SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Investastor Butuh Kepastian Zona Pesisir

  • Reporter:
  • Senin, 21 Oktober 2019 | 11:49
  • Dibaca : 82 kali
Investastor Butuh Kepastian Zona Pesisir
Sejumlah kapal melintas di pesisir Anambas, belum lama ini. Sejumlah investasi di pesisr wilayah ini masih terhambat akibat Ranperda RZWP3K. /DOK SINDO BATAM

ANAMBAS – Investasi di Kabupaten Anambas terhambat perizinan yang berhubungan dengan Rancangan Perda (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Hal itu tak pelak mengganggu dan memperburuk iklim investasi di kabupaten termuda ini.

Untuk itu, DPRD Kepri terus menggesa penyelesaian Ranperda itu. Namun, terlebih dahulu, DPRD Kepri akan merombak struktur keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda yang mengatur wilayah pesisir itu.

Mantan Ketua Pansus RZWP3K Kepri Sahat Sianturi mengatakan, perubahan keanggotaan Pansus harus dilakukan lantaran sebagian anggotanya sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota legislatif. Perubahan pansus itu merupakan wewenang fraksi di DPRD Kepri.

“Setiap fraksi akan mengirimkan anggotanya untuk duduk sebagai anggota pansus,” ujarnya di Tanjungpinang, Sabtu (19/10).

Sahat mengatakan sampai sekarang Pansus Ranperda RZWP3K dan kelompok kerja RZWP3K belum menyelesaikan tugasnya. Sementara Kemendagri menginginkan pembahasan Ranperda RZWP3K segera diselesaikan.

Sebelumnya, Dedi Supriadi, salah seorang pengusaha, mengaku perizinannya terhambat. Sudah satu tahun lebih pengurusan dan menunggu Ranperda RZWP3K. “Sudah setahun lebih perizinan terhambat dikarenakan RZWP3K ini harus di Perdakan terlebih dahulu,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Ia mengaku terpaksa bolak-balik Tarempa-Tanjungpinang untuk menyelesaikan perizinan ini namun tak kunjung tuntas. Menurutnya salah satu penyebab adalah pembangunan yang dilakukan pihaknya adalah home base untuk logistik Migas, karena akan melakukan reklamasi.

“Kami masih menunggu RZWP3K, untuk yang lain sudah selesai, ini yang membuat kita resah karena belum ada kepastian,” ujarnya.

Sementara itu Abdullah salah satu pengusaha yang ingin membangun resort di Anambas juga mengeluhkan lambannya perizinan. Bahkan pengurusan yang dilakukan sudah hampir mencapai dua tahun. “Untuk kabupaten, pemerintah daerah melalu dinas sangat membantu, sehingga sudah rampung, yang jadi masalah itu perizinan di provinsi yang masih menyangkut,” jelasnya.

jhon munthe/ant

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com