SINDOBatam

Terbaru Spirit+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dewan Protes Keputusan Kepala Bapeda Bintan

  • Reporter:
  • Senin, 27 Januari 2020 | 19:47
  • Dibaca : 355 kali
Dewan Protes Keputusan Kepala Bapeda Bintan
Anggota Komisi I DPRD Bintan Tarmizi

BINTAN – Anggota Komisi I DRPD Bintan Tarmizi menolak keputusan Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Bintan yang ditetapkan tertanggal 2 Januari 2020 terkait Pedoman Umum Pajak Daerah.

Tarmizi menyampaikan, aturan baru yang tertuang dalam keputusan nomor 01/1/ 2020 tak pernah dibahas bersama pihaknya yang merupakan komisi yang membidangi hal tersebut. Berdasarkan salinan yang sudah ia terima, keputusan itu dinilai akan memberakan masyarakat Bintan, khsusunya masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Tarmizi menjelaskan, dalam lampiran aturan yang dikelaurakan oleh Kepala Bapeda ini tertuang bahwa pengurangan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) di Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp60 juta hanya diberlakukan satu kali dalam setahun setiap jenis perolehan hak pada Wajib Pajak (WP) baik badan maupun perorangan.

“Kasihan masyarakat kecil yang mau membeli rumah atau tanah karena tidak ada pengurangan nila jual. Untuk membeli rumah subsidi pun masyarakat kecil akan terkena aturan itu dan aturan ini memberatkan masyarakat karena biaya BPHTB dibebankan kepada pembeli yaitu masyarakat,” teragn Taemizi.

Ia menambahkan, aturan yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Bintan itu dinilai jauh berbeda dengan di daerah lain yang tidak memberlakukan adanya pembatasan dalam pengurangan NPOPTKP. “Contohnya saya sudah cek di Tanjungpinang, pengurangan NPOPTKP tidak hanya satu kali saja dalam setahun,” ungkap Tarmizi.

Tarmizi dalam kesempatan itu menyampaikan, pihaknya sebagai Anggota Komisi I yang membidangi hal ini akan membawa persoalan ini untuk dibahas bersama mitra komisinya, agar masyarakat kecil di Bintan tidak terbebani.

“Ini sama dengan pemaksaan dan pemerasan terhadap masyarakat kecil yang dilakukan Yuzed (Kepala Bapeda Bintan). Dengan aturan yang sekrang saja sudah memberatkan masyarakat, ditambah tanpa pemotongan Rp60 juta maka masyarakat makin berat,” tegasnya.

Ia menjelaskan saat ini masyarakat dibebani pajak BPHTB 5 persen dan biaya notaris dan biaya balik nama di BPN. “Jadi berapa besar yang masyarakat keluarkan untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan,” ujarnya.

novel m sinaga

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com