SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Aturan Titik Zonasi Taksi Online, Hindari Bentrok di Lapangan

  • Reporter:
  • Kamis, 5 Desember 2019 | 10:59
  • Dibaca : 84 kali
Aturan Titik Zonasi Taksi Online, Hindari Bentrok di Lapangan
Ilustrasi DOK SINDO BATAM

BATAMKOTA – Pemko Batam mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri segera mengeluarkan regulasi terkait titik zonasi taksi online. Peraturan ini dinilai penting untuk mengakhiri bentrokan yang sering terjadi antara taksi online dengan taksi pangkalan.

Menyikapi bentrokan yang sering terjadi di lapangan antara sopir taksi online dan taksi konvensional, Pemko Batam kembali menyurati Gubernur Kepulauan Riau, perihal Penyelesaian Permasalahan Angkutan Sewa Khusus (taksi online) pada Rabu (4/12).

Dalam surat bernomor 06/DISHUB-AKT/XII/2019 dan diteken Wakil Wali Kota Batam H Amsakar Achmad tersebut berbunyi: Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 118 Tahun 2018, tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus pasal 18 huruf (a) dinyatakan bahwa, izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) diberikan oleh Gubernur yang wilayah operasinya dalam satu daerah provinsi sebagai wilayah dekonsentrasi.

Pemerintah Kota Batam bersama SKPD Kota Batam dan DPRD Kota Batam, telah berperan aktif pada setiap penyelesaian permasalahan dan keributan yang terjadi di lapangan antara pengemudi taksi konvensional dan pengemudi angkutan sewa khusus (online).

Pada alinea terakhir berbunyi: Dalam rangka kepastian berusaha di bidang pelayanan angkutan orang yang berdampak kepada kondusifitas Kamtibmas di Kota Batam, kami harapkan kepada Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau selaku yang berwenang memberikan izin angkutan sewa khusus, untuk dapat mencarikan titik temu dan solusi yang permanen agar permasalahan angkutan sewa khusus ini tidak terjadi lagi di Kota Batam.

Di akhir surat ini ditembuskan kepada Ketua DPRD Provinsi Kepri, Ketua DPRD Kota Batam, Kapolresta Barelang, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.

“Saya berharap dari provinsi ada sikap tegas. Karena yang merasakan adalah Batam. Kalau ada kericuham terus akan rusak investasinya,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam Rustam Efendi.

Peraturan tersebut, katanya, seperti Surat Keputusan (SK) atau Surat Edaran (SE) yang menentukan titik antar jemput yang diperbolehkan bagi taksi online. Selama ini, menurut dia, kesepakatan terkait zonasi tersebut tidak mengikat karena hanya berdasarkan kesepakatan saja.

“Tanpa ada hitam di atas putih. Jadi kesepakatan yang sudah dibuat itu sudah tidak berlaku lagi. Dan kericuhan taksi online dan konvensional terjadi lagi,” ujarnya.

Rustam mengajak seluruh masyarakat Batam dapat menjaga kondusivitas Batam karena menjadi tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara. Apalagi kericuhan yang sering terjadi berada di kawasan objek-objek vital seperti pelabuhan dan bandara.

“Kita sama-sama menjaga kota Batam ini. Kalaupun terjadi ribut seperti ini tidak dapat rezeki. Di daerah vital pula, bandara dan pelabuhan internasional. Saya minta kebijakan atau edaran dari provinsi,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, ada sekitar 1.800 taksi pangkalan dan sekitar 3.000 taksi online sesuai data yang dimiliki Dishub Batam. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan Permenhub tentang taksi online. Salah satu aturan yang harus dilakukan oleh taksi online yaitu wajib berbadan usaha maupun perorangan.

“Dan pemerintah provinsi sudah menetapkan kuota untuk taksi online sebanyak 300 unit dan 13 badan usaha. Tapi karena tidak ada hitam di atas putih, ya tidak ada titik temunya,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com