SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pemko Ancam Cabut 5.800 NIB

  • Reporter:
  • Jumat, 19 Oktober 2018 | 10:40
  • Dibaca : 423 kali
Pemko Ancam Cabut 5.800 NIB
Mal Pelayanan Publik sudah siap dilakukan uji coba. /AGUNG DEDI LAZUARDI

BATAM KOTA – Pemko Batam mengancam akan mencabut 5.800 Nomor Izin Berusaha (NIB) dari masyarakat atau badan usaha yang mengurus perizinan melalui sistem online single submission (OSS), namun tak kunjung melaksanakan komitmen usaha.

Pemenuhan komitmen usaha ini wajib diurus paling lambat sebulan setelah NIB terbit. Pemohon baik perorangan maupun bahan usaha wajib mengurus komitmen usaha mereka, dengan mengurus perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengatakan, hingga kemarin ada sekitar 5.800 perizinan OSS yang sudah dikeluarkan. Pihaknya telah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi bagi yang tidak melaksanakan komitmen.

“Kalau tidak kami akan tindak sesuai dengan Permen (Peraturan Menteri) 24 soal investasi dan OSS. Tim sudah dibentuk dilakukan untuk evaluasi dan datang melapor,” ujarnya di DPRD Batam, Kamis (18/10).

Ia menambahkan, ada 1.741 perorangan maupun badan usaha mengajukan NIB. Di antaranya, telah mendapat NIB sebanyak 1.359 permohonan, hanya saja dari jumlah yang telah mendapat NIB ini, sebanyak 5.178 komitmen usaha belum dipenuhi pelaku usaha.

“Pemenuhan komitmen yang tertunggak tersebut harus di urus ke Pemko Batam. Antara lain Amdal, izin lingkungan hingga IMB,” ujarnya.

Menurut dia, pemenuhan komitmen tersebut pada prinsipnya memang harus kembali ke daerah. Maka dari itu ia mengimbau pelaku usaha untuk segera memenuhi hal tersebut lalu datang ke MPP Batam.

“Dalam jangka waktu satu bulan setelah NIB terbit, mereka harus penuhi komitmen tersebut. Jika tidak, NIB nya akan dicabut,” kata Gustian.

Kepala Bidang Promosi, Data, dan Informasi DPM-PTSP Kota Batam Verbian Hidayat Syam menambahkan, untuk mendapat NIB tidak bisa dibarengi dengan permulaan usaha, tanpa penyelesaian komitmen yang ada.

“Setelah selesai pemenuhan komitmen, kami (DPM PTSP) akan laporkan ke sistem OSS, barulah terbit izin usaha yang berlaku efektif atau final. NIB ini baru semacam tanda daftar usaha, operasional belum bisa,” katanya.

Ia memastikan, 5 ribuan pemenuhan tersebut terkait usaha yang berlokasi di Batam. Hanya saja wewenang atau pemenuhan komitmennya tersebar di kementerian, pemerintah provinsi dan Pemko Batam.

“Pemenuhan komitmen harus kembali diurus di daerah sembari kementerian perekonomian menyiapkan sistem terintegrasi,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com