Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan Israel untuk mengakhiri “kehadiran ilegalnya di wilayah Palestina”

Pada hari Rabu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi Palestina yang menyerukan Israel untuk mengakhiri “kehadiran ilegalnya di wilayah pendudukan Palestina” dalam waktu 12 bulan.

Resolusi tersebut mendapat 124 suara mendukung, sementara 43 negara abstain, dan Israel, Amerika Serikat, dan 12 negara lainnya memberikan suara menentangnya.

Tindakan ini mengisolasi Israel beberapa hari sebelum para pemimpin dunia melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri pertemuan tahunan PBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan berpidato di Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang pada tanggal 26 September, hari yang sama ketika Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan berpidato di Majelis.

Keputusan tersebut menyambut baik pendapat penasihat yang dikeluarkan Mahkamah Internasional pada Juli lalu, yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas tanah dan permukiman Palestina adalah ilegal dan harus dicabut.

Pendapat penasihat tersebut – yang dikeluarkan oleh pengadilan tertinggi PBB, yang juga dikenal sebagai Mahkamah Internasional – menyatakan bahwa hal ini harus dilakukan “secepat mungkin”, meskipun resolusi Majelis Umum menetapkan batas waktu 12 bulan.

Resolusi Majelis Umum juga menyerukan negara-negara untuk “mengambil langkah-langkah untuk menghentikan impor produk apa pun yang berasal dari pemukiman Israel, serta penyediaan atau pengiriman senjata, amunisi dan peralatan terkait ke Israel… jika ada alasan yang masuk akal untuk mencurigainya. agar mereka dapat digunakan di wilayah Palestina yang diduduki.”

Resolusi ini merupakan yang pertama kali diajukan secara resmi oleh Otoritas Palestina sejak memperoleh hak dan keistimewaan tambahan pada bulan ini, termasuk kursi di antara anggota PBB di Aula Majelis Umum dan hak untuk mengusulkan rancangan resolusi.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mendesak negara-negara anggota untuk memilih “tidak” pada hari Rabu. Washington – pemasok senjata dan sekutu Israel – telah lama menentang tindakan sepihak yang merusak prospek solusi dua negara.

Pendapat penasihat ICJ tidak mengikat, namun memiliki bobot berdasarkan hukum internasional dan dapat melemahkan dukungan terhadap Israel. Keputusan Majelis Umum tidak mengikat, namun mempunyai bobot politik. Majelis Umum tidak mempunyai hak veto.

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan kepada Majelis Umum pada hari Selasa: “Setiap negara mempunyai suara, dan dunia memperhatikan kami. Tolong berdiri di sisi yang benar dalam sejarah. Dengan kebebasan dan perdamaian.”

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengkritik Majelis Umum PBB pada hari Selasa karena gagal mengutuk serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober oleh militan Hamas Palestina yang memicu serangan Israel di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.

Dia menolak teks Palestina, dengan mengatakan: “Mari kita sebut saja ini: Keputusan ini adalah terorisme diplomatik, menggunakan alat diplomasi bukan untuk membangun jembatan tetapi untuk menghancurkannya.”

Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur – wilayah bersejarah Palestina yang diinginkan Palestina sebagai negara mereka – dalam perang tahun 1967 dan sejak itu membangun dan terus memperluas pemukiman di Tepi Barat.

Perang di Jalur Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika militan Hamas menyerbu kota-kota Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik sekitar 250 sandera, menurut statistik Israel.

Sejak itu, tentara Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong Palestina, memaksa hampir seluruh 2,3 juta penduduknya meninggalkan rumah mereka, menyebarkan kelaparan dan penyakit mematikan serta menewaskan lebih dari 41.000 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Pada tanggal 27 Oktober tahun lalu, Majelis Umum menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza dengan mayoritas 120 suara. Kemudian pada bulan Desember, 153 negara memilih untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera pada bulan Desember, bukannya menyerukan gencatan senjata.

Otoritas Palestina mewakili rakyat Palestina di PBB, karena merupakan negara pengamat non-anggota, dan delegasi tersebut dikenal sebagai Negara Palestina.