SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Rahmad Terancam 6 Tahun Penjara

  • Reporter:
  • Rabu, 19 Februari 2020 | 11:21
  • Dibaca : 289 kali
Rahmad Terancam 6 Tahun Penjara
Petugas Ditlantas Polda Kepri menggelar razia angkot Bimbar di Simpang Kepri Mall, Selasa (18/2). /ILHAM S

BATAMKOTA – Rahmad, sopir angkutan kota (angkot) Bimbar maut di tanjakan Bukit Daeng, Mukakuning terancam hukuman enam tahun penjara. Polisi menetapkan tiga pasal pada tersangka, atas peristiwa kecelakaan yang menewaskan karyawati PT Epson, Sri Wahyuni.

Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol Muchlis Nadjar mengatakan, tersangka dikenakan pasal 310 ayat 4, ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Sesuai pasal 310 ayat 4 UU LLAJ ancaman sanksi pidana pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun, dan denda Rp12 juta,” ujarnya di Mapolresta Barelang, Selasa (18/2).

Hasil pemeriksaan Satlantas Polresta Barelang, selain surat KIR tak diperpanjang sejak 2018, mobil angkot Bimbar yang dikemudikan tersangka tak laik jalan. “Pemeriksaan petugas, lampu rem dan lampu sign mati. Selain itu, rem belakang kiri dan kanan juga bocor,” katanya.

Satlantas Polresta Barelang dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam bergerak cepat merespons peristiwa kecelakaan maut di Bukit Daeng akibat ulah ugal-ugalan sopir angkot Bimbar. Kemarin, kedua instansi tersebut menggelar razia di dua lokasi, yakni di Simpang Kepri Mall dan depan Mapolresta Barelang.

Puluhan angkot Bimbar terjaring razia karena tak laik jalan. “Razia khusus untuk angkutan umum yang beroperasi. Karena sudah banyak laporan laka lantas yang sering terjadi oleh Bimbar hingga meregangkan nyawa pengendara,” kata Nadjar.

Dari hasil razia, sambungnya, petugas dari Dishub Batam menemukan beragam pelanggaran dari angkot yang tak laik jalan. “Ada yang lampu belakang mati (warna merah), lampu sign kanan-kirinya, ban belakang yang tidak layak lagi, ada juga yang Kir-nya mati,” katanya.

Petugas Ditlantas Polda Kepri bersama Satlantas Polresta Barelang juga melaksanakan pengecekan kadar alkohol untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Pengecekan kadar alkohol ini diberikan kepada pengemudi angkot Bimbar.

“Pengemudi angkot Bimbar yang diperiksa lebih kurang 20 orang. Hasilnya para sopir negatif mengkonsumsi alkohol,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kepri Kombes Pol Mujiono.

Cabut Izin Usaha Angkutan Nakal

DPRD Kota Batam meminta Dishub Batam untuk menertibkan kendaraan umum yang tidak laik dan tidak lolos KIR agar tidak beroperasi di jalan raya. Langkah tersebut merupakan rekomendasi yang disepakati antara DPRD Batam, pemerintah daerah, kepolisian dan badan usaha angkutan umum dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Batam, Selasa (18/2).

“Rekomendasi tadi kami minta agar angkutan yang tidak laik dan tidak lolos KIR dilarang beroperasi,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam, Rohaizat.

Menurut dia, persoalan tersebut harus disikapi dengan serius karena menyangkut nyawa orang. Semua pihak, katanya, harus berkomitmen dan bersinergi untuk melakukan pengawasan di lapangan dan menindak tegas bagi yang melanggar.

“Jika melanggar berikan sanksi administratif dan kalau perlu cabut izin usahanya,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Tumbur Hutasohit menambahkan, pihaknya juga menginginkan agar tidak ada lagi istilah sopir tembak atau sopir kedua, ketiga dan lainnya. Menurutnya, kehadiran sopir serap tersebut akan menimbulkan masalah karena tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) untuk membawa angkutan umum.

“Di sini pemilik mobil harus tegas. Jangan ada lagi sopir-sopir kedua, ketiga dan keempat. Harus lengkap administrasi, jangan ada yang tidak lengkap tapi beroperasi,” ujar Tumbur.

Ia mengatakan, setiap badan usaha harus bertanggungjawab atas apa yang terjadi di lapangan. Pemilik kendaraan jangan hanya mementingkan keuntungan dan mengabaikan keselamatan orang di jalan raya.

“Kadang dia di sebelah kiri, tiba-tiba langsung ke kanan. Suka-suka dia aja. Kan dalam aturannya tidak bisa seperti itu,” katanya.

Pengelola Koperas Bintang Anugerah Pelangi sebagai badan usaha angkutan umum, Zainuddin mengatakan, pihaknya kini menaungi sekitar 72 unit angkutan trayek Jodoh-Tanjunguncang. Selama ini pihaknya memberikan pembinaan rutin sebulan sekali kepada pemilik dan sopir angkutan.

“Kalau rekrutmen sopir itu adalah pemilik kendaraan. Begitu juga dengan perawatan kendaraan seperti kondisi ban, rem dan lainnya,” katanya.

Sekretaris Koperasi Parsibata, Jhon Sinaga menambahkan, pihaknya meminta agar semua pihak dapat berkomitmen dan konsisten dalam melakukan pengawasan di lapangan.

“Jangan punya aturan tapi tidak dilaksanakan. Penegakan hukum dan peningkatan pengawasan. Butuh penegakan dari semua pihak,” katanya.

Kepala Dishub Kota Batam Rustam Effendi mengatakan, ada dua trayek untuk angkutan umum di Batam yaitu trayek utama yang dilalui Bimbar dan trayek cabang yang dilalui mobil carry.

Untuk trayek utama, katanya, ada sekitar 617 kendaraan. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 266 kendaraan yang laik dan 351 kendaraan yang tidak laik. “Dan dari yang laik ini cuma 60 unit aja,” kata Rustam.

Ia mengatakan, untuk trayek cabang ada sekitar 1.945 kendaraan. Di antaranya, 269 kendaraan yang laik dan 1.477 kendaraan tidak laik. Dishub Batam sudah sering melakukan pembinaan dan mengambil tindakan tegas seperti menertibkan kendaraan yang tidak laik saat beroperasi.

“Ada kemanusiaan yang harus dipikirkan. Baru dua hari dikandangkan sudah satu keluarga datang semua,” katanya.

Ia juga menegaskan akan menindak tegas angkutan umum yang tidak laik tersebut jika menjadi kesepakatan bersama pihak terkait. Pihaknya juga selalu memberikan pelayanan bagi pemilik kendaraan untuk melakukan KIR.

“Kalau mereka tak sempat Sabtu, kami bersedia KIR hari Minggu kok. Kalau memang sepakat dikandang, beri kami waktu sehari besok kita kandangkan semuanya,” katanya. iwan sahputra/dicky sigit rakasiwi/ilham s

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com