SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemda Boleh Tambah Pegawai Honorer

  • Reporter:
  • Selasa, 11 Februari 2020 | 11:23
  • Dibaca : 86 kali
Pemda Boleh Tambah Pegawai Honorer
Pegawai honorer DPRD Batam, beberapa waktu lalu. Kemenpan-RB memperbolehkan pemda merekrut pegawai honorer untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. f dok sindo batam

BATAMKOTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memperbolehkan pemerintah daerah menambah pegawai honorer. Penambahan pegawai honorer juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pemda diperbolehkan menambah tenaga honorer, meskipun kini pemerintah pusat sedang menata pegawai tidak tetap itu.

“Silahkan, kalau Batam masih perlu tenaga (pegawai honorer) untuk kebersihan, untuk melayani masyarakat, untuk hal yang lain, silahkan enggak ada masalah,” kata ujarnya di sela-sela penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2019 untuk wilayah I di Radisson Golf & Convention Centre, Senin (10/2).

Namun, kata Menteri melanjutkan, penambahan pegawai honorer harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBD masing-masing daerah. Pemenuhan tenaga honorer itu, kata dia, diperbolehkan melalui sistem outsourcing.

“Dianggarkan, dipolakan. Oh,.. ada anggaran sekian saya butuh sekian. Itu saja,” kata Tjahjo.

Meski boleh menambah tenaga honorer, namun Menteri mengingatkan pemerintah daerah tidak boleh menjanjikan akan ada pengangkatan menjadi PNS.

“Jangan sampai diiming-imingi atau diharapkan jadi ASN, jangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pemerintah pusat tidak menghapus tenaga honorer, melainkan hanya penataan.

Pemerintah pusat, kata dia, sudah angkat 1,2 juta lebih tenaga honorer dan sekarang masih terdapat sekitar 400 ribu pegawai honorer yang akan ditata kembali. “Kami tata mana yang memungkinkan ikut selesi tes CPNS yang mana tidak, yang mana yang mau pensiun, dan sebagainya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemko Batam masih membutuhkan tenaga honorer, terutama tenaga guru dan kesehatan. Saat ini, pemerintah daerah dilarang merekrut tenaga honorer, dan bila kedapatan merekrut tenaga honorer terancam mendapat sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, sampai saat ini belum mengetahui pasti terkait pelarangan merekrut tenaga honorer. Namun ditegaskannya, tenaga honorer masih dibutuhkan Pemko Batam, terutama tenaga guru dan kesehatan.

“Bayangkan saja tenaga honorer untuk guru kita sekarang ini empat ribuan, kenapa terus kurang jumlah penduduk kita terus bertambah, lihat saja akte kelahiran di Batam setahun sekitar 35 ribuan,” ujarnya, Jumat 23 Agustus 2019 lalu.

Pihaknya akan tetap berkoordinasi denga pemerintah pusat terkait hal tersebut. Jika nantinya dilarang melakukan perekrutan tenaga honorer, Pemko Batam akan mengajukan pegawai kepada pusat. Karena untuk saat ini, menurut dia, Batam masih sangat membutuhkan tenaga honorer.

Pemko Batam mengajukan kuota penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019 ini sebanyak 1.980 orang. Usulan itu terdiri dari 860 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 1.120 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), untuk memenuhi sejumlah formasi jabatan yang kosong.

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin mengatakan, untuk CPNS dibutuhkan 218 guru, 82 tenaga kesehatan, 69 tenaga kesehatan untuk RSUD Embung Fatimah, dan 491 tenaga teknis di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara usulan untuk calon PPPK yakni guru sebanyak 774 orang, tenaga kesehatan 138 orang, tenaga kesehatan RSUD 76 orang, serta tenaga teknis di OPD lain sebanyak 128 orang.

“Jadi yang kami usulkan itu ada guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Harapan kami dapat dipenuhi sesuai usulan,” kata Jefridin. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com