SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Caleg Mulai Saling Sikut

  • Reporter:
  • Kamis, 25 April 2019 | 22:18
  • Dibaca : 230 kali
Caleg Mulai Saling Sikut
Anggota KPPS 53 Perumahan Villa Sempurna, Kelurahan Seiharapan, Sekupang mengenakan seragam SD di Pemilu 2019, Rabu (17/4). Keunikan ini bertujuan menarik pemilih datang ke TPS untuk menekan angka golput. f agung dedi lazuardi

BATAM – Persaingan antar caleg tak hanya sebelum pencoblosan. Kini, muncul banyak laporan soal caleg mulai saling sikut dalam rekapitulasi surat suara. Tak hanya antar pantai, caleg sesama satu partai pun saling sikut.

Modusnya, dengan mengurangi suara caleg lain di luar partainya maupun sesama caleg di satu partai. Kemudian suara caleg lain itu dimasukkan ke dalam suara caleg tersebut.

Kasus ini dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam. Selain persaingan, juga ada laporan tentang hasil rekapitulasi suara milik internal partai tak sama dengan hasil rekapitulasi di PPK.

Laporan saling sikut sesama caleg dari partai yang sama masuk ke Bawaslu, kemarin. Bawaslu Kota Batam menerima laporan penggelembungan suara dua caleg Partai Golkar, Rabu (24/4). Mereka dilaporkan sesama caleg partai Golkar berinisal IA.

Anggota Bawaslu Kota Batam Mangihut Rajagukguk mengungkapkan, dua caleg Partai Golkar itu telah diperiksa di kantor Bawaslu, kemarin sore. Keduanya mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Batam. “Diduga mengubah formulir hasil rekapitulasi suara C1 di dapil Batam 1 (Batamkota-Lubukbaja),” ujar Mangihut, kemarin.

Bawaslu menerima laporan dugaan kecurangan itu dari internal Golkar yang menyebut formulir C1 internal diubah. Kejadiannya di Kecamatan Batamkota. Setelah pemeriksaan dua caleg yang bersangkutan, penyelidikan akan dimulai dari PPS di kelurahan dan PPK di kecamatan.

Mangihut menegaskan pemeriksaan kemarin belum bisa diputuskan apakah kedua caleg tersebut terbukti mengubah C1. “Bawaslu dan Gakkumdu masih melakukan pemeriksaan. Akan diinvestigasi sehingga mendapat titik terang,” sambung dia.

Pengusutan kecurangan formulir rekapitulasi suara pemilihan DPRD Kota Batam ini menjadi yang pertama. Menurut Mangihut, sebelumnya ada laporan penggelembungan suara di formulir C1 pemilihan DPD RI. Bawaslu, kata mantan komisioner KPU Kota Batam itu, menerima laporan peserta pemilu dan masyarakat jika menemukan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

Adapun caleg Golkar yang melaporkan temuan hasil rekapitulasi suara C1 diubah, IA, menyerahkan penanganan laporan kepada penasihat hukumnya, Kaspol Jihad. IA mendapat nomor urut 2 di daftar caleg Golkar untuk Dapil Batam 1 (Batamkota-Lubukbaja). “Ketahuan setelah salah satu staf Golkar menelpon dan mengatakan adanya perbedaan hasil suara di form C1. Ada yang berubah,” ungkap Kaspol

Dia merinci, pada formulir C1 itu terlihat ada penggelembungan suara dua caleg Golkar. Sementara, suara IA berkurang. “Kami langsung melaporkan kasus pencurian suara itu ke Bawaslu karena suara pak IA dicuri,” ujarnya.

Seluruh temuan suara hilang itu telah diserahkan Bawaslu sebagai bukti. Namun Kaspol menyebut beberapa temuan suara IA berkurang di tiga TPS yakni sebanyak 70 suara, 17 suara dan 16 suara. IA, sambung Kaspol, tidak terima dengan pencurian suara yang dilakukan caleg dalam internal Golkar. “Kami serahkan ke Bawaslu untuk diusut tuntas. Itu suara rakyat, tidak boleh siapa pun yang mengubah hasilnya,” tegasnya. Untuk diketahui, Dapil Batamkota-Lubukbaja memiliki jatah 12 kursi. Golkar pada Pemilu 2014 mendulang dua kursi.

PKB Lapor Bawaslu
Selain intrik di internal partai, ada juga laporan suara partai dicurangi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi pelapor yang pertama. Ketua DPC PKB Batam, Jeffy Simanjuntak, melapor temuan suaranya berkurang ke Bawaslu, Senin (22/4). Laporan itu menyebut suara PKB di Dapil Sekupang-Belakangpadang hilang.

“Dari 27 suara, tinggal 6 suara,” ungkap Jefrry, Selasa (23/4).

PKB baru menyadari perbedaan suaranya saat penghitungan suara di PPK Sekupang yang berlangsung di GOR Raja Jakfar, Senin (22/4). PKB membandingkan formulir C1 asli yang mereka punya. Jefrry meminta Bawaslu dan menyurati KPU tentang permohonan PKB membuka kotak suara. “Bukan soal benar atau salah. Ini hak suara bangsa, jangan sampai pemilu dinodai,” tutur dia.

Menanggapi permintaan Partai Keadilan Bangsa (PKB) untuk membuka ulang kotak suara TPS 1 Kecamatan Sekupang, Komisioner Bawaslu Batam Mangihut Rajagukguk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Panwascam.

Mangihut menjelaskan, permintaan menghitung kembali kotak suara TPS 1 tidak bisa dipenuhi, pasalnya, protes yang dilayangkan PKB terjadi pada saat pleno lanjutan di TPS 3. Seharusnya kata Mangihut, protes dilayangkan pada saat pleno TPS 2.

“Nah itu harusnya mereka protes pada saat pleno TPS 1 dilakukan karena menurut mereka ada perbedaan di TPS 1 di form C1 mereka, kemudian kan seluruh saksi sepakat untuk dilanjutkan,” ujarnya di GOR Raja Jafar Tiban Indah, Rabu (23/4).

Mangihut sudah memberikan rekomendasi kepada Panwascam untuk membuka plano, dari hasil plano hasil seluruh saksi hampir sama. Ketika sudah sampai di pleno TPS 3 tidak boleh lagi protes lantaran berdasarkan kesepakatan seluruh saksi.

“Biarkan mereka berjalan, kalau nanti seperti itu terus berubah-berubah kapan selesainya,” tegas dia.
Proses rekapitulasi suara yang sedang berjalan tak boleh diperlambat atau dihentikan, kecuali seluruh saksi sepakat membuka kotak suara atau menghentikan sementara (skorsing) Untuk menghitung ulang. “Itu tergantung kesepakatan pleno semua saksi, sejauh ini semua proses rekapitulasi sesuai SOP, jadi sejauh ini kami menilai tidak ada pelanggaran,” kata dia. Di tempat yang sama, Ketua KPU Batam Syahrul Huda mengakui memang ada perbedaan tapi hanya untuk satu partai politik saja dari PKB. Namun pihaknya telah menghitung Telinya, dari sekian banyak saksi partai politik itu hasilnya sama dengan yang di Teli. “Kemudian yang C1 dari panwaslu sama dengan yang di Teli, hanya PKB saja yang mungkin ada perbedaan,” ucapnya.

Temuan Pengurangan Suara DPD
Bawaslu Batam juga mencatat adanya pelanggaran pemilu di pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kota Batam. Pelanggaran yang terjadi adalah pengurangan suara salah satu calon di PPS dan PPK di setiap kecamatan, dan pelanggaran terjadi ada di Batam Kota dan Sagulung.

Mangihut Rajaguguk mengatakan, banyak laporan yang masuk ke Bawaslu terkait C1, data C1 di PPS, Panwascam dan PPK berbeda. “Kalau ada perbedaan akan memakai C1 plano nantinya,” kata Mangihut, Selasa (23/4).

Mangihut menuturkan, hampir rata-rata C1 di PPS dan PPK tidak sinkron, dan yang paling bayak terjadi adalah di daerah Batam Kota dan Sagulung. “Kalau ada perbedaan satu suara saja, kami akan pakai C1 plano yang besar itu,” ujarnya.

Salinan Form C1 dimiliki juga pihak saksi dari masing-masing caleg maupun tim pemenangan dari pasangan calon presiden. Sehingga ketika berbeda, kata Mangihut, sekarang banyak laporan ketidak singkronan data dari PPS dan PPK. “Udah banyak yang melaporkan, DPD RI juga ada melapor,” ungkap Mangihut.


Mangihut menuturkan, untuk laporan dari DPD RI baru satu laporan, dan pihak pelapor merupakan laporan partai. “Kami sudah banyak melakukan penindakan dengan memanggil para saksi, mulai dari hari pencoblosan,” katanya.

Ia mengatakan, pleno form C1 akan dilakukan setelah 14 hari kerja, dan Bawaslu serta KPU akan menggelar pleno C1 yang akan disaksikan saksi dan partai politik. “Masih lama plenonya, karena sampai saat ini kami akan melakukan registrasi laporan yang masuk,” ujar Mangihut.

Mangihut menjelaskan, perubahan form c1 tersebut nantinya akan ketahuan dimana terjadi perubahan, apakah di PPS atau PPK akan terlacak nantinya. Sehingga, pihak PPS atau PPK juga akan dijerat dengan hukuman pidana.

“Kita lihat saja nanti siapa yang bermain, mereka akan diproses secara hukum. Ancamannya tidak main-main, 3 tahun penjara,” tegasnya. romi kurniawan/agung dedi lazuardi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com