SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

BNP Gugat IMB Apartemen Formosa

  • Reporter:
  • Senin, 19 Agustus 2019 | 13:08
  • Dibaca : 236 kali
BNP Gugat IMB Apartemen Formosa
Kuasa Hukum PT Batama Nusa Permai, Nur Wafiq Warodat.

LUBUKBAJA – PT Batama Nusa Permai (BNP) mengajukan gugatan terhadap Kepala BPM PTSP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan Apartemen Formosa Residence.

“Kami sudah ajukan gugatan PTUN terhadap Kadis BPM PTSP Kota Batam, objeknya adalah IMB terhadap Apartemen Formosa Residence,” kata kuasa hukum PT Batama Nusa Permai, Nur Wafiq Warodat, Jumat (16/8).

Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara No 03/G/2019/PTUN.TPI. Gugatan ini diajukan lantaran Apartemen Formosa Residence berdiri di atas sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung tempatan.

“Hal tersebut melanggar Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Dia mengatakan, bahwasanya PT Artha Utama Propertindo (AUP) menyalahi ketentuan terkait implementasi izin. Di mana IMB maupun fatwa planologi atas nama Arif Budiman Jamonang terbit untuk lahan seluas 4.836 meter persegi, namun kenyataannya bangunan Apartemen Formosa Residence setinggi 36 lantai tersebut dibangun PT AUP di atas lahan seluas 1.889 meter persegi.

“Saya katakan PT AUP belum punya izin, karena itu atas nama Arif Budiman Jamonang dan dia adalah pemilik lahan yang lama seluas 4.836 meter persegi. PT AUP membeli lahan itu hanya sebagian yakni 1.889 meter persegi,” jelasnya.

Menurut dia, bangunan setinggi 36 lantai, luasnya 44.000 meter Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB) bangunan yang semula 78,15 persen telah berubah menjadi 88 persen.

“Bayangkan, bangunan sebesar itu hanya menyisakan lahan kosong untuk penghijauananya hanya tersisa 12 persen,” katanya.

Terkait ini, pihaknya ingin menguji sebagai sosial kontrol juga. Selain itu, alasan objektif ini adalah bagian dari desain yang merugikan pihaknya karena menurutnya PT AUP diduga telah menyalahi ketentuan terkait akses keluar masuk berdasarkan Surat Persetujuan Andalalin No 551.11/PHB-D/106/VII/2016 tanggal 29 Juli 2019.

“Semestinya, mereka itu melalui jalan apartemen sebelah Kompleks Center Point yang berhubung langsung dengan Jalan Imam Bonjol. Namun nyatanya mereka menyeberang sungai ke lingkungan Kompleks Nagoya Citywalk dengan memanfaatkan fasilitas jalan, penerangan, serta penghijauan Kompleks Nagoya Citywalk,” terangnya.

Nur Wafoq menegaskan, bahwasanya jalan tersebut adalah milik PT BNP. Pihaknya juga menyesalkan pembongkaran pohon Ketapang Kencana berusia 10 tahun yang berada di lokasi tersebut.

“Jalan ini kami yang bangun, mereka keliru mengira itu adalah jalan umum, itu jalan khusus yang belum ada dibangun pemerintah,” ujarnya.

Ditegaskannya, bahwa memang berdasarkan PL yang dimiliki pada tahun 2013, jalan tersebut tidak masuk. Namun hal ini memang wajar karena yang diterbitkan pada PL itu jalan tidak termasuk.

“Bagaimana ceritanya ada alokasi lahan yang sudah dibuatkan jalan dibuatkan PL-nya, yang diterbitkan PL itu hanya lahan yang dijadikan bangunan tidak mungkin jalan dimasukkan PL dan acuannya kami tetap PL tahun 1983, karena kami yang buat jalan dan tidak ada kontribusi pihak lainnya,” jelas Nur Wafiq.

Terkait gugatan PT AUP yang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Batam terhadap PT Supreme Nusa Permai (SNP), menurutnya mengada ada. Karena tanpa melibatkan Arif Budiman Jamonang dan karena PT AUP dapat izin dari Pemko dan BP Batam, namun pihak PT AUP tidak melibatkannya.

“Gugatan di PN adalah asalan sesuai gugatan yang benar, itukan izin atas nama Arif Budiman Jamonang kenapa mereka tidak libatkan dan kenapa juga tidak tidak melibatkan Pemko dan BP Batam,” ujarnya.

Dalam gugatan tersebut, PT AUP hanya menggugat PT SNP yang hanya pengelola saja. Pihaknya mempertanyakan mengapa PT AUP tidak menggugat PT BNP.

“Kenapa tidak menggugat PT Batama Nusa Permai yakni pemilik lahan dan mereka hanya menggugat PT Supreme Nusa Permai selaku pengelola kawasan ini,” ujarnya.

Apalagi menurutnya, materi gugatannya seolah-olah PT SNP menghalangi akses mereka selama 8 bulan. “Padahal tidak ada dihalangi dan akses mereka itu tetap ada,” ujarnya.

Sementara itu, PT SNP membantah bahwasanya pihaknya meminta sejumlah uang. Menurutnya, satu sen pun pihaknya tidak pernah meminta angka kontribusi dan tidak menutup kemungkinan akan ada upaya hukum terkait tuduhan tersebut.

“Bagi kami itu fitnah yang disampaikan secara terbuka dan terang-terangan, dan saya belum mendapat informasi dari Pak Suhendro, namun kami kasihan beliau yang tidak ada kepentingan apapun justru malah dilibatkan,” ujarnya. dicky sigit rakasiwi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com