SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Pengusaha Tetap Pilih FTZ

  • Reporter:
  • Senin, 6 Agustus 2018 | 11:34
  • Dibaca : 263 kali
Pengusaha Tetap Pilih FTZ
Ilustrasi /KORAN SINDO

BATAM – Para pelaku usaha di Batam tetap memilih free trade zone (FTZ) dibanding Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sikap itu mereka gaungkan lagi menjelang rapat Dewan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam yang akan mengambil keputusan tentang transformasi FTZ ke KEK pekan ini.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Makruf Maulana mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada Menko Perkonomian yang juga Ketua DK Batam Darmin Nasution bahwa tidak ada yang salah dengan FTZ saat ini. Pertumbuhan ekonomi Batam yang mengalami perlambatan beberapa tahun terakhir bukan karena FTZ, tapi banyak faktor lain.

“Ini yang harus diselesaikan dan dicarikan solusinya. Bukan mengganti status FTZ-nya. Karena kita ketahui bersama kan aturan yang ada FTZ juga berlaku 70 tahun,” kata Makruf, Minggu (5/8).

Makruf mengaku pihaknya berseberangan dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang sampai saat ini masih tetap ngotot agar Batam diubah menjadi KEK. Ia berharap Wali Kota tidak membuat kegaduhan karena saat ini sudah banyak investor yang akan menanamkan modalnya ke Batam. Ia juga menyarankan agar Pemko Batam saat ini fokus dengan pekerjaan pelebaran jalan yang saat ini tengah berlangsung.

“Pernyataan Wali Kota (Batam) terkait perubahan status Batam dapat membingungkan investor,” kata Makruf.

Pelaku usaha ditegaskannya sangat membutuhkan kepastian hukum. Karena itu, kata Makruf, ia berharap Wali Kota Batam tidak memaksakan kehendak menjadikan Batam sebagai kawasan KEK.

“Saya sudah sampaikan ke Bapak Menko Darmin, apabila status Batam diubah menjadi KEK. Maka kami dari Kadin akan melakukan uji materi terhadap keputusan tersebut. KEK seluruh Indonesia sampai saat ini belum ada yang berhasil,” kata Makruf.

Ketua Kadin Batam Jadi Rajaguguk menambahkan untuk saat ini KEK lebih tepat diberlakukan di Kawasan Rempang, Galang atau pulau-pulau lainnya berdekatan dengan Pulau Batam. Menurut dia ada ratusan pulau di Kepulauan Riau yang lebih tepat untuk ditetapkan statusnya menjadi KEK. Sehingga bisa mendukung pembangunan Batam ke depannya.

“Perlu diketahui oleh Wali Kota, pertama Kadin Batam tidak pernah mengatakan KEK tidak bisa jalan, atau KEK tidak bagus. Tetapi KEK kurang tepat untuk diberlakukan dengan kondisi Batam saat ini,” kata Jadi.

Sebagai induk organisasi dunia usaha sekaligus sebagai wadah asosiasi pengusaha dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut kegiatan ekonomi dan dunia usaha, Kadin Batam menegaskan bahwa FTZ harus tetap dipertahankan. Kebijakan tersebut sudah diatur melalui Undang-Undang 36/2000 dan PP 46/2007 mengenai Kawasan PBPB Batam.

Jadi mejelaskan KEK adalah daerah pabean, sedangkan FTZ adalah terpisah dari daerah pabean. Maka itu sistem FTZ saat ini perlu di perkuat. Kemudian tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan PBPB dan pembebasan cukai dipermudah, kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali pihaknya menyarankan agar diganti dengan prosedur dari BP Batam.

“KEK sekali pun banyak fasilitasnya hanya dapat diberikan kepada yang memohonkan saja, sedangkan FTZ tidak demikian. Termasuk rakyat kecil difasilitasi,” jelasnya.

Selain itu, yang perlu dipahami oleh masyarakat terkait dengan uang wajib tahunan (UWT) yang otomatis akan hilang ketika Batam menjadi KEK, hal itu menurut dia tak mungkin terjadi karena bertentangan dengan tujuan pengembangan Batam. Pihaknya menilai bahwa transformasi FTZ telah ditunggangi oleh kepentingan politik partai tertentu, yang menekan dan mendesak Menko Perekonomian atau anggota Dewan Kawasan PBPBB lainnya.

“Terkait rakor yang diadakan oleh Kemenko Perekenomian dengan mengundang Kadin dan asosiasi pengusaha, dijelaskan oleh Menko bahwa awalnya melihat pertumbuhan ekonomi Batam menurun. Kemudian ada yang mengusulkan KEK untuk diterapkan di Batam, dan usulan itu dari pemerintah daerah dan pengusaha Batam yang tidak bisa disebutkan siapa pengusaha itu,” jelasnya.

Hal itu artinya bahwa pemerintah pusat tidak pernah mengusulkan dan merencanakan KEK di Batam. Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Perekonomian hanya berkeinginan agar Batam bangkit kembali seperti dulu, dan lebih berdaya saing sehingga pertumbuhan ekonomi Batam dapat bangkit kembali. Dalam rakor tersebut dijelaskan bahwa Menko meminta masukan dan apa solusi dalam penyelesaian persoalan dan bagaimana agar ekonomi Batam kembali bergairah

Kadin dan asosiasi menyampaian persoalan yang sebenarnya kemudian memberikan masukan dan skaligus solusi kepada pemerintah agar tetap mempertahankan FTZ dengan menambah fasilitas yang ada di KEK. Pihaknya juga meminta kepada Presiden agar segera mengatur dengan Perpres tata cara mekanisme pengusulan dan pengangkatan ketua dan anggota DK-PBPB Batam yang sejak tahun 2000 mekanisme ini tidak pernah ada aturan turunannya. Tujuannya, agar tak ada politisasi dengan jabatan di DK Batam.

“Pak Menko mengaku sangat senang dan menyampaikan baru kali ini mendapatkan informasi yang lengkap dan kongkrit kondisi persoalan yang sebenarnya di Batam. Selama ini baru mendapatkan informasi dari pemerintah daerah saja,” katanya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com