SINDOBatam

Terbaru Metro+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Kuasa Hukum: Lahan PT PBB dan PT APM Bukan Kampung Tua

  • Reporter:
  • Minggu, 20 Oktober 2019 | 17:02
  • Dibaca : 258 kali
Kuasa Hukum: Lahan PT PBB dan PT APM Bukan Kampung Tua

BATAM – Lahan milik PT. Pesona Bumi Barelang (PBB) dan PT Arnada Pratama Mandiri (APM) yang berada di Kelurahan Sadai, Bengkong atau lebih tepatnya di samping Sekolah Mondial dengan luas 4,8 hektare bukan termasuk Kampung Tua.

Pernyataan ini disampaikan agar masyarakat tidak tertipu dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan ahli waris dan tim 13 yang bertugas melakukan penataan Kampung Tua Seranggon Kota Batam.

Kuasa Hukum PT PBB dan PT APM, Tantimin mengatakan, bahwa di atas lahan tersebut telah berdiri banyak bangunan liar yang tidak jelas kepemilikannya. Perusahaan tidak pernah memberikan izin atau persetujuan untuk menggarap atau mendirikan bangunan baik permanen atau semi permanen di lokasi tersebut.

Pihaknya telah melakukan investigasi internal. Adapun fakta-fakta yang ditemui di lapangan antara lain, ada seseorang yang mengaku sebagai ahli waris Kampung Tua Seranggon dari orang tuanya yang bernama Nasran Bin Alex. Di mana yang bersangkutan melakukan tindakan ilegal dengan membuat dokumen palsu, seakan-akan dia adalah ahli waris yang mempunyai kuasa penuh atas bidang lahan yang dimiliki perusahaan, untuk kemudian diperjualbelikan kepada orang lain.

“Saudara Nasran Bin Alex juga telah mengajukan permohonan kepada RKWB (Rumpun Khazanah Warisan Batam), agar lokasi perusahaan diajukan menjadi Kampung Tua Seranggon. Permohonan tersebut tanpa didasari oleh dokumen yang lengkap dan valid keabsahannya. Nasran juga telah menunjuk atau memberikan kuasa penuh kepada tim 13 sebagai kuasa penataan Kampung Tua Seranggon Kota Batam. Tim 13 diketuai oleh Indra Jasman dengan sekretaris oleh Arba Udin atau Udin Pelor,” kata Salim di Harbourbay, Jumat (18/10).

Ia mengatakan, setiap terjadinya penjualan kavling dibuat perjanjian atau surat pernyataan pelepasan kavling kepada pembeli, di mana yang menandatangani dokumen tersebut adalah Nasran, Indra dan Udin Pelor.

Kemudian yang menandatangani kwitansi pembayaran adalah Nasran dan Udin Pelor. Kemudian salah satu pembeli lahan yang merasa tertipu berinisial JD membuat laporan polisi (LP) dengan No. LP-B/955/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 di Polresta Barelang dengan terlapor Arba Udin atau Udin Pelor atas pasal 372 dan 378 KUHP yaitu penggelapan dan penipuan.

“Dan perlu kami sampaikan bahwa yang melaporkan saudara Udin Pelor bukan perusahaan. Tetapi salah satu masyarakat yang menjadi korban dari penipuan dan penggelapan yang telah dilakukan oleh Udin Pelor. Dan perusahaan juga sudah melaporkan Nasran dengan pasal 167 dan 385 KUHP terkait penyerobotan lahan,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh perusahaan melalui foto satelit, bahwa pada tahun 2006-2015 keadaan lahan masih hutan bakau atau air dan belum ada daratan.

Kemudian tahun 2016 mulai dilakukan pengerukan di atas lahan seluas 8.000 m2 milik PT. APM dan sedikit pengerukan di lahan milik PT. PBB sekitar 40.622 m2. Selanjutnya tahun 2017-2019 pengerukan hampir dilakukan di seluruh lahan seperti yang bisa dilihat sekarang.

“Kesimpulannya dapat kita lihat bersama, bahwa lokasi lahan tersebut bukan Kampung Tua, dikarenakan pengerukan tanah hingga berbentuk daratan dan dihuni penghuni liar baru terjadi mulai tahun 2016 atau baru 3 tahun ini,” katanya.

Direktur Utama PT. PBB dan PT. APM, Salim Sahputra mengatakan perusahaan tersebut bergerak di bidang property. Peristiwa di atas sangat merugikan perusahaan, baik memberikan citra yang buruk terhadap legalitas perusahaan yang nantinya berdampak kepada para pembeli property.

Pihaknya berniat baik untuk melakukan investasi dan mendukung PemKo Batam dalam memajukan pembangunan Kota Batam. Perusahaan sangat mengharapkan segala dukungan dan kepastian hukum dari berbagai pihak baik pemerintahan setempat dan juga tentunya masyarakat sekitar.

“Bahwa kami tegaskan sekali lagi, bahwa perusahaan menolak dengan tegas dan sangat menyayangkan adanya aksi-aksi bermuatan politis yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab, seolah-olah kami dari pihak perusahaan dibenturkan dengan masyarakat Batam,” kata Salim.

Menurutnya, Kota Batam adalah salah-satu wilayah kepulauan Indonesia yang sangat strategis lokasinya dan memiliki keanekaragaman masyarakatnya serta budaya yang masih kental dari masing-masing etnis yang ada di Kota Batam.

Sebagai investor property, pihaknya melihat pasar property di Batam memiliki karakter yang berbeda, dengan banyaknya pembeli investor dari warga asing yang ingin investasi property dan juga melihat masih besarnya pasar pembeli lokal di Kota Batam.

“Pergerakan pasar property Batam mengalami perkembangan yang pesat, hal tersebut didorong oleh lokasi Batam yang strategis dan menjadi kawasan pembebasan pajak (FTZ) yang mendorong daya tarik investor,” katanya.

Menurut data yang dimiliki, lanjutnya, investor asing juga banyak yang memilih Batam lantaran lokasinya strategis terhadap negara lain dan pengembangan industrialnya juga paling pesat.

Investor terbanyak di Batam berasal dari Singapura, China, dan Malaysia yang mencapai 60 persen, kemudian 20 persen lainnya dari negara asing lain seperti Amerika dan Jepang, sedangkan 20 persen sisanya dari negeri sendiri seperti investor dari Jakarta.

Perusahaan melihat peluang sebagai pengembang di Batam salah satunya adalah harapan setelah melihat market dari kaum ekspatriat yang memiliki mobilitas tinggi dan dari penyewa yang ingin belanja di Batam mengingat ada free trade di sana, atau bagi mereka yang ingin berobat ke Singapura tapi memilih tinggal di apartemen lokal, daripada bayar mahal dan ribet di Singapura.

Investasi besar lainnya yang sudah masuk ke Batam seperti yang diketahui, Pegatron Technology yang berasal dari Taiwan telah menjadi salah satu perusahaan yang merelokasi pabriknya dari China ke Batam. Dari perusahaan pemasok komponen iPhone asal Taiwan tersebut, BP Batam telah mengantongi investasi sekitar US$ 40 juta.

Hal-hal tersebut yang membuat pihaknya selaku  investor Property melihat peluang besar berinvestasi property di Batam.

“Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan keinginan kami serta pernyataan sikap kami selaku sebagai salah satu Investor di kota Batam yaitu bahwa kami berkomitmen untuk tetap konsisten dalam menanamkan investasi di Kota Batam demi kemajuan Kota Batam dan tentunya kami memohon dengan sangat agar kami juga sebagai investor tetap didukung penuh oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah setempat untuk dilindungi hak-haknya, agar kami mendapatkan kepastian berinvestasi sehingga berjalan beriringan dengan visi dan misi pemerintah,” jelasnya.

Bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Batam pada April 2019 lalu, bahwa beliau mengatakan pemerintah akan segera meningkatkan legalitas mengenai Kampung Tua di kota Batam yang bertujuan agar warisan budaya kota Batam tetap terus eksis dan tidak hilang dimakan waktu.

Menurut informasi, kata Salim, Kepala Kantor BPN Kota Batam Askani pernah menjelaskan, luas keseluruhan kampung tua yang setara dengan 2,65 persen dari luas Pulau Batam ini tersebar di sembilan kecamatan dan 18 kelurahan.

Pihaknya sangat merespons dengan baik keinginan Presiden Jokowi dalam hal peningkatan legalitas lahan Kampung Tua yang berada di Kota Batam, sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Batam memiliki badan otorita sendiri yang mengelola seluruh lahan yang berada di BP Batam.

Namun terkait peristiwa tersebut menurutnya, harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga terpenting tidak boleh secara sepihak menunjuk suatu area, yang tanpa didasari dengan dokumen yang legal atau sah disertai fakta-fakta di lapangan yang mendukung benar adanya ciri-ciri Kampung Tua di area tersebut seperti tugu prasasti, bangunan tua, pohon besar tua, makam yang dikeramatkan, dan lainnya.

“Apabila hal tersebut dilakukan sepihak oleh Pemko Batam, maka niscaya seluruh investor yang sudah masuk atau baru mau masuk investasinya pasti akan kapok atau mundur,” katanya.

Salim menambahkan, pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepolisian khususnya Polresta Barelang, yang secara cepat merespons laporan dari masyarakat atas tindakan seseorang atau oknum yang menggunakan momentum isu legalisasi Kampung Tua, sehingga merugikan orang lain dan juga perusahaan yang menanamkan investasi lahan di kota Batam.

Dan perusahaan juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wali Kota serta Kantor BPN Kota Batam yang hingga kini bekerja keras untuk memfilter, memeriksa keabsahkan segala dokumen legalitas sesuatu lahan, sehingga tidak serta merta menjadikan atau memutuskan suatu area menjadi Kampung Tua.

Perusahaan juga akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan oleh Tim 13 dengan melapor atau mendaftarkan diri ke perusahaan.

Pihaknya juga akan melaporkan ke pihak kepolisian bagi masyarakat yang tidak mau mendaftarkan diri dan memaksa masih tinggal disana sampai batas waktu yang telah ditentukan, karena dianggap melawan hukum.

“Kami berikan batas waktu sebulan untuk warga bisa melapor dan mendaftarkan diri dengan membawa perjanjian jual beli kavling dan kuitansi asli yang ditandatangani oleh tim 13. Penggantian oleh perusahaan khusus kavling yang sudah ada bangunannya, setelah di verifikasi lengkap oleh perusahaan,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com