SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

APBD 2020 Defisit Rp40 Miliar

  • Reporter:
  • Senin, 21 Oktober 2019 | 11:12
  • Dibaca : 105 kali
APBD 2020 Defisit Rp40 Miliar
Ilustrasi

BATAMKOTA – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2020 mengalami defisit sekitar Rp40 miliar. Defisit tersebut sesuai dengan hasil harmonisasi dan sinkronisasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batam Hendra Asman mengatakan, defisit anggaran sekitar Rp40 miliar disampaikan oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi dalam penyampaian RAPBD 2020 di DPRD Batam, beberapa waktu lalu. Defisit tersebut rencananya akan ditutupi menggunakan anggaran dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2019.

Pemko Batam diminta transparan melaporkan sebab terjadinya defisit tersebut agar pemerintah daerah bersama DPRD Batam dapat mencari solusi atas permasalahan tersebut.

“Kami ingin Wali Kota Batam untuk menjelaskan secara jelas, tegas dan transparan sebab terjadinya defisit APBD tahun 2020,” ujarnya di Batam Centre, Minggu (20/10).

Keterbukaan ini, katanya, untuk menjalin kerja sama dan saling bahu membahu antara eksekutif dan legislatif dalam mencari solusi jika dianggap bermasalah. Karena anggaran yang defisit, sering dianggap bukan suatu masalah.

Ia mengatakan dalam dokumen RAPBD Batam 2020, pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020 ditargetkan Rp1,3 triliun. Angka tersebut hanya naik 3,44 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan PAD tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2019. Di mana pertumbuhan PAD mencapai 9,35 persen. Menurut dia, penurunan PAD tahun 2020 disebabkan belum maksimalnya pengelolaan pajak dan penerimaan dari retribusi daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Buat sementara waktu dapat kami asumsikan sumbangan dari pertumbuhan PAD tahun 2020 masih belum berimbang, antara pajak daerah dab retribusi daerah secara besaran persentase,” katanya.

Namun secara besaran fiskal kumulatif kontribusi pajak daerah adalah sebesar lebih kurang 8,35 persen dari besaran PAD yaitu sebesar Rp1,3 triliun. Oleh karena itu, fraksi Golkar menilai diperlukan dengan sungguh-sungguh upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan besaran fiskal dan retribusi daerah.

“Di samping tetap mempertahankan dan meningkatkan efektivitas kontribusi pajak daerah dan dan mengoptimalisasi penambahan penggunaan tiping box di setiap rumah makan, hotel, warung kopi secara signifikan agar meningkatkan besaran PAD Batam ke depannya,” jelasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Batam Putra Yustisi Respaty menambahkan, sesuai dengan hasil harmonisasi dan sinkronisasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam kepada Badan Anggaran (Banggar) pada 15 Oktober lalu, terjadi defisit anggaran sebesar Rp40 miliar.

“Kami ingin bisa dibahas lebih insentif dan mendalam lagi agar solusi dari kekurangan anggaran tersebut dapat dijadikan perhatian dalam pembahasan di tingkat komisi maupun banggar,” kata Putra.

Fraksi PDIP, katanya, juga menyoroti Program Infrastruktur Kelurahan (PIK) mencapai Rp1,5 miliar per kelurahan dalam RAPBD 2020 yang tujuannya adalah untuk pembangunan infrastruktur di kelurahan-kelurahan. Padahal di satu sisi ada OPD yang serupa melakukan tugas yang sama seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Batam.

Menurutnya, dari sisi efektivitas tentunya berpengaruh pada duplikasi kegiatan dan pertanggungjawabannya. Jika memang tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan, harusnya PIK difokuskan saja di hinterland, tidak lagi di mainland.

“Dan anggaran lainnya bisa dialokasikan ke program lainnya seperti pembangunan gedung-gedung sekolah atau program kesehatan lainnya,” ujarnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Batam Syahrul mengatakan, sangat perlu dilakukan pengawasan menyeluruh terhadap nota kesepakatan dari hasil harmonisasi dan sinkronisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan TAPD Kota Batam.

Namun perlu diperhatikan bahwa pada 15 Oktober, TAPD menyampaikan ke Banggar telah terjadi kekurangan (defisit), menurut hemat kami kekurangan anggaran tersebut perlu adanya pembahasan menyeluruh di tingkat komisi dan Banggar,” kata Syahrul.

Sementara itu jawaban Wali Kota Batam atas pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Batam akan disampaikan dalam Rapat Paripurna di DPRD Batam, Senin (21/10).

Diberitakan sebelumnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2020 sebesar Rp2,926 triliun. Proyeksi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp82 miliar atau naik 2,91 persen dibandingkan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, pendapatan APBD Batam tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp2,871 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp47 miliar.

“Adapun rencana penerimaan pendapatan APBD Batam 2020 dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,396 triliun. Target tersebut naik Rp46 miliar atau naik 3,44 persen,” kata Rudi dalam Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Wali Kota Batam atas RAPBD 2020 di DPRD Batam, Rabu (16/10).

PAD Batam yang ditargetkan, katanya, terdiri dari pajak daerah sebesar Rp1,129 triliun, retribusi daerah Rp116 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12 miliar, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp138 miliar.

Selanjutnya penerimaan dana perimbangan Batam tahun 2020 direncanakan sebesar Rp1,171 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp22 miliar atau naik 1,95 persen.

Adapun sumber pendapatan dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak sebesar Rp104 miliar, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp109 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp692 miliar, Dana Alokasi Khusus Rp265 miliar.

“Lain-lain pendapatan yang sah untuk lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan sebesar Rp302 miliar atau turun 6,45 persen,” katanya.

Rudi menambahkan, pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp101 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp201 miliar.

Selanjutnya, belanja tidak langsung Rp1,088 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp75 miliar atau naik 7,44 persen. Belanja pegawai sebesar Rp973 miliar, belanja hibah sebesar Rp103 miliar.

“Belanja bantuan sosial sebesar Rp6,342 miliar. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp1,831 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp3 miliar. Sedangkan rencana anggaran belanja langsung sebesar Rp1,837 triliun atau naik Rp7,282 miliar,” katanya. iwan sahputra

 

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com