SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Polda Kepri Dalami Kasus TPPO Lokalisasi Sintai

  • Reporter:
  • Kamis, 16 Januari 2020 | 15:01
  • Dibaca : 125 kali
Polda Kepri Dalami Kasus TPPO Lokalisasi Sintai

NONGSA – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri dalami kasus dua anak yang dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di Pusat Rehabilisasi Sosial Non Panti (PRSNP) Teluk Pandan atau dikenal dengan kawasan lokalisasi Sintai.

Selain mengusut kasus human trafficking, kepolisian juga mencoba mengusut kasus dugaan lainnya pada kawasan tersebut. “Kami menurunkan tim mengusut dugaan ada praktik TPPO,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kepri Kombes Arie Dharmanto, Rabu (15/1).

Dijelaskannya, tim yang turun tetap melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini untuk melihat apakah benar ada dugaan praktik TPPO, seperti dua kasus yang menimpa dua anak bawah umur asal Depok, Jawa Barat.

“Perlu pembuktian dan melihat cara dan tujuan dari dugaan TPPO tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, semua informasi yang masuk akan diterima. Namun pihaknya juga akan mempelajari dahulu seluruh informasi yang masuk, dan akan memilah-milah terlebih dahulu informasinya.

“Memang tidak menutup kemungkinan adanya praktik TPPO di sana,” ujarnya.

Untuk proses penyelidikan, sambungnya, kepolisian akan mengusung penegakan hukum berkeadilan. Namun apabila ditemukan pelanggaran akan dilakukan penindakan tegas. “Sampai saat ini kami melihatnya adalah panti rehabilitasi,” kata Arie.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyayangkan kasus human trafficking di Pusat Rehabilisasi Sosial Non Panti Teluk Pandan. Pihaknya menginginkan agar kasus ini tidak terulang kembali ke depan, terlebih lagi anak-anak di bawah umum yang menjadi korban.

Terkait kasus ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang ada. Sedangkan untuk kawasan Sintai, Pemko Batam tidak mau gegabah menutup kawasan yang sebelumnya merupakan kawasan rehabilitasi tersebut.

“Kami ingin seperti Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena itu harus cermat jangan sampai nanti malah menjadi persoalan baru,” kata Amsakar, kemarin.

Menurut dia, penentuan kebijakan untuk menutup lokalisasi Sintai harus disertai dengah kajian yang komprehensif. “Harus dilakukan kajian komprehensif. Ada berapa yang hidup dari situ, berapa gerak ekonominya,” katanya menanggapi desakan sejumlah legislator untuk menutup lokalisasi Sintai.

Selain itu, kata dia, perlu juga dikaji dampak penutupan Sintai terhadap wilayah kota lainnya. Pria yang pernah belajar sosiologi perkotaan itu mengingatkan, realitas kota besar tidak bisa dilepaskan dari praktik prostitusi, daerah kumuh dan gelandangan.

“Di seluruh kota di dunia tidak bisa melepaskan dari itu, slum (kumuh) dan gelandangan pengemis. Itu fenomena yang tidak dapat diabaikan kota,” kata Amsakar.

Ia bercerita awal mula pembentukan pusat rehabilitasi Sintai adalah untuk mengumpulkan wanita tuna susila yang awalnya ada di penjuru kota. Karena pemerintah tidak menginginkan wajah kota terkesan negatif, maka perempuan pekerja seks komersial itu dialihkan ke Sintai. “Sejak itu pula kesan kota semakin baik,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Barelang bersama Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri berhasil mengungkap kasus perdagangan anak di bawah umur atau human trafficking di Bar Chelsea di Teluk Pandan, Batuaji.

Kasus ini melibatkan dua anak perempuan berusia 15 tahun, L, dan S, asal Depok, Jawa Barat. Selain membebaskan korban, polisi turut mengamankan A, 15, selaku muncikari, serta pasangan suami istri (pasutri) selaku pemilik bar, Dewi Syadiah dan Suharman. dicky sigit rakasiwi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com