SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Poros Rudi vs Poros Soerya

  • Reporter:
  • Senin, 15 Juli 2019 | 17:53
  • Dibaca : 563 kali
Poros Rudi vs Poros Soerya

PINANG – Peta politik menjelang pemilihan gubernur Kepri 2020 berubah dalam hitungan hari setelah Nurdin Basirun ditahan KPK. Partai yang tengah menggalang koalisi ancang-ancang balik kanan, calon lain punya kesempatan.

Sudah jadi rahasia umum, gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun menjadi calon kuat dalam pemilihan Gubernur tahun depan. Elektabilitas dan tingkat popularitasnya sebagai petahana tetap diperhitungkan partai politik sebagai jaminan memenangi kontestasi pilkada. Nasdem, partai pengusungnya juga meraih cukup banyak kursi pada Pemilu 2019 sebanyak enam kursi. Jumlah kursi itu naik signifikan dibanding Pemilu 2014 yang hanya dua kursi.

Namun peluang Nurdin mencalonkan diri pada Pilgub tahun depan hampir dipastikan tertutup sejak Kamis (11/7). Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Nurdin sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan reklamasi di Tanjungpiayu, Batam. Penetapan Nurdin sebagai tersangka membuat peta politik di Kepri berubah.

Partai Kebangkitan Bangsa salah satunya. Ketua DPW PKB Abdul Basid Has yang sudah beberapa kali bertemu dengan Nurdin untuk membicarakan penjajakan koalisi bersama Nasdem pada Pilgub 2020, bersiap balik kanan. “Dengan keadaan seperti sekarang, PKB membuka ruang pada kandidat yang akan maju,” ujar Basyid di Tanjungpinang, Minggu (14/7).

Pada Pemilihan Gubernur Kepri 2014 lalu, PKB Kepri menjadi partai politik pertama yang memberikan dukungan kepada pasangan (Alm) HM Sani-Nurdin Basirun. PKB sudah menunjukkan niat memberikan dukungan lagi kepada Nurdin pada Pilkada 2020. Tapi rencana koalisi itu berubah karena Nurdin jadi tersangka. PKB memilih membuka kemungkinan menggalang koalisi baru dengan partai lain termasuk mencari calon gubernur selain Nurdin. Sekalipun DPP PKB mengarahkan pengurus daerah bisa mengusung calon sendiri, namun Basyid mengukur keberhasilan partai pada Pileg 2019 yang belum optimal.

PKB juga mulai memetakan nama-nama yang muncul di publik. Mulai dari Ismeth Abdullah, Soerya Respationo, Isdianto, Muhammad Rudi, Ansar Ahmad, Ria Saptarika dan Lukita Dinarsyah Tuwo. “Dengan munculnya nama-nama itu, dan dengan kondisi perkembangan setelah ditetapkannya Nurdin Basirun sebagai tersangka, tentunya semua memiliki peluang,” papar Basyid.

Perubahan peta politik juga diamati Gerindra Kepri. Sekretaris Gerindra Kepri Onward Siahaan memandang peta politik bergeser karena Nurdin adalah calon kuat. Gerindra masih mengamati perkembangan peta politik jelang pilkada. “Selama ini hanya Pak Nurdin yang paling kuat. Petahana punya kelebihan,” tutur dia.

Onward kemudian memunculkan sejumlah nama lain yang punya kans terbuka lebar setelah peluang Nurdin tertutup maju lagi. Ismeth dianggap punya kemampuan, tapi dilihat dari segi usia. Mantan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo masuk perhitungan Gerindra. “Lukita punya kapabilitas,” kata Onward. Lukita juga cukup populer karena dikenal di Batam dan pusat.

Muhammad Rudi, Walikota Batam juga diperhitungkan Gerindra yang bisa saja mencalonkan diri menjadi calon gubernur menggantikan Nurdin. “Tapi kami melihat Rudi masih cocok di Batam dan Lukita maju calon gubernur,” sambung dia.

Gerindra juga mengamati kemungkinan calon kuat yang diusung parpol besar seperti Soerya Respationo dan Isdianto dari PDIP, Ansar Ahmad dari Golkar dan Syahrul, Ketua Gerindra Kepri. Ada juga nama di luar parpol seperti Ria Saptarika.

Onward kemudian memberikan kemungkinan calon dari profesional dan politikus. “Bisa saja misalnya Ismeth-Soerya atau Lukita-Isdianto atau pasangan Lukita-Syahrul. Nama lainnya Ansar Ahmad, Ria Saptarika. Nama-nama itu ada di radar Gerindra Kepri untuk Pilkada Kepri,” papar Onward.

Berbeda dengan Gerindra dan PKB, Partai Golkar menyatakan masih fokus ke Munas Golkar dan Musda sekalipun terjadi pergeseran peta politik calon gubernur setelah Nurdin jadi tersangka kasus suap. “Golkar masih cooling down dulu. Pak Ansar masih fokus ke dua agenda besar,” kata Humas Golkar Kepri, Suyono, kemarin.

Golkar mulai kembali ancang-ancang menghadapi Pilkada 2020 setelah agenda munas dan musda selesai karena sudah terpilih kepengurusan partai yang baru. “Baru bicara langkah politik selanjutnya,” sambung dia.

Masih belum ada ancang-ancang, Golkar mengakui aspirasi dari masyarakat tetap banyak soal Ansar Ahmad. Ansar didorong maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Tapi Suyono menyatakan apakah Golkar mengusung calon sendiri atau tidak tergantung munas dan musda. “Masih menunggu Munas dan Musda,” ujar dia.

Berubah Total Setelah Suap

Peta politik menjelang Pilkada Kepri 2020 mendadak berubah sejak tiga hari lalu. Rabu malam (10/7) Kepri dihebohkan dengan penangkapan Nurdin Basirun. 

Nurdin ditangkap KPK di kediamannya di Gedung Daerah Tanjungpinang. Sehari kemudian KPK pun akhirnya menetapkan dia sebagai tersangka terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) suap dana izin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

DPP Partai Nasdem telah memecat Nurdin sebagai Ketua Partai Nasdem Kepri. Selain Nurdin, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadis DKP Kepri Edy Sofyan, Kabid Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono, serta Abu Bakar, seorang pengusaha.

Sementara tiga orang lainnya yang turut diamankan saat OTT kemarin tidak terbukti menerima atau memberi suap yakni Kepala DLH Nilwan, Staf DKP Aulia Rahman, dan sopir DKP Muhammad Salihin.

Berbagai pihak memprediksi karier politik Nurdin kandas setelah berstatus sebagai tersangka. Nyaris tidak ada tersangka yang dapat terlepas dari jeratan hukum setelah ditangkap KPK.

“Secara politik, Pak Nurdin untuk maju pada pilkada sudah tidak memungkinkan,” kata  pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka.

Ia mengatakan peta politik Pilkada Kepri setelah penangkapan Nurdin berubah total. Secara politik, peristiwa itu membuka peluang besar bagi politikus lainnya untuk berkompetisi.

“Saingan politik berkurang satu, yang paling kuat pula. Tentu itu membuka peluang bagi politikus lain untuk bertarung,” tuturnya.

Menurut dia, politikus yang memiliki pemikiran cerdas, berpengalaman, memiliki integritas dan berpihak pada kepentingan rakyat harus berada di permukaan. Semakin banyak politikus yang prorakyat yang bertarung pada pilkada akan semakin baik.

Salah satu politikus yang diperkirakan akan mencalonkan diri Ansar Ahmad. Kepri, menurut dia membutuhkan pemimpin sekaliber Ansar Ahmad, yang dianggap sukses memimpin Kabupaten Bintan selama dua periode.

“Pemikiran dan kerja kerasnya membuat Bintan maju dalam berbagai sektor, terutama di dalam peningkatan infrastruktur dasar, budaya, pendidikan, pariwisata dan sosial, dan perekonomian. Ini masih dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Endri mengatakan gaung keberhasilan Ansar dalam memimpin Bintan didengar oleh sebagian masyarakat Kepri. Hal itu dapat dibuktikan dengan hasil Pemilu Legislatif 2019.

Ansar Ahmad memperoleh suara mayoritas pada Pemilu 2019. Keberhasilan duduk di kursi DPR itu sebagai wujud dari keinginan masyarakat. “Tentu kemampuan Ansar Ahmad dibutuhkan untuk memajukan Kepri,” ujarnya.

Namun, mencalonkan diri sebagai gubernur ataupun wakil gubernur perlu diperhitungkan secara matang oleh Ansar, karena ia harus mempertimbangkan secara matang apakah siap untuk melepas jabatan sebagai anggota DPR RI yang hanya sempat dijabat selama sekitar satu semester jika bertarung pada Pilkada Kepri 2020.

“Kalkulasi politik harus matang, meski jabatan sebagai gubernur itu lebih strategis dibanding DPR RI,” ucapnya.

Isdianto juga memiliki peluang besar untuk bertarung dan memenangkan pilkada. Sebagai Plt Gubernur Kepri, akses Isdianto semakin terbuka untuk mendekati masyarakat. Isdianto dapat melanjutkan program sosial kemasyarakatan.

“Isdianto memiliki waktu yang cukup untuk bersosialisasi, dan memperkuat basis,” imbuhnya.

Selain itu, Wali Kota Batam Rudi juga digadang-gadangkan akan bertarung pada pilkada. Namun, Rudi juga harus mempertimbangkan jabatannya yang masih satu periode lagi bila bertarung pada Pilkada Kepri 2020.

Berdasarkan hasil Pilkada Kepri 2015, Batam yang dianggap banyak pihak menjadi barometer kemenangan politik kandidat pilkada, kenyataannya, tidak. Kemenangan HM Sani (almarhum)- Nurdin pada saat itu justru mendapat suara yang signifikan di daerah lainnya.

Perolehan suara HM Sani-Nurdin juga cukup tinggi di Batam. Hal itu diduga disebabkan mobilitas penduduk di Batam cukup tinggi.

“Kalau Rudi mungkin berpikiran lebih baik bertahan selama satu periode sebelum menuju Kepri I, karena jabatan sebagai Wali Kota Batam sangat strategis,” tuturnya.

Terkait Soerya Respationo, Endri mengatakan sebaiknya tidak kembali bertarung, karena sudah beberapa kali kalah. Soerya dinilai lebih piawai memimpin PDIP di Kepri.

“Soerya itu lebih bersinar sebagai pemimpin partai,” tambahnya. sutana/ant

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com