bawaslu turut serta melakukan langkah antisipatif dalam mencegah adanya praktik pelanggaran Pemilu. Seperti kegiatan patroli pengawasan guna mencegah praktik politik uang di masa tenang Pemilu yang berlangsung 14-16 April 2019.

Bagja pun mengungkapkan, beberapa tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu kali ini. Diantaranya: terkait hak pilih, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah hak suara, kampanye, logistik Pemilu. Baginya, masalah yang cukup mengkhawatirkan, yakni beredarnya fitnah berkaitan dengan suku agama dan ras (SARA) yang disebarkan di media sosial.

“Kami telah melakukan pencegahannya, melakukan MoU dengan Kemenkominfo, KPU dan beberapa platform media, Facebook, Google untuk me-take down jika ada kampanye di media sosial berbau fitnah suku agama ras dan berita hoaks. Ini sudah dilakukan,” pungkasnya.

mula akmal/abdul rochim/kiswondari

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com