SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Rencana Penundaan Tarif Pajak Hiburan, Ketua DPRD Tunggu Kajian Komisi II 

  • Reporter:
  • Kamis, 4 Oktober 2018 | 14:42
  • Dibaca : 278 kali
Rencana Penundaan Tarif Pajak Hiburan, Ketua DPRD Tunggu Kajian Komisi II 
ilustrasi

BATAM KOTA – Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengaku masih menunggu kajian yang dilakukan Komisi II terkait permintaan Wali Kota Batam dan asosiasi pengusaha agar menunda tarif pajak hiburan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah .

“Memang kemarin kami juga koordinasikan dan sebelum kami putuskan, kami butuh kajian dengan komisi II. Hasil pendapat komisi II kami tunggu,” ujarnya di DPRD Kota Batam, Rabu (3/10).

Secara teknis, sambungnya, peraturan tersebut sudah disepakati bersama antara pemerintah daerah, DPRD dan pengusaha dengan segala konsekuensinya dan pertanggungjawaban atas perda tersebut.

“Ini barang sudah jadi dan idealnya harus dilaksanakan. Permintaan wali kota sudah kami tindaklanjuti, secara teknis kami menungu hasil kajian komisi II,” katanya.

Ia mengatakan, panitia khusus (pansus) sudah melakukan kajian-kajian dalam melakukan pembahasan dengan mengundang asosiasi pengusaha hiburan. Keputusan yang telah disepakati dalam pembahasan sudah melalui pertimbangan yang sangat matang.

“Dan itu kami ada batas maksimal, sudah kami kurangi dari batas maksimal. Artinya, permohonan dari Pemko tidak serta merta langsung kami terima. Tapi yang jelas permintan Pemko sudah kami kurangi,” kata Nuryanto.

Berdasarkan ketentuan, kata dia, untuk merevisi perda hanya bisa dilakukan dua tahun setelah regulasi tersebut disahkan. “Makanya nanti kami minta evaluasi komisi 2 dan sekaligus meminta pendapat Bapemperda (badan pembentukan peraturan daerah),” jelasnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Sallon Simatupang mengatakan, Perda Pajak Daerah tidak bisa dibatalkan karena sudah melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kedua, permintaan Pemko dalam surat ke DPRD itu meminta rekomendasi agar dikaji ulang bersama BP2RD (badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah),” ujarnya.

Hingga September, kata Sallon, realisasi pajak hiburan sudah mencapai 76 persen dari target yang sudah disepakati sebesar 75 persen. Pencapaian tersebut cukup menggembirakan dan akan terus bertambah hingga menjelang akhir tahun.

“Surat Pemko itu bukan menyampaikan ke DPRD supaya pajak ditunda, tapi meminta rekomendasi, berarti Dewan menelaah dulu. Posisi kami berada di tengah tidak condong ke pemerintah, tidak pengusaha untuk melihat sisi itu,” katanya. iwan sahputra

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Berita Terbaru

Theme Portal Berita TUX_URL.com