SINDOBatam

Feature+

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Rapor Merah Pejabat Pemko Batam

  • Reporter:
  • Senin, 19 Agustus 2019 | 19:51
  • Dibaca : 221 kali
Rapor Merah Pejabat Pemko Batam
Kepala Dishub Batam Rustam Efendi sekaligus Ketua PGRI Batam. /DOK SINDO BATAM

BATAM – Peristiwa jenaka terjadi di pembukaan pawai takbir Idul Adha di ruas jalan Palm Spring Batam Centre, sepekan lalu. Di pinggir jalan, Wali Kota Batam Muhammad Rudi memarahi Kepala Dinas Perhubungan Rustam Effendi yang ia nilai menjawab ngawur.

Rudi malam itu sedang meladeni pertanyaan wartawan usai membuka pawai takbir. Di samping kirinya berdiri Rustam yang mengenakan seragam Dinas Perhubungan. “Berapa tadi jumlah kendaraannya?” tanya Rudi sembari menoleh ke sebelah kiri. “3.904 ekor pak,” jawab Rustam enteng.

Rudi seketika kesal dan marah dengan Rustam. “Bukan, kendaraan. Itu bukan bagianmu,” timpal Rudi dengan nada ketus. Rudi langsung memberikan jawaban soal pawai. “Kendaraan 148 plus sepeda motor,” sambung Rudi kepada wartawan. Rupanya, Rustam memberi jawaban soal jumlah hewan kurban. Jumlah itu sebelumnya dilaporkan Kepala Kementerian Agama Batam.

Peristiwa lepas Isya itu menambah sekian peristiwa tentang Rustam dimarahi Rudi. Dua hari sebelumnya, Rustam juga bikin kesal Rudi karena jawabannya lari dari yang ditanyakan atasannya. Di hadapan pengurus taksi online di ruang rapat lantai 4 Kantor Wali Kota, Rudi juga memarahi Rustam dengan kalimat hampir sama. “Jawab apa yang saya tanyakan, jangan yang lain kau jawab,” ujar Rudi. Dalam kesempatan terpisah, peristiwa dalam rapat itu salah satunya menyoroti potensi pendapatan daerah dari sektor parkir yang menjadi wilayah Dishub. Rudi kerap meminta Dishub agar kreatif dan terus menggenjot pendapatan. “Saya asyik mengomel saja,” kata Rudi pekan lalu.

Urusan kinerja kepala dinas di Pemko Batam juga disorot DPRD Batam. Banyak yang menilai masalah yang paling mendasar dari kepala dinas yakni tak mampu menerjemahkan visi dan misi Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Amsakar Achmad. “Banyak juga kepala dinas yang ketika ditanya, apa visi misi Pak Wali Kota, enggak paham dia,” kata anggota DPRD Batam, Aman, kemarin.

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, setiap pembahasan terkait program kerja pemerintah daerah, DPRD selalu mendorong agar masing-masing mengusulkan atau menyusun kegiatan berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

“Visi dan misi ini yang harusnya mereka jabarkan dalam setiap kegiatan, agar visi dan misi wali kota dapat tercapai. Lalu bagaimana mau menyusun program jika tidak paham apa visi dan misi wali kota,” ujarnya.

Seharusnya, kata dia, Wali Kota Batam menempatkan kepala OPD sesuai dengan kompetensi yang dimiliki agar di akhir periode seluruh program dapat terealisasi dengan baik. Selama ini, lanjutnya, setiap dinas selalu mengusulkan kegiatan berdasarkan usulan-usulan tahun lalu.

“Saya juga tidak tahu titik salahnya di mana. Apa memang kepala dinasnya atau dari Bapelitbangda tidak menjelaskan secara spesifik kepada masing masing dinasnya,” katanya.

Salah satu contoh tidak cakapnya kepala dinas yaitu, usulan anggaran kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini. Pemko Batam sepihak merubah pagu anggaran yang sudah disepakati bersama antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Padahal sesuai aturan, nota kesepakatan KUA-PPAS yang sudah disetujui tidak dapat dirubah lagi dalam Ranperda APBD Perubahan,” katanya.

Selain tidak paham visi dan misi, kepala OPD juga tidak ada yang memahami teknik pembuatan laporan keuangan. Aman mengatakan, pihaknya selalu menanyakan kepada kepala OPD tentang cara membukukan laporan keuangan dan aset ke dalam neraca, tetapi lagi-lagi kepala OPD diam dan tak memahami.

“Setidaknya kepala dinas harus paham. Kalau tak paham, terus mau tanda tangan apa dia, kan seperti itu. Saya tak tahu, apakah Pak Wali paham dengan yang seperti ini atau tidak. Yang terjadi di masing-masing dinas. Harusnya kepala dinas paham betul,” jelasnya.

Anggota DPRD Kota Batam Muhammad Musofa menambahkan, ada beberapa kepala dinas yang selalu mengabaikan evaluasi dan saran dari DPRD. Salah satunya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam. Namun polisi Hanura ini enggan merincikan hasil evaluasi dinas tersebut.

“Ketika mereka tidak menindaklanjuti saran dan evaluasi dari kita, tentu akan kita sampaikan kepada Wali Kota Batam,” kata Musofa.

Namun secara keseluruhan, kata dia, kinerja kepala OPD dan seluruh camat di Batam berjalan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

“Jika dinas yang memang benar-benar tidak mempedulikan kita, maka akan benar-benar kita tinggalkan. Karena kita ini adalah perpanjangan tangan dari masyarakat. Apa yang tidak sesuai, akan kita sampaikan kepada yang bersangkutan dan pimpinannya,” katanya. iwan sahputra

Di Bawah 40 Persen

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meminta kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kreatif dan bekerja secara maksimal melayani dan meningkatkan ekonomi di Batam. Saat ini pihaknya menilai masih ada beberapa OPD yang dinilai belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

“Sering saya sampaikan, bukan OPD saja, tapi kita semua etos kerjanya masih belum sesuai dengan yang kita mau,” kata Rudi, Minggu (18/8).

Karena itu jika saat ini masih ada OPD yan capaian kerjanya masih sekitar 40 persen, pihaknya terus mendorong paling tidak seharusnya sudah mencapai 60 persen. Itu sebabnya pihaknya meminta seluruh OPD juga bisa berinovasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan juga menggenjot pendapatan daerah.

Pembangunan Kota Batam sendiri kata dia masih harus terus dilakukan, terutama dibidang infrastruktur. Pemko Batam saat ini diakuinya memang tengah serius untuk meningkatkan infrastruktur di Batam, tujuannya tentu untuk mendorong pergerakan ekonomi di Batam dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh elemen masyarakat.

“Selain itu juga pariwisata, sudah mulai terlihat. Coba perhatikan minggu lalu, dan kemarin semua hotel di Batam penuh. Tentu kita menyambut baik dan pembangunan tidak akan pernah berhenti,” katanya.

Kemudian, pihaknya juga terus mendorong terutama bagi OPD penghasil untuk bisa meningkatkan pendapatannya paling tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan bersama. Meskipun diakuinya ada beberapa hal di lapangan yang memang perlu dievaluasi kembali, tapi ia mengaku selalu menekankan semua OPD untuk bisa maksimal.

“Intinya kita terus dorong untuk kerja maksimal, dengan demikian kita harapkan ekonomi kita bisa bangkit kerena kerja kita yang maksimum,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan untuk disektor pariwisata tentu pihaknya mengaku sudah memiliki banyak program untuk bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama mancanegera. Dalam pariwisata sendiri ada tiga hal yang menjadi poin penting, diantaranya adalah akses, amenitas dan atraksi.

Tiga hal tersebut yang saat ini memang tengah dilakukan Pemko Batam, dari akses pembangunan infrastruktur contohnya. Kata Ardi bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam saat ini tengah serius membangun infrastruktur di Batam, melebarkan jalan dan lainnya untuk memberikan kenyamanan wisatawan saan datang ke Batam.

“Bisa dilihat sekarang hasilnya, jalan-jalan di Batam semua lebar, bersih dan itu semua memang komitmen Pak Wali untuk menggerakan ekonomi dari sektor pariwisata,” kata Ardi.

Kemudian amenitas, ada beberapa hal yang sudah dibuat oleh Disbudpar Kota Bata, salah satunya adalaj penguatan pramuwisata melalui Perwako yang sudah ada saat ini. Kemudian pihaknya juga akan membentuk Batam Tourism Promotion Board, dimana badan yang akan membantu pemerintah untuk mempromoasikan Batam.

Kemudian Batam saat ini kata dia juga sudah punya perda tentang kemajuann kebudayaan melayu. Disbudpar saat ini juga tengah mengajukan museum baru sebagai destinasi baru ke Kemendikbud. Selain itu wisata religi Pemko Batam juga membangun masjid Sultan Mahmud Riayat Syah di Tanjungucang, Batuaji.

“Selanjutnya atraksi, kita memiliki banyak event baik itu nasional ataupun internasional. Kita juga sedeang mengusulkan enam destinasi pariwisata memnag objek vital pariwisata, yang kita harapkan ke depan keamanan dan kenyamanan bisa standar nasional,” jelasnya.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan pihaknya juga terus berupaya untuk membuat inovasi guna memudahkan masyarakat membayar pajak dan retribusi. Hal ini juga menjadi bagian komitmen Pemko Batam untuk meingkatkan pendapatan dari sektor-sektor yang memang memiliki potensi untuk mendorong pendapatan.

Untuk mempercepat pengurusan BPHTB contohnya, saat ini pihaknya mengaku ada dua jalur peyanan yakni green line (jalur hijau) dan red line (jalur merah). Dimana untuk green line tersebut khusus untuk PPAT/Notaris yang memang sudah rutin dalam mengurus BPHTB. Sedangkan red line diperuntukan untuk masyarakat pribadi yang memang tak rutin mengurus BPHTB.

“Kenapa ada dua jalur supaya pelayanan cepat. Pada dasarnya sama, tapi untuk yang PPAT/Notaris ini kan sudah biasa jadi syarat dokumen biasanya sudah lengkap. Sedangkan untuk pribadi ini mungkin ada penjelasan atau yanglainnya, jadi supaya yang sudah biasa ini tak terganggu juga,” kata Raja beberapa waktu lalu.

Kemudian, untuk peningkatan pajak reklame ke depan pihaknya akan membuat sistem seperti barcode disetiap reklame resmi. Sehingga nantinya untuk melihat reklame tersebut membayar pajak bisa dilihat dari barcode dan tinggal discan. Dengan demikian tentunya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pajak reklame.

iwan sahputra/ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com