SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

PPDB, Sekolah Diminta Tegas dan Transparan

  • Reporter:
  • Sabtu, 23 Juni 2018 | 09:22
  • Dibaca : 337 kali
PPDB, Sekolah Diminta Tegas dan Transparan
Ilustrasi Foto Agung Dedi Lazuardi.

BATAM KOTA – Panitia PPDB dan sekolah negeri diminta tegas menolak permintaan titipan siswa baik dari orang tua, pejabat dan calo, sekalipun ada PPDB online dan sistem zonasi. DPRD Batam masih mengkhawatirkan praktik itu masih dipakai, belajar dari pengalaman tiap tahun.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengungkapkan masalah murid baru yang diterima melewati kuota penerimaan muncul karena panitia PPDB dan sekolah belum transparan dan tidak tegas.

Berdasarkan pengalaman sidak Komisi IV, Udin mencatat beberapa kasus penerimaan murid baru yang melewati ketentuan. Contohnya dari jumlah kapasitas tujuh lokal, akhirnya jadi 11 lokal. Kemudian dari kuota maksimal per lokal hanya 32, akhirnya malah menjadi 44 siswa.

“Tentu ada faktor X, bisa berupa desakan orang tua murid atau titipan dari pemangku kepentingan. Makanya saya minta ada keterbukaan, ada ketetapan, jalankan yang ada. Jangan nanti beralasan online,” papar Udin di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Kota Batam di DPRD Batam, kemarin.

Panitia PPDB dan sekolah diminta mencegah kekisruhan PPDB yang setiap tahun selalu jadi masalah terutama soal batas penerimaan murid.

Jumlah penerimaan itu biasanya ditentukan dalam petunjuk teknis yang diterbitkan kepala daerah. Di dalamnya mencantumkan jumlah lokal, rombongan belajar dan jumlah daya tampung setiap sekolah.

Politikus PDIP itu juga menyampaikan agar Disdik mengawasi proses PPDB 2018. Jangan sampai ada oknum-oknum komite yang bermain dalam PPDB 2018. Pasalnya, jika ada kecurangan dalam PPDB, tentunya akan berakibat luas. Tak hanya Komite, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dilarang bermain dalam PPDB.

“Banyak sekali laporan adanya permainan oknum. Kami minta ini bisa dicegah. Supaya tak ada masalah. Karena selama 9 tahun saya di DPRD bermitra dengan Disdik, selalu saja setiap tahun ini bermasalah,” kata Udin.

Adapun dari data yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Batam, ada tiga sekolah rujukan tingkat SMP dan 1 rujukan SD. Untuk SMP, ada di SMPN 3, SMPN 6, dan SMPN 26. Sementara untuk SD, hanya SDN 006 Sekupang.

Untuk SMPN 6, sekolah hanya menerima 288 siswa, dengan rincian 9 kelas, siswa 32 per kelas. SMPN 3, menerima 320 calon siswa terdiri dari 10 kelas dengan siswa 32 per kelas. SMPN 26, menerima 160 calon siswa, dengan rincian 5 kelas dengan jumlah siswa 32. Sementara SDN 006 Sekupang, hanya menerima 84 siswa, dengan rincian 3 lokal, dan 28 siswa per kelas.

“Data itu yang kami paparkan. Dan kami jalankan sesuai dengan itu. Tidak ada tambahan atau pengurangan. Kalau ada usulan tambahan, kami terima dulu untuk dievaluasi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kota Batam, Hendri Arulan.

Jika memang sekolah siap, kata dia, penambahan rombongan belajar (rombel) bisa dilakukan. Akan tetapi tahun ini, karena juknis sudah ditetapkan, maka Disdik menjalankan yang sudah ditetapkan di atas.

Hendri juga mewanti-wanti terhadap oknum yang bermain di PPDB. Jika oknum komite, sanksi yang diberikan ditentukan oleh masyarakat sekitar. Sementara ASN, sanksinya akan ditetapkan Disdik. Namun bila sudah menyangkut hukum seperti pungli, maka pihak kepolisian yang akan menyelesaikan.

“Kalau komitekan dipilih warga sekitar. Jadi sanksinya dilakukan warga sekitar. Enggak bisa Disdik memberhentikan,” pungkas dia.

Dia juga optimis PPDB tahun ini berjalan baik karena sistem yang dijalankan menggunakan sistem online. Sehingga menyulitkan permainan. Karena itu, diminta agar orangtua di Batam, tidak percaya ?dengan calo.

“Sekarang sudah sistem online, sudah minim permainan. Kalau komite bermain, bisa pidana, bisa diberhentikan orang tua murid. Tapi minta masyarakat tidak percaya calo,” katanya.

iwan sahputra/romi kurniawan

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com