SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Ichsan: Pelantikan PD PPM Kepri Versi Munaslub LVRI Cacat Hukum

  • Reporter:
  • Sabtu, 11 Juli 2020 | 21:32
  • Dibaca : 160 kali
Ichsan: Pelantikan PD PPM Kepri Versi Munaslub LVRI Cacat Hukum

BATAM – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PD PPM) Provinsi Kepulauan Riau, M Al Ichsan akhirnya memberikan keterangan pers secara resmi di Markas Daerah PD PPM Prov Kepri, Kamis, (9/7/2020) petang kemarin, menyikapi adanya kegiatan pelantikan untuk kepengurusan organisasi dengan nama yang sama yang digelar di Golden Prawn, Bengkong, Rabu (8/7/2020).

Secara tegas, M Al Ichsan yang mendapat pendelegasian wewenang dari Ketua PD PPM Prov Kepri, Supandi AR, S.sos.M.Hum karena tengah berada di luar kota pada momen itu memastikan bahwa, pelantikan kepengurusan PD PPM Prov Kepri di Golden Prawn tersebut cacat hukum.

“Sebuah organisasi kemasyarakatan itu menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perlu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, lalu tercatat sebagai organisasi yang sah. itu poin-nya,” ucap Ichsan

Sehingga adanya kegiatan pelantikan tersebut, bagi pengurus PD PPM Prov Kepri di bawah komando-nya, terang Ichsan bukan merupakan ancaman yang berarti. Hanya saja, memang perlu diluruskan pokok persoalannya kepada publik Indonesia bahwa PPM ini didirikan sudah cukup lama, dan sejak pendirian ada mekanisme pergantian kepemimpinan yang diatur dalam konstitusi organisasi-nya sendiri, yaitu, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hingga kini PPM sendiri telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) sebagai sepuluh kali sebagai forum tertinggi organisasi setiap habis masa bhakti tugas.

“Jadi perlu dicatat. Menjadi pemimpin dalam organisasi PPM tidak bisa masin tunjuk. PPM ini organisasi besar dan kami siap mengawal kondusifitas Negara apapun resikonya,” kata Ichsan yang saat itu mengenakanĀ  seragam Resimen Yudha Putra.

Menyikapi penegasan Berto Izaak Dokko yang bicara diberbagai media mengatas-namakan Ketua Umum PPM, kemudian akan menertibkan PPM hasil Musyawarah Nasional (Munas) X, dikatakan Ichsan cenderung provokatif dan tidak berdasar. Sebab, kata Dia, entitas dan kedudukan hukum sebuah organisasi atau lembaga apapun di Indonesia itu wajib tunduk pada aturan perundang-undangan. Tentu, kata Ichsan, kurang tepat dikemukakan dihadapan publik, karena yang akan menertibkan disiplin kader-kader militan PPM dari ketidak-pahaman berorganisasi tentu saja yang sah.

“Prinsipnya, PPM ini tidak membatasi siapa saja anak cucu perintis kemerdekaan untuk tampil membawa perubahan kemajuan bagi organisasi dengan cara-cara yang sesuai aturan hukum. KIta tidak menyesali adanya kejadian ini, karena ada hikmah edukasi bagi masyarakat umum dan kader-kader militan PPM khususnya. Saya yakin, kami, pengurus PD PPM Prov. Kepri dibawah komando Supandi AR dengan Ketua Umum, Samsuddin Siregar dan Sekretaris Jenderal, Abdillah Karyadi masih berjalan sesuai jalurnya,” katanya memastikan.

Untuk diketahui, kata Ichsan, proses hukum yang dilayangkan pihak Berto Izak Dokko terhadap Pimpinan Pusat PPM masih bergulir.

“Kami masih menunggu hasil persidangan di Jakarta,” tegasnya. arrazy aditya

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com