SINDOBatam

Opini+

Hattrick+

Jungkir Balik+

Surat UMK di Meja Rudi

  • Reporter:
  • Jumat, 15 November 2019 | 11:01
  • Dibaca : 141 kali
Surat UMK di Meja Rudi
ilustrasi

 

BATAMKOTA – Surat rekomendasi upah minimum Kota Batam 2020 sudah sampai ke meja Wali Kota Batam Muhammad Rudi setelah pembahasan di dewan pengupahan menemui jalan buntu. Besarannya sesuai formula PP No.78/2015.

Setelah ditandatangani wali kota, surat akan dikirim ke Plt Gubernur Kepri Isdianto. Nilai UMK yang direkomendasikan sebesar Rp4.130.279.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan rekomendasi tersebut mengacu pada aturan yang sudah ada. Pasalnya sejauh ini pembahasan UMK antara pelaku usaha dan serikat buruh belum menemui kesepakatan.

“Suratnya masih di meja Pak Wali (Muhammad Rudi). Rekomendasi kami tetap sesuai penghitungan PP, nanti keputusan akhir nanti Pak Gubernur (Isdianto) yang menentukan,” kata Amsakar, Kamis (14/11).

Dia menjelaskan penentuan besaran UMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sedang Pemko Batam hanya memberikan rekomendasi. Karena belum ada kesepakatan anatara buruh dan pelaku usaha maka pihaknya mengacu pada PP 78/2015.

Persentase pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi nasional kemudian dikalikan dengan besaran UMK tahun ini (2019). Sehingga akan didapat besaran kenaikan UMK 2020 atau naik sebesar 8,51 persen. Kenaikan ini berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019.

“Mengacu pada PP 78/2015 tersebut maka UMK Batam menjadi Rp4.130.279 tahun 2020 mendatang,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan pihaknya sebelumnya langsung mengirimkan berita acara rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) kepada Wali Kota Batam, Rabu (6/11) lalu.

Hasil rapat DPK itu menjadi bahan pertimbangan Wal Kkota Batam dalam mengusulkan angka UMK ke Gubernur Kepulauan Riau. Nantinya penetapan UMK akan dilakukan oleh Gubernur melalui Surat Keputusan.
Adapun isi berita acara rapat DPK ini terdiri dari beberapa poin.

Pertama menyebutkan bahwa UMK dibahas bersama di DPK Batam. Kemudian merincikan penghitungan UMK 2020 dengan dasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Usulan ini juga disetujui DPK dari unsur pengusaha. Hanya pengusaha memberikan beberapa catatan. Kemudian untuk serikat pekerja dan buruh sebagian menerima usulan UMK dari pemerintah dan sebagian lain menolak bahkan sampai melakukan aksi walkout atau keluar ruang rapat tanpa menandatangani berita acara. ahmad rohmadi

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Portal Berita TUX_URL.com