SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kasus Dugaan Wanprestasi Dinkes Batam, Jaksa Minta Hakim Tolak Gugatan

  • Reporter:
  • Senin, 12 Maret 2018 | 14:22
  • Dibaca : 258 kali
Kasus Dugaan Wanprestasi Dinkes Batam, Jaksa Minta Hakim Tolak Gugatan
ilustrasi

BATAM KOTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam digugat secara perdata oleh Direktur CV Putri Cahaya Timur Nuranis melalui kuasa hukumnya Nixon Sihombing, dkk karena telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Gugatan ini dilayangkan setelah Dinkes Batam tak kunjung melakukan pembayaran atas pengadaan meubeler meja dan kursi untuk posyandu senilai Rp194.250.000 yang dibebankan pada APBD Tahun 2017.

Dalam gugatan yang dilayangkan sejak 2017 lalu disebutkan, pihak tergugat yakni Kepala Dinkes tak melaksanakan kewajibannya membayar pekerjaan kepada penggugat yang dituangkan dalam SPK Nomor 25/SPK/NON-DISIK/DK/YANKES/V/2017 tertanggal 8 Mei 2017. Akibatnya, pihak penggugat mengalami kerugian sebesar Rp194.250.000. “Mereka juga menghitung potensi pendapatan yang hilang sehingga total gugatan mereka, yakni materil sebesar Rp237.956.250 dan inmateril sebesar Rp500 juta,” kata Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Hendarsyah Yusuf Permana, selaku pengacara negara untuk Dinkes Batam.

Dia menjelaskan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Chandra Kamal telah mengeluarkan SPK tersebut tanpa melalui proses pengadaan oleh Pejabat Pengadaan yakni Dessy Triany. Dan berdasarkan SPK tersebut, pengadaan meubeler tersebut dilakukan. Namun, pertengahan jalan, Chandra Kamal berpindah tugas ke RSUD Embung Fatimah. Pada saat pengerjaan selesai, pihak penggugat menagih pembayaran ke PPK yang baru. Namun PPK baru bingung karena tidak ada dokumen kontraknya. “Setelah dicek, diketahui kalau ini tidak melalui proses pengadaan di pejabat pengadaan. Makanya tidak bisa dibayarkan,” kata Hendar.

Tak hanya itu, belanja pengadaan meubeler meja dan kursi posyandu ini juga telah dihapuskan atau dirasionalisasi berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinkes Tahun Anggaran 2017 tertanggal 25 September 2017. “Kalau ini tetap dibayarkan, maka perbuatan tergugat merupakan tindak pidana korupsi. Karena SPK yang dibuat Chandra Kamal dinyatakan fiktif. Tidak bisa menjadi dasar untuk menagih,” ujarnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com