SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Dewan Soroti Sumber Anggaran Masjid di Kompleks Pemda Lingga

  • Reporter:
  • Jumat, 13 Desember 2019 | 10:08
  • Dibaca : 158 kali
Dewan Soroti Sumber Anggaran Masjid di Kompleks Pemda Lingga
Wakil Ketua I DPRD Lingga Aziz Martindaz memberikan sambutan dalam sebuah kegiatan, belum lama ini. /JAMARIKEN TAMBUNAN

LINGGA – Wakil Ketua I DPRD Lingga Aziz Martindaz, menyoroti pembangunan Masjid Al Hijrah di kompleks sperkantoran Pemerintah Kabupaten Lingga. Pasalnya, ada kesan pemaksaan untuk mengumpulkan dana penyelesaian bangunan itu.

Aziz mengatakan, tunjangan yang dipotong mulai dari tingkat kepala dinas hingga kepala seksi di lingkungan Pemda Lingga. “Kita menyesalkan ada praktik arah kebijakan pembangunan yang tidak memiliki dasar untuk diminta pertanggungjawaban. Ini masih terjadi di Kabupaten Lingga,” katanya, Kamis (12/12).

Bahkan menurut Aziz, berdasarkan laporan, hal itu diperintahkan oleh oknum ASN yang memiliki pengaruh di Kabupaten Lingga, yang diduga sebagai panitia pembangunan masjid, untuk memotong tunjangan jabatan untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut.

“Banyak sekali pejabat mulai dari kadis sampai ke Kasi mempertanyakan kepada saya selaku Pimpinan DPRD, apakah tidak ada jalan keluar lain untuk menyelesaikan pembangunan masjid tersebut, misalkan dengan mengalokasikan melalui APBD, sehingga tidak mengganggu dari hak bagi pemilik jabatan dengan memotong pendapatan tunjangan mereka,” ujarnya.

Sebagai anggota dewan yang melakukan tugas pengawasan dari setiap kebijakan pemerintah, Aziz menyesalkan langkah-langkah demikian, apalagi menurut dia hal itu terkesan seolah-olah anggota dewan yang memiliki hak penganggaran tidak mengaminkan.

“Jika memang pemerintah daerah (eksekutif) berniat untuk membangun sarana ibadah melalui dana APBD. Saya berharap hak-hak ASN jangan diganggu, dengan modus yang memang seolah-olah mereka tidak dipaksakan, padahal mereka merasa terpaksa dengan beredarnya daftar nama dari setiap OPD terkait,” kata dia.

Jelas di situ, sambung Aziz, terlihat nama-nama orang yang tidak bersedia dipotong tunjangannya. Dari situ nanti ada rasa takut dan segan dari mereka untuk mematuhinya, apalagi ini adalah harapan dalam bentuk perintah dari pemangku jabatan yang sangat disegani di pemerintahan Kabupaten Lingga.

“Sebagai pimpinan DPRD, saya berharap, stop praktik-praktik seperti ini dan kita mendukung pemerintah sepenuhnya untuk mengambil langkah pembangunan sarana ibadah di kantor pemerintah Kabupaten Lingga melalui APBD tentu yang mengacu pada aturan yang membenarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia menjelaskan, hal ini sangat tidak baik dan sangat memalukan jika dibiarkan dan diketahui oleh masyarakat, apalagi sampai ke telinga masyarakat luar daerah.

Sementara itu, menurut Aziz untuk pembangunan masjid, haruslah belajar dari Pemerintah Kabupaten Bintan yang jauh sebelumnya mampu membangun sarana ibadah masjid bagi masyarakat, bukan hanya satu masjid bahkan mampu membangun masjid dengan kemegahan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan.

“Kita mau untuk ini jangan mengganggu hak-hak kehidupan masyarakat terutama kawan-kawan ASN. Siapapun ingin membuat amalan dengan menyumbang tempat ibadah. Namun dengan sistem seperti ini, kita tidak tahu dan dapat menilai, apakah mereka rida dan ikhlas melakukannya, hanya Allah SWT yang tahu,” katanya.

jamariken tambunan

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com