SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

JANGAN BOHONG

  • Reporter:
  • Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:37
  • Dibaca : 190 kali
JANGAN BOHONG

BATAM – Komisi Pemberantasan Korupsi masih menelusuri jejak aliran duit Rp6 miliar yang disita dari rumah dinas Nurdin Basirun. Puluhan saksi dari kalangan pejabat Pemprov Kepri diminta jujur.

Jejak duit di rumah dinas Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun itu menjadi bukti penting penyidikan kasus dugaan gratifikasi sekaligus menyeret tersangka lain.

“Kami ingatkan agar saksi-saksi yang diperiksa terbuka dan jujur dalam menyampaikan keterangan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Sejak Senin (19/8) sampai Rabu (21/8), tim Penyidik KPK ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang saksi di kantor Polresta Barelang.

Para saksi ini diperiksa dengan kepentingan mendalami pengetahuannya untuk kebutuhan penelurusan dugaan penerimaan gratifikasi pada tersangka Nurdin Basirun, Gubernur Kepri nonaktif. KPK menduga, gratifikasi yang diterima tersebut ada yang diduga berasal dari para pejabat dan pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Kepri.

KPK meminta saksi-saksi kooperatif selama pemeriksaan. Sikap koperatif tersebut selain akan membantu KPK dalam menangani perkara juga akan membantu diri para saksi, karena selain ada resiko hukum pidana jika memberikan keterangan tidak benar, KPK juga tentu akan mempertimbangkan mana pihak yang koperatif dan tidak koperatif dalam proses pemeriksaan.

Pada Kamis (22/8), masih akan dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi lainnya dari unsur OPD. Pemeriksaan masih dilaksanakan di Polresta Barelang. “KPK sangat terbantu dengan pihak Polres yang memfasilitas ruang pemeriksaan dalam kasus ini,” tutur Febri.

Pada pemeriksaan hari ketiga, kemarin, KPK memeriksa tujuh saksi dari kalangan pemerintah yakni pejabat Pemprov Kepri. Mereka yakni Mafrizon, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri; Arifin Nasir, mantan Kepala Dinas Pendidikan; Azman Taufik, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu; Ani Lindawaty, Kepala Biro Organisasi dan Korpri; Aris Pariyadi Kepala Biro Administrasi Pembangunan; Misbardi, Kepala Biro Layanan Pengadaan Pemprov Kepri dan Aiyub, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

“Saksi yang kita panggil hari ini semuanya hadir,” kata Febri Diansyah.

Azman, saat ditemui wartawan enggan berkomentar. “Nantilah, tinggal tandatangan aja lagi,” kata Azman sambil bergegas masuk ruang pemeriksaan di Mapolresta Barelang usai salat zuhur, Rabu (21/8).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kepri, Arifin Nasir usai ke luar ruanga tidak banyak berkomentar. Dia membenarkan materi penyidikan terkait gratifikasi. “Ya semuanya pasti ditanyakan soal itu (gratifikasi),” kata Arifin.

Misbardi, Kepala Biro Layanan Pengadaan Pemprov Kepri juga menyebut salah satu materi yang ditanyakan penyidik tentang setoran uang kepada Nurdin. “Ya tentang itulah,” ujar Misbardi yang tampak menenteng map hijau.

Dia keluar bersamaan dengan Aiyub, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri. Keduanya keluar dari pintu kanan Unit IV Jatanras Reskrim Polresta Barelang. Keduanya lantas masuk Masjid Polresta Barelang untuk menunaikan salat Zuhur. Setelah salat, Misbardi dan Ayub kembali ke ruangan pemeriksaan.

Setelah istirahat siang pemeriksaan masih berlanjut. Misbardi mengaku tidak mengetahui siapa saja kadis yang sedang diperiksa. “Tidak tahu, pemeriksaan terpisah ruangan,” katanya. Pantauan Koran SINDO Batam, para para pejabat tersebut diperiksa sejak pagi, mereka sempat diizinkan melaksanakan salat zuhur, sekitar pukul 12.00, setelah itu kembali masuk ke ruangan pemeriksaan. Seperti sebelumnya, pihak kepolisian menjaga dengan ketat saat pemeriksaan berlangsung.

Untuk diketahui, KPK menyebutkan uang yang disita dari Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun berjumlah hingga Rp6,1 miliar. KPK mengidentifikasi uang senilai Rp6,1 miliar yang terdiri dari berbagai mata uang itu diduga merupakan gratifikasi yang diterima Nurdin. KPK setidaknya memiliki dua alat bukti berupa uang yang disita di waktu dan tempat berbeda. Pertama disita saat Operasi Tangkap Tangan dan kedua dari penggeledahan di rumah Nurdin. Jumlah uang yang diduga gratifikasi dalam kasus Kepri yang telah disita KPK, yakni Rp3.737.240.000, SGD180.935, USD38.553, RM527, SR500, HKD30 dan EUR5.

Penggeledehan Rumah Pengusaha

Dalam perkembangan lain, KPK menggeledah satu lokasi di Tanjungpinang, kemarin. Penggeledahan berhubungan dengan penyidikan dugaan kasus korupsi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemkab Kotawaringin Timur dengan tersangka SH, Bupati Kotawaringin Timur.

Tim KPK menggeledah sebuah rumah di Jl. Ir. Sutami, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari. KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait pengurusan IUP PT Fajar Mentaya Abadi.

“Dalam kasus ini, diduga tersangka SH menerbitkan Surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 1.671 hektare kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan,” kata Febri.

Padahal SH mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, seperti izin lingkungan/AMDAL dan persyaratan lainnya yang belum lengkap. Diduga kerugian keuangan negara pada perkara ini sekitar Rp5,8 triliun dan USD711 ribu yang dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM.

Adapun lokasi penggeledahan kemarin di rumah Hendy HDS, salah seorang pengusaha bauksit di Tanjungpinang.

Petugas KPK tiba di kediaman Hendy Jalan Ir Sutami Nomor 99, Kecamatan Bukit Bestari sekitar pukul 16.00, dengan menggunakan dua unit mobil Toyota Innova.

“Ada anggota kepolisian dan KPK datang ke rumah itu,” kata salah seorang tetangga Hendy.

Sejumlah anggota kepolisian bersenjata lengkap mengamankan lokasi. Sementara dua Satpam berpakaian preman menutup akses wartawan untuk memotret peristiwa tersebut.

Hendy yang populer disapa Hendy HDS beberapa waktu lalu diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap Supian Hadi, mantan Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Kasus suap itu terkait pemberian ijin usaha pertambangan bauksit tahun 2010-2012.

Selain Hendy, KPK juga memeriksa Alias Wello, rekan bisnisnya di Kotawaringin. Alias Wello sejak tahun 2016 menjabat sebagai Bupati Lingga, Kepri. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com