SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kasus Nurdin Basirun, Abu Bakar Divonis 1,5 Tahun

  • Reporter:
  • Rabu, 11 Desember 2019 | 20:59
  • Dibaca : 156 kali
Kasus Nurdin Basirun, Abu Bakar Divonis 1,5 Tahun
Sidang pembacaan putusan terdakwa perantara pemberi suap, Abu Bakar (nelayan) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/12/2019). /SABIR LALUHU

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis terdakwa nelayan perantara pemberi suap Abu Bakar dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Muhamad Sirad dengan anggota di antaranya R Iim Nurohim menilai, Abu Bakar yang berprofesi sebagai nelayan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut. Abu Bakar terbukti bersama terdakwa pemberi suap pengusaha Kock Meng telah memberikan suap Rp45 juta dan SGD11.000 kepada Nurdin Basirun selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam pertimbangan, majelis mengungkapkan, uang suap yang diberikan tersebut bersandi ‘titipan’, ‘daun’, ‘ikan’, hingga ‘kepiting’.

Majelis menegaskan, uang suap diterima Nurdin melalui terdakwa Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kepri dan terdakwa Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kepri.

Majelis memastikan suap tersebut karena Nurdin selaku Gubernur melakukan tiga perbuatan. Pertama, menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut Nomor: 120/0796/DKP/SET tanggal 07 Mei 2019 tentang permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di lokasi lahan laut Piayu Laut, Piayu Batam atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare. Kedua, menandatangani, Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0945/DKP/SET tanggal 31 Mei 2019 tentang permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Pelabuhan Seijantung Jembatan Lima Atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare. Ketiga, memasukan kedua Izin Prinsip tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K).

“Mengadili, memutuskan, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Abu Bakar dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp50 juta dengan ketentuan apabila benda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” tegas hakim Muhamad Sirad saat membacakan amar putusan atas nama Abu Bakar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Hakim Sirad mengungkapkan, majelis menilai perbuatan Abu Bakar terbukti telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor jo Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Dalam menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan, perbuatan Abu Bakar tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbangan meringankan bagi Abu Bakar ada empat. Pertama, berlaku sopan di persidangan. Kedua, belum pernah dihukum. Ketiga, masih punya tanggungan keluarga.

“Terdakwa menyesali perbuatannya,” ucap hakim Sirad.

Anggota majelis hakim R Iim Nurohim menyatakan, Abu Bakar merupakan perantara pemberi suap dari Kock Meng. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, tutur hakim Nurohim, seluruh uang suap berasal dari Kock Meng. Dia mengungkapkan, dari total uang yang diberikan Kock Meng kemudian diterima Nurdin Basirun sebagian telah dipergunakan untuk kegiatan Nurdin. Dalam proses terjadinya tindak pidana, ujar hakim Nurohim, ada keterlibatan pengusaha Johanes Kodrat (belum tersangka).

“Menimbang, fakta hukum tersebut setelah dihubungkan satu sama lain memberikan hadiah atau janji di atas, maka pengurusan izin pemanfaatan laut terdakwa terbukti memberikan Rp 45 juta, SGD 5.000 kepada saksi Nurdin Basirun melalui Budy Hartono dan Edy Sofyan, sedangkan pengurusan izin prinsip pemanfaatan laut masuk Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepri terdakwa memberikan SGD 6.000 kepada saksi Budy Hartono. Dengan demikian, unsur memberikan hadiah atau janji terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa,” tegas hakim Nurohim.

Atas putusan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mengatakan, akan pikir-pikir selama tujuh hari apakah akan menerima putusan atau mengajukan banding. Sedangkan Abu Bakar langsung menyatakan menerima putusan. “Saya menerima Yang Mulia,” ungkap Abu Bakar.

Dalam persidangan berbeda, Abu Bakar menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Nurdin Basirun. Abu Bakar mengatakan, dia mengenal Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri. Abu Bakar mengungkapkan, pengurusan izin bermula dari keinginan Kock Meng yang ingin membangun rumah makan atau restoran. Berikutnya Abu Bakar mengurusi melalui Budy Hartono dan Edy Sofyan. Abu Bakar memastikan, uang suap yang diberikan untuk Nurdin semuanya berasal dari Kock Meng.

“Uang untuk pak Gubernur diterima sama Pak Budy dan Edy,” ujar Abu Bakar di hadapan majelis hakim.

sabir laluhu

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com