SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Disduk Batam Masih Butuh 40 Ribu Blangko e-KTP

  • Reporter:
  • Rabu, 24 Mei 2017 | 12:31
  • Dibaca : 606 kali
Disduk Batam Masih Butuh 40 Ribu Blangko e-KTP
Ilustrasi Foto Teguh Prihatna.

BATAM KOTA – Pemko Batam mencatat saat ini ada sebanyak 80 ribu lebih pemohon kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Jumlah tersebut tak sebanding dengan blangko yang tersedia hanya 40 ribu.

“Kami prioritaskan yang dahulu merekam,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kota Batam Said Khaidar, Selasa (23/5).

Dia meminta masyarakat bersabar hingga blangko kembali dikirim oleh pemerintah pusat.

Pemko Batam sudah mendapatkan dua kali pasokan blangko KTP. Awalnya 10 ribu sudah digunakan untuk masyarakat yang melakukan perekaman di rentan September-Oktober tahun lalu. Dan saat ini sudah datang 30 ribu lagi. “Kami sesuaikan mulai dari yang paling lama mengajukan antrean,” ujarnya.

Bagi petugasnya yang ada di kecamatan diminta mengecek ulang bagi berkas yang tertinggal sebelum September 2016 untuk segera diselesaikan agar mayarakat yang butuh tak lagi bingung. Bagi masyarakat yang merasa melakukan perekaman rentang September dan Okotober 2016 diminta mengambil e-KTP masing-masing yang sudah dicetak. “Coba dicek, jangan-jangan sudah dicetak tak diambli,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk Teddy Nuh mengatakan, pihaknya sudah menyurati pemerintah pusat terkait kekurangan blangko. Berdasarkan data hingga April ada sebanyak 80 ribu pemohon. Artinya setengah lebih terpaksa tak bisa dicetak karena menunggu blangko. “Jumlah ini pasti bertambah terus, itu sampai April yang kami data,” ujarnya.

Sementara masyarakat yang masih menunggu blanko hanya menggunakan surat keterangan saja. Namun, surat ini fungsinya setara dengan KTP sehingga perusahaan tak bisa menolak jika diperlukan melampirkan KTP. “Cukup dengan surat keterangan itu saja. Itu menggantikan E-KTP yang dalam proses,” ujarnya.

Perusahaan tak bisa mebolak, hal ini resmi dari pemerintah. Sejauh ini beberapa perusahaan masih ada yang menolak surat keterangan ini. “Ada masyarakat sampai nangis lapor ke kami. Beberapa perusahaan masih menolak, sudah saya telpon bahwa surat ini resmi dari pemerintah,” kata Teddy.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com