SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Balai Latihan Kerja Terkendala Lahan

  • Reporter:
  • Selasa, 7 Agustus 2018 | 14:06
  • Dibaca : 503 kali
Balai Latihan Kerja Terkendala Lahan
ilustrasi

BATAM KOTA – Impian Batam memiliki gedung Balai Latihan Kerja (BLK) gagal. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menunda pembangunan gedung tersebut karena terkendala masalah lahan.

“Kementerian dan Bappenas maunya tanah itu minimal sudah di PL. Tapi sampai sekarang masih proses, sehingga tahun ini tidak jadi dibangun,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Rudi Sakyakirti, kemarin.

Dia mengatakan lahan sekitar 2 hektare di Kecamatan Sagulung masih belum diserahkan warga kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, sebagai pemegang hak kelola lahan. Secara administratif, kata dia, setelah warga menyerahkan lahan kepada BP Batam, baru nanti akan diterbitkan PL yang diserahkan kepada Kementerian. “BP masih ada proses penyerahan lahan dari masyarakat ke BP, ini sedang diselesaikan sekarang,” katanya.

Sedangkan Pemko ikut memfasilitasi penyerahan lahan dari masyarakat ke BP Kawasan Batam melalui camat di sana, demi menggesa proses administrasi legalitas lahan.

Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dana untuk membayar uang sewa lahan atau Uang Wajib Tahunan (UWT) kepada BP Batam sesuai aturan. Kemudian, pembangunan fisik direncanakan dimulai tahun depan.

“Kalau PL keluar tahun ini, maka akan dibayar langsung UWT dan segala macamnya. Persiapan administrasi disiapkan tahun ini,” ujarnya.

Selain itu, Kemenaker juga sudah menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, termasuk bila ada pembengkakan dana dari yang direncanakan tahun lalu. “Anggaran fleksibal kata kementerian, tergantung kebutuhan batam berapa. Kalau tahun kemarin Rp45 miliar, minimal segitu. Anggaran menyesuaikan saja, dan mereka tetap menganggarkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kota Batam terancam batal memiliki gedung Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis kemaritiman, sebab hingga saat ini status lahan di Tanjunggundap, belum juga diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Pemerintah pusat akan mengalihkan bantuan ini ke daerah lain jika Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam tidak segera menyelesaikan status lahan hingga akhir bulan ini.

“Informasi dari pusat ini harus selesai akhir bulan ini. Jika sampai akhir bulan tak kunjung ada kejelasan, maka Batam dianggap menolak, dan anggaran otomatis diberikan ke daerah lain. Ini harus cepat,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho.

Dia sangat menyanyangkan kalau pembangunan BLK sampai dialihkan ke daerah lain, karena anggaran pembangunan besar dan APBD Batam tak mampu menganggarkannya. Udin juga mengimbau kepada masyarakat di sekitar Tanjunggundap untuk proaktif membantu pembangunan gedung BLK ini, karena akan berdampak langsung bagi lokasi tersebut serta akan meningkatkan perekonomian penduduk sekitar.

“Karena begitu BLK dibangun, otomatis banyak warga ikut pelatihan, akan ke sana. Itu yang akan mengangkat ekonomi sekelilingnya,” ujarnya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com