SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Melihat Gaya Tiga Pemimpin BP Batam, Beda Karakter, Beda Kebijakan

  • Reporter:
  • Selasa, 19 Maret 2019 | 22:37
  • Dibaca : 461 kali
Melihat Gaya Tiga Pemimpin BP Batam, Beda Karakter, Beda Kebijakan

DALAM tiga tahun terakhir, Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah digawangi tiga orang. Beda dengan dua pemimpin sebelumnya, Hatanto Reksodipoetro dan Lukita Dinarsyah Tuwo, Edy Irwandi Putra yang kini memimpin BP, jarang terlihat di depan publik.

AHMAD ROHMADI, Batam

Ada yang berbeda di Media Centre Humas BP Batam sebulan terakhir. Ruang yang sering digunakan wartawan itu terlihat sepi, suasana tampak suram karena mulai jarang digunakan. Tak ada lagi pejabat setingkat deputi atau anggota BP Batam yang berkunjung ke sana. Padahal dulu, minimal seminggu sekali dikunjungi para anggota BP Batam.
Dwianto Eko Winaryo misalnya. Di era Lukita Dinarsyah Tuwo, ia secara berkala menyampaikan perkembangan lahan di Batam. Saat itu, Dwianto rajin mengungkapkan perkembangan perizinan, persoalan lahan tidur ataupun juga pengalokasian lahan bagi investor. Namun, saat ini hampir tidak pernah lagi ia muncul ke publik.

Semua tak lepas dari gaya kepemimpinan Edy Irwandi Putra. Sejak memimpin Batam tiga bulan terakhir, Edy memilih untuk tidak sering menampakkan dirinya ke publik. Banyak kegiatan yang dilakukannya juga tanpa didampingi oleh bagian Humas BP Batam. Jika Lukita selalu mengagendakan rutin jumpa pers untuk menyampaikan program-program kerja dan capaian BP Batam, saat ini hampir tidak pernah ada agenda tersebut.

Ruang kerja Kepala BP Batam atau tepatnya di lantai delapan gedung utama BP Batam saat ini juga tertutup rapat untuk media. Hampir tak pernah Edy mengungkapkan kinerjanya selama memimpin Batam di ruangan itu, atau di gedung marketing, yang biasa digunakan para pemimpin BP Batam menyapa wartawan yang bertugas di sana.

Itu sebabnya, tak ada lagi kunjungan ke media atau bahkan kunjungan ke Gedung DPRD Batam. Beda dengan Hatanto dan Lukita yang sebelumnya bersilaturahmi ke lembaga wakil rakyat tersebut sebelum menjalankan tugasnya di Batam.

Edy hanya bisa diwawancarai saat ada kegiatan yang sifatnya terbuka dan itu tidak banyak dilakukan di Batam. Ia mengaku bahwa tugasnya di Batam tidak lama. Sehingga dengan waktu yang singkat tersebut, ia mengaku akan fokus pada tugas yang dibebankan kepadanya.

Menurut Edy ada tiga poin utama tugas dari Dewan Kawasan (DK) kepada pihaknya dalam masa transisi tersebut. Pertama yakni terkait dengan persiapan ex-officio. Kedua adalah menyatukan proses bisnis pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan ketiga adalah menjamin kepastian bisnis bagi pelaku usaha yang sudah ada atau yang akan masuk ke Batam.

“Jadi, saya dapat tugas dari DK itu tadi. Salah satunya stocktaking artinya dalam masa transisi ex-officio ini, saya harus menggambarkan apa yang menjadi pegangan Wali Kota. Jangan sampai nanti Wali Kota berimprovisasi,” kata Edy beberapa waktu lalu.

Edy menjelaskan bahwa BP Batam merupakan badan layanan umum (BLU) yang memiliki tanggungjawab berdasarkan undang-undang. Maka itu harus dikelola dengan baik, akuntabilias dan juga transparan. Karena pertanggungjawaban keuangannya pada negara. Termasuk juga mengenai kekayaan negara yang dikelola BP Batam, seperti Bandara Hang Nadim, pelabuhan Batuampar, RSBP Batam dan aset-aset lainnya.

BP Batam memang menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejak 2016, pemerintah sudah tiga kali melakukan perombakan pimpinan BP Batam. Mustofa Widjaja digantikan Hatanto Reksodipoetro karena dianggap gagal meningkatkan ekonomi Batam.

Hatanto diberi tugas untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang tidak menentu. Pengalaman yang dimiliki Hatanto baik di bidang ekonomi ataupun pemerintahan diyakini akan dapat mengembalikan kejayaan Batam. Namun, perjalanannya menjadi Kepala BP Batam tidak berjalan mulus. Banyak kebijakan yang dibuatnya dinilai memberatkan pelaku usaha dan masyarakat.

Seperti halnya terkait dengan kenaikan tarif uang wajib tahunan (UWT), kemudian juga tarif jasa pelabuhan yang dinilai tidak mendukung investasi Batam. Hatanto juga tegas dalam upaya menyelasaikan lahan tidur. Di era pimpinannya, ada beberapa lahan yang sudah dialokasikan sebelumnya kepada pengusaha dibatalkannya. Karena dinilai tidak memiliki komitmen untuk membangun lahan tersebut.

Akibat banyaknya kebijakan yang kontroversial tersebut, desakan pergantian Kepala BP Batam pun disuarakan banyak pihak. Tidak hanya masyarakat tapi juga sejumlah asosiasi pelaku usaha, Karena kebijakan-kebijakan era Hantanto dinilai tak mendukung dunia usaha, tapi malah sebaliknya menghambat dunia investasi di Batam.

Hal itu bisa dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi Kepri yang terus terjun bebas. Di mana selama empat triwulan tahun 2017 yakni Triwulan I tumbuh 2,02 persen, Triwulan II tumbuh 1,52 persen, Triwulan III tumbuh 2,41 persen dan Triwulan IV 2,57 persen. Sehingga gaya kepemimpinan Hatanto dinilai tidak sejalan dengan apa yang ditargetkan pemerintah pusat.

Melihat Batam yang semakin tidak kondusif, pada akhir tahun 2017 pemerintah pusat akhirnya kembali merombak pimpinan BP Batam. Darmin, memutuskan untuk menunjuk Sekretarisnya di Kemenko Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo menjadi Kepala BP Batam yang baru. Sama dengan Hatanto, pengalaman Lukita di bidang ekonomi dan perencanaan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepri.

Lukita bersama para deputinya diberikan target BBM 27 (Batam Bersama Maju Dua tahun 7 persen) atau dalam jangka waktu dua tahun ia harus bisa membawa pertumbuhan ekonomi Batam tumbuh tujuh persen. Selain itu Lukita juga diberikan target untuk menyiapkan trnasisi dari free trade zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

“Saya siap mundur jika dalam dua tahun target tujuh persen itu tidak tercapai. Melihat potensi yang dimiliki Batam saat ini saya yakin, angka tujuh persen itu akan tercapai,” kata Lukita waktu itu.

Gaya pimpinan Lukita berbeda dengan Hatanto. Ia memilih menggunakan pendekatan secara langsung untuk menerima masukan-masukan dan keluhan dari masyarakat ataupun pengusaha. Lukita yang sebelumnya juga sebagai Ketua Tim Dewan Kawasan (DK) memang sudah mengetahui banyak terkait dengan persoalan Batam.

Terbukti dalam seratus harinya memimpin BP Batam, ia sudah mengeluarkan kebijakan untuk merevisi aturan-aturan di era Hatanto yang menaikkan tarif terkait dengan lahan dan jasa kepelabuhanan. Pada waktu itu pihaknya berkomitmen untuk menggenjot pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan mengoptimalkan potensi yang ada, bukan menaikkan tarif.

“Menaikkan tarif bukan satu-satunya untuk meningkatkan pendapatan,” katanya.

Era Lukita, pertumbuhan ekonomi mulai membaik dari yang awalnya rata-rata hanya 2 persen di tahun 2017, pada tahun 2018 meningkat menjadi 4,5 persen. Terobosan dan program kerja Lukita juga disambut baik oleh sejumlah kalangan pengusaha. Walaupun ada beberapa rencana pembangunan Batam ke depan sendiri sebelumnya sudah digagas oleh kepemimpinan sebelumnya.

Kendati mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun pertamanya memimpin BP Batam, kinerja Lukita dinilai belum sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah pusat. Isu dualisme antara BP Batam dan Pemko Batam dinilai menjadi persoalan utamanya. Hingga akhirnya Presiden Jokowi meminta agar persoalan ini bisa segera diselesaikan.

Hingga akhirnya pada awal Januari 2019 lalu, Darmin mengambil kebijakan yang mengejutkan dengan mengganti Lukita dengan Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam. Edy sendiri merupakan rekanan Lukita di Kemenko Perekonomian, sebagai staf khusus. Berbeda dengan tugas Hatanto dan Lukita yang diberikan target untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam, Edy diberikan tugas hanya sampai 30 April 2019 untuk mempersiapkan Wali Kota ex officio Kepala BP Batam.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com