Filipina mengatakan tidak ada konfrontasi dengan Tiongkok setelah menghilangkan penghalang terapung di Laut Cina Selatan

Scarborough Shoal, wilayah penangkapan ikan utama yang terletak sekitar 200 kilometer dari Filipina dan berada di dalam zona ekonomi eksklusifnya, telah menjadi lokasi perselisihan kedaulatan selama beberapa dekade.

Tiongkok tidak secara langsung merujuk pada penghalang tersebut pada hari Senin, namun Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa Penjaga Pantai bergerak pada hari Jumat untuk mengusir kapal Filipina yang tidak diragukan lagi telah “menyusup” ke perairan Tiongkok. Pemerintah Jepang mendesak untuk menahan diri.

Filipina dan Tiongkok telah berulang kali berdebat mengenai perairan dangkal tersebut, namun di bawah pemerintahan pro-Tiongkok sebelumnya di Manila, ketegangan menurun selama beberapa tahun.

Namun hubungan kedua negara memburuk tahun ini, ketika Presiden baru Ferdinand Marcos Jr., yang mengizinkan pemutusan penjagaan, berupaya memperkuat hubungan dengan sekutunya, Amerika Serikat.

Upaya ini termasuk memberikan militer AS akses yang lebih luas ke pangkalan-pangkalan Filipina.

Kapal kedua negara telah bertemu satu sama lain beberapa kali tahun ini di tempat lain di zona ekonomi eksklusif Filipina, seperti Second Thomas Shoal.

Di sana, Manila menuduh Tiongkok melakukan tindakan serius dan agresif dalam menghalangi misi pasokan untuk segelintir tentara yang ditempatkan di kapal perang berkarat.

Tiongkok mengatakan pendudukan itu ilegal.

Senin malam, surat kabar nasionalis Tiongkok Global Times menerbitkan sebuah artikel yang mengutip seorang ahli yang mengatakan bahwa para pengambil keputusan di Filipina bertindak di bawah pengaruh niat Amerika Serikat untuk memicu konflik di Laut Cina Selatan untuk membendung Beijing.

Penguasaan atas perairan dangkal tersebut, yang terletak sekitar 850 kilometer dari daratan Tiongkok, merupakan isu sensitif bagi Beijing, yang selama dekade terakhir terus mempertahankan kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan di sana.

Pernyataan tersebut muncul dalam kasus yang diajukan oleh Filipina ke Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, yang memutuskan pada tahun 2016 bahwa klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional.

Tiongkok tidak mengakui keputusan tersebut.