SINDOBatam

Hattrick+

Jungkir Balik+

Soal Pengelolaan Lahan, Kadin Dukung Pemko Gugat ke MK

  • Reporter:
  • Jumat, 2 Juni 2017 | 14:11
  • Dibaca : 537 kali
Soal Pengelolaan Lahan, Kadin Dukung Pemko Gugat ke MK
Ilustrasi. DOK SINDO BATAM

BATAM KOTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri menyindir Pemko Batam dan DPRD Batam yang enggan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat dualisme kewenangan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Bahkan, Kadin menganalogikan upaya Pemko Batam mengambil simpati publik dalam menghadapi BP Batam, berbeda dengan perjuangan rakyat Palestina mendapatkan pengakuan internasional kala menghadapi Israel.

Ketua Umum Kadin Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, meskipun Palestina dan Pemko Batam sama-sama berjuang untuk mendapatkan haknya, namun perjuangan keduanya berbeda. Jika Palestina berjuang mengangkat senjata melalui Hamas, tetapi mereka tidak lupa melakukan upaya diplomasi melalui berbagai negara dan perjuangan mendapatkan pengakuan secara hukum atas kemerdekaan Palestina melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sedangkan model perjuangan ala Pemko Batam berbeda. Menurut Makruf, meskipun peluang memenangkan gugatan sengketa kewenangan sangat besar jika melakukan judicial review Undang-undang (UU) Pemerintahan Daerah ke MK, Pemko malah lebih suka perang pernyataan di media massa.

“Masyarakat dan pengusahanya hampir setiap hari disajikan perjuangan pemko lewat media,” ujarnya, Kamis (1/6).

Padahal, sambungnya, jika belajar dari perjuangan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia yang berhasil memenangkan gugatan atas penghapusan Perda oleh Mendagri ke MK, mestinya Pemko Batam juga melakukan hal serupa.

“Sudah berulang kali saya sampaikan, ini bukan jeruk makan jeruk, tetapi upaya legal untuk mendapatkan kepastian hukum,” jelasnya.

Sejauh ini, Kadin pada prinsipnya mendukung penuh jika Pemko dan DPRD Batam mengajukan gugatan sengketa kewenangan ke MK.

“Dalam rangka memperkuat otonomi daerah, BP Batam sudah saatnya dibubarkan, karena konstribusi bagi ekonomi Batam sudah hampir tidak ada,” ujar dia.

Menurut Makruf, dalam beberapa waktu terakhir pertumbuhan ekonomi Batam bukannya membaik melainkan terjun drastis. Bahkan, dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang hanya 2 persen, kondisi Batam dinilai sudah berada di titik nadir.

“Kami tidak bisa menutup mata dengan penutupan sejumlah perusahaan yang berdampak PHK. Meskipun ada yang beralasan itu karena kondisi global, kenyataanya, di beberapa wilayah Sumatera pertumbuhan ekonominya malah di atas Batam,” terang Ma’ruf.

Padahal, dibanding wilayah lain di Sumatera, Batam sudah dapat berbagai fasilitas dan kemudahan. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam pengelolaan Batam beberapa waktu belakangan ini.

Makruf menjelaskan, pada Rabu yang lalu, keluhan sudah disampaikan Kadin Kepri pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Batam. Namun, belum ada ketegasan apakah DPRD akan ambil bagian dalam gugatan pembubaran BP Batam.

Salah satu langkah konkrit saat ini yang dilakukan Kadin dalam membantu Pemko Batam untuk menyelesaikan sengketa kewenangan di Batam, yakni dengan menginisiasi melalui upaya gugatan pencabutan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam melalui Mahkamah Agung.

Hanya saja, ujar Makruf, perjuangannya memang berat. Banyak pengusaha yang mengeluh tentang masalah lahan, tetapi tidak semua yang punya legal standing mau tampil di depan melakukan gugatan.

“Sehingga baru beberapa perusahaan yang sudah menyatakan siap,” kata Ma’ruf.

Dalam kesempatan yang sama, Kadin juga mengingatkan Wali Kota Batam Muhammad Rudi tentang janji kampanye untuk menggratiskan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO) untuk kawasan permukiman. Gratis UWTO itu hanya bisa dicapai manakala BP Batam dibubarkan.

“Atas dasar itu maka Pemko dan DPRD perlu ikut menggugat. Kadin dan masyarakat sudah mendukung untuk melakukan upaya uji materi di MK,” kata Ma’ruf.

Sebelumnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam menyarankan Pemko Batam untuk menggugat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lahan ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Langkah itu dianggap paling realistis guna mewujudkan keinginan Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk mengelola lahan di Batam.

“Sah-sah saja siapa saja yang mau kelola lahan, apakah itu Wali Kota, Gubernur, atau masyarakat. Silakan gugat ke MK. Mana tahu bisa menang,” ujar Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro, Selasa (30/5).

Menurut Hatanto, salah satu dasar pengelolaan lahan di Batam adalah Keputusan Mendagri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Lahan kepada Otorita atas Seluruh Areal Tanah yang terletak di Pulau Batam. “Kami hanya pelaksana pihak yang diberikan wewenang. Kalau masyarakat mau kelola sendiri juga bisa, sampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com